Senin, 15 November 2010
Lihat profil Facebook saya
| ||||||||||||||||||||
Senin, 18 Oktober 2010
Tujuh Kecamatan DI Purwakarta Rawan Longsor
| PURWAKARTA, RAKA - 7 dari 17 kecamatan di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat dinyatakan sebagai daerah rawan longsor. Pasalnya, kondisi geografis ditujuh lokasi itu terdeteksi memiliki pergerakan tanah yang tinggi. Dari data Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Purwakarta dipaparkan tujuh kecamatan yang rawan longsor itu, yakni Kec. Sukatani, Kec.Pasawahan, Kec.Pondok Salam, Kec.Darangdan, Kec.Jatiluhur, Kec. Wanayasa, dan Kec.Kiarapedes. Selain longsor, wilayah ini juga dinyatakan sebagai lokasi yang rawan pergerakan tanah. Kepala Dinas ESDM Kabupaten Purwakarta, Tarsamana Setiawan, kepada RAKA Senin (18/10) mengatakan itu. Menurutnya, lokasi tujuh kecamatan rawan longsor ini dapat semakin rentan bencana dalam menghadapi musim hujan seperti sekarang. Karenanya, ucap Tarsama, untuk mengantisipasi terjadinya hal itu, ESDM pun intensif melakukan pengawasan berkoordinasi bersama pihak kecamatan dan sejumlah unsur masyarakat. "Warning menghadapi musim penghujan di lokasi rawan bencana sudah kita keluarkan melalui setiap kecamatan di Kab.Purwakarta," sebut Tarsamana, ketika dihubungi.(rif) |
Jumat, 15 Oktober 2010
foto berita banjir surut
| cap.Seorang petani di Desa Cikao Bandung Kecamatan Jatiluhur Purwakarta tampak membenahi ladang padi sawah miliknya setelah terendam kurang lebih dalam sepekan. (rif) |
Rabu, 08 September 2010
H-2 Jalur Kota Purwakarta Macet Total
PURWAKARA, RAKA - Tumpleknya kendaraan pemudik Lebaran tahun ini parah total. Sepanjang jalur kota Purwakarta arah Jatiluhur hingga Sadang macet total. Pantauan RAKA, sepanjang jalur kota Purwakarta dari Jl Pemuda hingga Jl Basuki hingga Jl Sudirman hingga Jl Veteran kondisinya macet total. Jalur tersebut dipenuhi kendaraan pemudik dan kendaraan warga Purwakarta yang beraktifitas. Kontan, hampir setiap jalur tengah kota Purwakarta tak bisa dilalui. "Saya sudah terjebak macet sampai 2 jam," kata seorang pemudik asal Jawa Tengah yang melintas di Jl Ibrahim Singadilaga, Rabu (8/9). Warga Purwakarta sendiri akhirnya mengambil jalur pintas. Kebanyakan, mereka memanfaatkan jalur-jalur gang untuk sampai tujuan. Sampai berita ini diturunkan kemacetan masih terjadi di hampir jalur tengah kota Purwakarta. Sementara, Polisi tampak tidak berdaya mengatur lalu lintas, namun demikian upaya memecah kemacetan terus dilakukan. (rif) |
Kamis, 08 Juli 2010
Komisi IV Soroti Tunggakan Raskin
|
BSM SD Tahun Ini Untuk 5.515
| PURWAKARTA, RAKA - Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Purwakarta tahun ini kembali akan menyalurkan Beasiswa Siswa Miskin (BSM) bagi siswa Sekolah Dasar (SD). Kabupaten Purwakarta mendapat kuota BSM SD sebanyak 5.515 siswa. Kepala Seksi Tentis dan Kelembagaan Disdikpora Kabupaten Purwakarta, A Akhmadi S, mengatakan, besarnya BSM SD yang dikeluarkan itu masing-masing digulirkan kepada siswa sebesar Rp 360.000. Nantinya, beasiswa tersebut dikirimkan lewat pos langsung kepada siswa yang bersangkutan dan dipergunakan untuk biaya personal, seperti pembelian baju seragam, alat tulis, buku, atau transportasi. "Pencairannya sendiri diberikan langsung melalui rekening masing-masing sekolah, selanjutnya pihak sekolah mencairkannya untuk didistribusikan langsung ke