Senin, 13 April 2009

CPNS Susulan Tunggu Keputusan Pusat



PURWAKARTA,RAKA-Isu kembali digelarnya CPNS susulan April ini dipatahkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Purwakarta. Kepastian pelaksanaan CPNS masih tunggu instruksi pusat.

"Belum ada informasi terkait CPNS susulan di Purwakarta dari pusat tahun ini. Kepastiannya tergantung bagaimana pusat,"kata Kepala Kantor Badan Kepegawaian Daerah, Purwakarta, Zainal Arifin, kepada RAKA diruang kerjanya, Senin (13/4).

Menurut Arifin, program CPNS adalah murni program nasional dan bukan program daerah. Setiap daerah, lanjutnya, tak memiliki kewenangan untuk merencanakan pelaksanaan penerimaan maupun pengangkatan. Karenanya, setiap kebijakan terkait hal itu daerah sepenuhnya masih akan mengikuti kebijakan pusat.

"Tugas kita di daerah hanya mengusulkan saja. Sejauh ini, kita tengah dalam masa persiapan, namun untuk usulan ke pusat belum kami lakukan,"tukasnya.

Ditegaskan Arifin, terkait rencana penerimaan CPNS, BKD mennyatakan akan memberikan pengumuman resmi bila rencana itu jadi digelar tahun ini. Masyarakat, diminta tidak mempercayai info-info pinggiran yang belum jelas.

"Kalaupun ada, semuanya pasti digelar secara serempak diseluruh daerah. Dan kami akan umumkan secara resmi,"tegasnya.

Sementara, berbicara masalah pra jabatan CPNS Purwakarta, Arifin menerangkan, hingga kemarin pelaksanaan prajab sudah dilangsungkan selama dua kali tahapan. Kesempatan itu, diberlakukan bagi formasi CPNS 2006 dan 2007, sedangkan bagi formasi 2008, BKD baru akan menggelarnya tahun depan.

"Dari jadwal, prajab akan dilangsungkan dalam lima gelombang. Setiap gelombang masing-masing diikuti 100 orang. Lama waktu prajab sendiri sampai 14 hari. Pelaksanaan untuk tiap bidang (teknis,kesehatan, guru) digabung, "jelasnya.

Sebagai catatan, sebelumnya Pemkab Purwakarta Februari lalu sudah mengangkat sebanyak 339 orang CPNSD formasi tahun 2008. Pengangkatan CPNSD tersebut berasal dari tenaga Honorer yang memenuhi syarat dan telah mendapatkan nota persetujuan kepala BKN, selain telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 813/Kep.55-BKD/2009 tentang Pengangkatan CPNSD tahun 2008 yang terdiri Gol I sebanyak 45 Orang, Gol II 258 Orang dan Gol III 36 orang. (rif)


Air Waduk Jatiluhur Limpas



PURWAKARTA,RAKA-Air waduk Jatiluhur Purwakarta, Senin (4/3), mulai limpas. Meski demikian, Perum Jasa Tirta II nyatakan kondisi waduk relaif aman.

Direktur PJT II Purwakarta, Jendam Gurusinga, saat dihubungi wartawan, mengatakan, limpasan terjadi karena batas air saat ini berada diatas batas normal, yakni, lebih dari 75 sampai 107 m.

"Tidak ada yang luar biasa. semuanya aman-aman saja. Kelebihan air itu kita buang atau limpaskan kealiran sungai citarum,"terang Jendam melalui telepon selulernya, kemarin.

Menurutnya, kondisi demikian adalah hal biasa. Limpasan atau lupan air, secara global tidak akan menimbulkan dampak bagi sektor lain semisal halnya pertanian. Justru, sambungnya, kelebihan air di waduk bisa dikatakan berkah, sebab selain bisa dimanfaatkan untuk persedian air juga bisa dimanfaatkan untuk hal lain seperti pengadaan sumber listrik.

"Limpasan air tak akan menimbulkan pengaruh untuk sektor lainnya. Ini biasa, setiap lebih kita limpaskan,"katanya.