siswa,"kata Akhmadi, ketika dihubungi kemarin. Ditambahkannya, kuota BSM yang dibagi oleh provinsi tersebut ke setiap kabupaten/kota jumlahnya tidak sama. "Kuotanya disesuaikan dengan jumlah penduduk dan siswa di masing-masing kabupaten/kota. Seperti, kuota BSM siswa SD di Kota Purwakarta tidak akan sama dengan kuota BSM siswa SD di Kabupaten karawang atau Kabupaten subang," katanya. Sementara, lanjut dia, untuk pengajuan siswa yang berhak mendapat BSM Disdik kabupaten/kota menyatakan hal itu pun disosialisasikan ke kantor cabang dinas di kecamatan atau UPTD, dan selanjutnya UPTD mensosialisasikan ke sekolah. Sehingga pihak sekolah dapat segera mengajukan siswa yang berhak mendapat BSM. "Siswa yang berhak mendapat BSM adalah siswa miskin dengan keterangan surat keterangan miskin dari pemerintah desa dan kecamatan,"ujarnya seraya mengatakan peruntukan BSM hanya berlaku untuk siswa yang duduk di kelas 2 sampai 5. Menyoal mengenai realisasai BSM pada tahun ini., Akmadi menyampaikan saat ini masih belum muncul jadwalnya di Kantor Pos Purwakarta. (rif) |
Delapan Proyek APBD 2009 Diberi Catatan Merah
| PURWAKARTA, RAKA - Komisi III DPRD Purwakarta memberikan catatan merah pada delapan hasil pekerjaan proyek APBD 2009. Catatan tersebut dikeluarkan lantaran hasil pekerjaan pihak rekanan dinilai belum sesuai harapan. Anggota Komisi III Purwakarta, Dadang Sudirman, menyampaikan delapan pekerjaan yang " ditandai" ini merupakan akumulasi dari hasil pengawasan dan pemeriksaan pihak DPRD menindaklanjuti sejumlah temuan selain laporan masyarakat. "Pekerjaan pihak ketiga yang kami beri catatan ini mulai dari pekerjaan infrastruktur jalan hingga jembatan, dimana pekerjaannya masih belum sesuai harapan," kata Dadang Sudirman. Catatan merah ini selanjutnya akan direkomendasikan ke Pemkab Purwakarta melalui instansi terkait untuk ditindaklanjuti. Hanya saja, kata Dadang, mengenai keputusan tindak lanjut dari catatan tersebut baru akan diambil setelah evaluasi hasil pemeriksaan DPRD disesuaikan dengan hasil pemeriksaan BPK Jawa Barat. "Nantinya instansi terkait yang akan mengambil tindakan setelah penyesuaian hasil pemeriksaan dari BPK dicocokan dengan hasil temuan kami," ucapnya. Selain itu, Komisi III DPRD Purwakarta juga melakukan pengawasan dan kroscek terhadap hasil pekerjaan proyek APBD tahun 2010 dai mulai pekerjaan infrastruktur jalan dan drainase. Pengawasan dilakukan dengan membagi tiga kelompok yang masing masing beranggotakan empat orang anggota. Data pengawaan tersebut antara lain dilkukan terhadap jalan intek Cijati - Ciramahilir, jalan Simpang- Sukamulya, pemeliharaan proyek Plered- Warungjeruk, Cilangkap-Warungjeruk, drainase Plered, pemeliharaan jalan Ciakar-Tegalsari-Batu Tumpang, peningkatan jalan Tanjung Garut Cisaat, jalan Babakan-Pamengpeuk, peningkatan jalan Taringgul Landeuh-Parakan-Garokgek, peningkatan jalan Pawenang-Sindangpanon, peningkatan jalan Linggasari-Cilingga, peningkatan jalan Legok Huni- Kiara pedes, peningkatan jalan Cikolotok -Gurudug, pemeliharaan periodik jalan Cikubang-Kiarapedes, peningkatan jalan Cipancur Cikadu, lanjutan jalan Cikao Bandung- Kertamanah, peningkatan jalan Jatimulya-Pasir mulya, pemeliharaan periodik jalan Cikopo- Cibodas-Karangmukti, pemeliharaan jalan CIlalawi- Tajursindang, pemeliharaan jalan Cibukamanah-Kadu bandeng, pemeliharaan jalan Benteng-Cilangkap, pemeliharan jalan Cilalawi Pasir Munjul, peningkatan jalan Cilandak-Cibukamanah, pemelihraan periodik jalan Cipinang. "Selanjutnya hasil pengawasan tahun ini pun akan kami rekomendasikan seperti tahun sebelumnya," tutup Dadang.(rif) |