Lebih lanjut Jendam mengatakan, tinggi muka air jatilihur saat ini adalah 107,4m. Kondisi tersebut lebih tinggi dari batas normal air bendungan sekitar 4 cm. Limpasan air sambung dia, diteruskan melalui sumur penampungan, selanjutnya dilairkan ke sungai citarum.

"Aliran itu diantaranya tarum barat, timur, dan utara. Semuanya bermuara kelaut,"jelas Jendam lagi.

Saat ini, PJT terus melakukan pengawasan dengan menugaskan dua orang petugas pengawas dibantu petugas lain dari pihak PJT.

"Kita tugaskan dua petugas untuk melakukan pengawasan, selain itu personil dari PJT pun ikut diterjunkan,"tukasnya.

Sementara, kondisi naiknya debit air waduk Jatiluhur diakui petani jaring apung tak mempengaruhi kegiatan budidaya dan ternak ikan. Luas 83 km waduk dengan kapasitas air sekitar 2 miliar kubik itu hingga kemarin masih bisa dimanfaatkan ribuan petani jaring apung.

"Naiknya debit air tidak memberikan dampak berarti bagi kami. Tapi, kalau sebaliknya wah bisa gawat,"imbuh Adam (29) seorang petani jaring Apung di wilayah servis, Jatiluhur. (rif)


Pembagian Baju RT, RW Di Soal



PURWAKARTA, RAKA - Rencana Pemkab Purwakarta membagikan baju bagi para petugas RT, RW se-kabupaten Purwakarta, tampaknya mulai menuai soal. Salah satu LSM di Purwakarta mempersoalkan pemampangan logo Bupati di dalam baju tersebut. Apalagi, pengadaan baju itu, jelas-jelas dianggarkan melalui dana APBD 2009, bukan merupakan uang pribadi.

Direktur LSM TOPAN RI Purwakarta Wawan Ridwan menyesalkan adanya pemampangan logo Bupati Purwakarta.

"Seharusnya, gambar itu Logo pemkab Purwakarta saja. Apalagi, pembagian baju itu kan menggunakan uang negara, bukan uang pribadi,"kata Wawan kepada RAKA Senin (13/4).

Wawan mengaku, pemampangan logo bergambar Bupati. Diketahui, setelah pihaknya melihat pola atas rencana pembuatan baju RT, RW. Menurutnya, Baju itu, bermodel baju kampret warna hitam, berlengan panjang dan bergambar Bupati Purwakarta dan logo no 9, sebagai program Bupati yaitu menuju 9 langkah digjaya Purwakarta.

"Ini kan aneh! Kenapa, hanya gambar Bupati saja. Tetapi jika memang harus dipaksakan, seharusnya gambar wakil Bupati pun harus disertakan juga,"Sergah Wawan.

Pihaknya, lanjut dia pada dasarnya sangat setuju dengan adanya pembagian baju seragam itu. Ia melihat hal itu akan memudahkan keseragaman serta memperlihatkan kekompakan antara para RT-RW itu sendiri. Apalagi, unsur pemerintah yang paling bawah ini, justru sering terabaikan.

"Kami sebenarnya mendukung pembagian baju itu. Tetapi, jika pembagian itu untuk lebih mempopulerkan nama Bupati, tak semestinya harus dilakukan,"ujarnya.


Dikatakan Wawan, pengadaan baju bagi RT-RW tercantum dalam APBD 2009 dengan anggaran sebesar 348 juta. Rencananya, baju itu akan di bagikan ke 4497 RT-RW se-Kabupaten Purwakarta.

"Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah karena Bupati menjadi penguasa, sehingga bisa lebih kuasa menggunakan anggaran APBD, demi kepentingan pribadi,"tanyanya.

Sementara itu, Kabag Pemdes Pemkab Purwakarta, Nana Mulyana sebelumnya memebenarkan akan adanya rencana pembagian baju bagi RT-RW se- Purwakarta. Bahkan dipastikan, pembagian itu akan dilakukan usai pemilihan umum legislatif ini. Selain itu, alasan pembagian baju itu juga, merupakan reward bagi ribuan petugas lembaga masyarakat Rt dan Rw se Purwakarta sebagai bentuk penghargaan atas andil mereka dalam membantu kelancaran petugas pemkab dilapangan.