Rabu, 30 Juni 2010
DPRD Purwakarta Setujui 5 Raperda
| 5 Raperda Disetujui Oleh Seluruh Fraksi PURWAKARTA, RAKA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta menyetujui 5 Raperda yang diajukan pihak eksekutif. Raperda tersebut membahas tentang Raperda Penyertaan Modal PDAM, Raperda Retribusi Perikanan, Raperda Pengelolaan Limbah Padat, Raperda RPJMD, dan Raperda Retribusi Pelayanan Kesehatan, Selasa (29/6) di Gedung Paripurna DPRD Purwakarta. Fraksi Partai Golkar yang memperoleh kesempatan pertama memaparkan pandangannya terhadap 5 Raperda tersebut. Dian Kencana sebagai juru bicara partai secara umum menyampaikan kesetujuan terhadap rancangan 5 peraturan daerah tersebut, seperti terhadap pandangan penyertaan modal PDAM yang dinyatakan sebagai keperluan secara luas bagi pelayanan air bersih di Kabupaten Purwakarta. Meskidemikian, disampaikan seiring dengan penyertaan modal ini Fraksi Golkar meminta pihak pemerintah melalui PDAM kedepan dapat meningkatkan sumber daya manusia dan peningkatan pelayanan masyarakat selain pembebasan lahan potensi air bersih sebagai aset daerah dan PDAM sendiri. Sedangkan pandangan mengenai raperda retribusi perikanan disetujui dengan implikasi bahwa peraturan tersebut memang dibutuhkan bagi pengembangan potensi wilayah Purwakarta yang besar dalam bidang perikanan. Diharapkan, dengan perda ini juga kemudian dapat dimanfaatkan untuk menggali dan mengembangkan potensi sumber daya ikan dan air. "Tentunya dengan lahirnya perda ini pemantapan terhadap pengendalian bidang perikanan dan peraian perlu dilakukan dengan pengawasan yang ketat agar pelaksanan dilapangan berjalan sebagai mana mestinya," kata Dian. Selain itu, pengesahan mengenai raperda pengelolaan limbah padat Fraksi Golkar menyampaikan pandangannya dengan asumsi pembangunan industri yang dinamis bisa berampak pada penambahan hasil limbah yang mempengaruhi lingkungan hidup, maka diperlukan peningkatan dalam pengelolaan limbah padat tersebut dengan tujuan bisa dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fraksi Golkar memandang seiring disetujuinya raperda ini pemerintah perlu membentuk tenaga pengamat lingkungan hidup yang berkompeten dibidangnya lantaran hingga saat ini dinas terkait belum memiliki badan pengawas lingkungan. "Implementasi perda ini sehingga bisa maksimal," ujar Dian dalam pembacaan pandangannya. Sementara dalam pandangan mengenai Raperda Pelayanan Kesehatan Fraksi Golkar menyadari perda ini tentunya dapat meningatkan pelayanan pemerintah akan pelayanan kesehatan kepada masyarakat " Kedepan kami harap bisa berlaku gratis dalam pelayanan ini," katanya. Berbeda dengan pandangan Fraksi Demokrat. Lewat juru bicaranya, M Alwi Dhani menyatakan kinerja pemerintah daerah dalam rangka visi kurun 5 tahun masih tersisa 50 persen. Seperti dicontohkan pendidikan SMA gratis yang belum berjalan, pemberian buku gratis disetiap tingkat jenjang sekolah belum memadai. Fraksi ini pun menyoroti tentang pelayanan kartu kependudukan seperti kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan kartu kelahiran yang masih belum jelas dengan berbagai alasan klasik. Pasalnya, pada kenyataannya