"Selama ini urusan pemerintahan tidak jarang melibatkan tenaga mereka, dari menjaga keamanan sampai hal pendataan penduduk bahkan terkadang lebih. Timbal baliknya, kami beri mereka penghargaan berupa setelan pakaian,"kata Kabag Pemdes.

Hal senada juga sempat dilontarkan oleh Sekcam Kecamatan Purwakarta, Endang Abdulah. Pihaknya membenarkan akan adanya rencana pembagian itu. Pihaknya pun telah melakukan pendataan kepada seluruh petugas RT dan Rw yang ada diwilayah tugasnya. Dan hasil pendataan sudah dilayangkan kembali ke pemkab. (ton)

KPUD Batasi Waktu Penghitungan

PURWAKARTA, RAKA - Komisi Pemilihan Umum Daerah kabupaten Purwakarta membatasi waktu penyerahan hasil suara dari tingkat PPK. Pasalnya, pembatasan ini menyusul 15 April, mulai akan dilakukannya sidang rekapitulasi hasil penghitungan dari tiap kecamatan. Sehingga dipastikan pada tanggal tersebut, panitia penyelenggara pesta demokrasi ini, baru bisa menerima data penghitungan secara keseluruhan.

Ketua KPUD Purwakarta, Dadan K Ramdhan mengatakan pembatasan waktu itu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hanya, dari jeda waktu yang relatif singkat itu, ia memastikan seluruh PPK akan bisa menyerahkan data perhitungannya, walaupun hingga saat ini, penghitungan suara ditingkat PPK masih terus dilakukan.

"Sebenarnya, sudah hampir semua PPK telah selesai melaksanakan sidang pleno rekapitulasi penghitungan suara. Tetapi data itu belum semuanya diserahkan ke KPUD,"kata Dadan kepada RAKA Senin (13/4), di kantor PPK Sukatani.

Dengan demikian, kata Dadan hingga saat ini pun pihaknya belum bisa memastikan perolehan sementara suara para calon legilsatif. Apalagi, pihaknya hanya akan menyediakan tabulasi nasional untuk perolehan suara DPR RI tanpa suara keseluruhan, ini katanya sesuai tabulasi yang dibuat KPU Pusat. "Tabulasi itu juga diakses melalui internet," katanya.

Pihaknya pun menegaskan, untuk penghitungan PPK Purwakarta dimungkinkan akan memakan waktu lama di banding dengan penghitungan yang dilakukan PPK lainnya. Sebab kata dia, untuk PPK itu, sekitar 20 persennya, jumlah TPS terkonstrasi di Kecamatan itu.

"Kami sendiri tak mengalami kendala dalam merekap perolehan suara. Sebab di 16 kecamatan, sebagian PPK telah menerima surat suara dari tiap TPS. terkecuali untuk PPK Purwakarta. Sekitar 20 persennya, jumlah TPS terkonstrasi di Kecamatan Purwakarta,"katanya.

Akan tetapi, diakuinya saat ini sudah ada sebagian PPK yang telah menyerahkan data rekapan penghitungannya. Bahkan pihaknya juga telah melakukan penarikan sebagian logistik di PPK itu. Meski Dadan kembali menegaskan, tidak akan mengadakan tabulasi perolehan suara tersebut, tetapi Pihaknya hanya menyediakan tabulasi nasional untuk perolehan suara DPR RI, sesuai tabulasi yang dibuat KPU Pusat.

Pertanyakan Keamanan Kotak Suara

Sementara itu, sejumlah saksi mempertanyakan keamanan penyimpanan kotak suara. Sepertihalnya, yang terungkap saat salah seorang saksi dari salah satu parpol mempertanyakan hal itu. Menurutnya, keamanan kotak suara, diragukan. Menyusul, dari kabar yang diterimanya, para petugas PPK Sukatani telah menyimpan kotak suara di luar kantor PPK dengan alasan keamanan.

"Ini yang saat ini menjadi perbicangan para saksi. Sebab secara ketentuan, kotak suara tetap di simpan kantor PPK,"tandas Andri saat bertemu di kantor PPK Sukatani. (ton)


pengunjung