masyarakat masih harus terbebani dengan biaya yang masih ditanggung sendiri. Oleh karena itu, Fraksi Demokrat memandang hal ini perlu menjadi priortas pemerintah untuk meningkatkan atau melengkapi sarana prasarana dan SDM aparatur pemerintah dari tingkat desa hingga kabupaten dengan sistem yang bersih tanpa banyak omongan miring dan kebocoran dalam pemberian dan penggunaan anggaran. Alwi yang menyampaikan pandangan fraksinya ini pun menyinggung pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan hotmik, pemasangan listrik gratis, dan tata bangunan yang menjadi identitas Purwakarta yang sebagiannya juga diserap dari alokasi dana desa (ADD). Pihak fraksinya memandang bila alokasi ini, sesuai masukan dari banyak kalangan masyarakat sependapat bila pembangunan bisa lebih penting dialokasikan untuk kebutuhan pokok kearah lain yang lebih layak untuk dikembangkan bagi kepentingan masyarakat. Selain itu, kader Demokrat ini pun menyampaikan program pengembangan air irigasi ditingkat desa secara menyeluruh yang masih jauh dari harapan perlu segera diselesaikan pemerintah, salah satu contoh pengembangan program di Kecamatan Maniis yang hingga kini belum berfungsi sebagai mestinya. "Khusus untuk program optimalisasi air ini harus dikejar, minimal sudah harus berfungsi sebelum musim kemarau tahun ini tiba," tegas Dani seraya mengatakan dalam hal ini sosok pemerintah mestinya mulai melakukan revitalisasi agar pencapaian pembangunan diakhir periode berjalan maksimal dan tidak menjadi keberhasilan tertunda. Ditambahkan fraksinya, padangan dilanjutkan tentang keberadaan integritas Purwakarta yang masih diwarnai dengan keberadaan lokalisasi dimuka gerbang masuk Cikopo Kecamatan Bungursari dan Sawit Kecamatan Darangdan. "Ini perlu ditertibkan, karena adalah salah jika muka gerbang Purwakarta berkarakter masih diwarnai semerbak kupu kupu malam yang menari dan menggoda," kata Dani sedikit berfilosofi yang diikuti sorak tepuk tangan hadirin. Sementara, dalam rapat paripurna penyampaian pendapat fraksi terhadap raperda 2010 terhadap penyertaan modal. Fraksi Demokrat memandang mendukung penyertaan modal agar dapat mengembangkan pelayanan kepada masyarakat akan keperluan air minum sesuai dengan pengembangan yang sudah ditetapkan BUMN dengan berdasarkan transparansi pengelolaan dan koreksi diri berkesinambungan melalui terobosan-terobosan yang profesional. "Pembinaan dan atas kinerja PDAM menjadi pokok utama agar pelayanan bisa terasa disetiap wilayah baik kota dan pedesaan, karenanya dalam pengelolaan PDAM kedepan diperlukan manajemen yag lebih terarah dengan dukungan semua pihak," paparnya sembari menyebut perlu diupayakan sistem produksi resmi pemerintah yang mewakili masyarakat Purwakarta. Pandangan mengejutkan disampaikan Fraksi PPP melalui jubirnya. Dalam awal pandangannya, fraksi ini mengaku prihatin dengan banyak hal yang menyita negeri ini pada pertangahan tahun, semisal kasus markus, video porno, bencana alam, yang sedikit banyak dinilai dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat hingga terjadi penurunan dekandensi moral. Karenanya, fraksi ini memandang sebagai penyelenggara pemerintah ditingkat daerah, pemkab memeerlukan fokus kinerja yang tidak melulu berpaku pada sistem penyelanggaran dan keberhasilan program, namun juga perlu diselipkan pembelajaran moral melalui lembaga pendidikan dan lainnya. Fraksi ini juga melihat bahwa kebersamaan adalah segalanya dalam rumusan pembangunan. Artinya berbeda tapi sama termasuk perlunya kebersamaan antara bupati dan wakil bupati. Berbicara maslah penyertaan modal, Fraksi PPP melihat agar selanjutnya bisa digunakan sesuai perencanaan dengan tujuan pengembangan jaringan bagi pemenuhan kebutuhan ketersedian air bersih selain peningkatan mutu pelayanan masyarakat. Sedangkan mengenai raperda retribusi perikanan, lanjut Gandiryawan dalam pandangan fraksinya, diharapkan akan menumumbuhkan ekonomi kerakyatan yang disanding pemerintah selaku pelindung ekonomi terutama bagi pelaku usaha bermodal kecil. Sedangkan mengenai raperda pengelolaan limbah padat hampir diusulkan senada dengan fraksi lainnya, dimana diharapkan implementasinya tidak menimbulkan ekses negatif bagi lingkungan namun melahirkan nilai ekonomis yang menguntungkan untuk kesejahteraan secara masyakat luas. Dan mengenai raperda pelayanan kesehatan, PPP melihat pelayanan kedepan perlu berlaku tanpa biaya. Hal tidak berbeda disampaikan Fraksi PAN. Dadang Sudirman dalam laporan pandangannya menyatakan pemerintah daerah harus konsisiten untuk melaksanakan 5 perda ini sebagai cermin untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Dimana, kontrol dan pengawasan pelaksanaanya pun perlu berjalan maksimal secara berkelanjutan. Seperti dalam pandangan raperda retribusi perikanan yang disampaikan sebagai wujud implementasi perbaikan tata lingkungan selain peningkatan pendapatan asli dareah. Sedangkan mengenai penyertaan modal diharapakan bisa memberikan kontribusi positif bagi daerah untuk pelayanan prima. "Pemerintah harus tahu pengelolaannya bukan hanya perencanaan program saja, karenanya dibutuhkan pengelolaan konsisten dan kesinambungan untuk menjaga amanah yang diasalkan dari uang rakyat ini. Artinya dana ini harus dikelola sebaik-baiknya oleh setiap instansi atau lembaga manapun dengan kaidah yang baik lagi memiliki mutu secara jujur dan aman," katanya. Tentang limbah padat, Fraksi PAN menyampaikan hal umum seperti fraksi lainnya. Seperti pengelolaan limbah padat yang diperuntukan bagi seluruh warga masyarakat Purwakarta dengan mengedepankan pembinaan pengawasan yang tolak ukurnya tidak hanya dilakukan pemerintah namun juga masyarakat dengan mengusulkan pembuktian secara administrasi oleh produsen secara rutin untuk evaluasi terhadap dampak pencemaran. Selanjutnya, mengenai pelayanan kesehatan sejatinya akses diperuntukan bagi pelayanan publik yang disesuaikan kembali dengan kemampuan ekonomi masyakat. "Pelayanan kesehatan saat ini masih jauh dari memadai, masih banyak terdengar keluhan masyarakat yang tidak mendapat pelayanan kesehatan karena pemda kehabisan dana. Kami berharap bahwa dari perda ini hendaknya kemudian dapat dirasakan seluruh masyakat Kabupaten Purwakarta dengan harapan tanpa dipungut biaya atau gratis," jelas Dadang. Sementara pandangan Fraksi PKB yang disampaikan lewat Asep Saepul Milah menjelaskan pandangannya mengenai 5 raperda tersebut lebih menyoroti perlunya pengembangan karakter bebasis religi di setiap wilayah agar bisa terwujud dengan baik bagi modal berharga untuk pemahaman ajaran Islami dengan sistem yang komprehensif. Namun secara umum dari 5 raperda tersebut fraksi PKB senada mengungkapkan kesetujuan mengenai raperda penyertaan modal yang perlu dikembangkan dengan sistem pelayanan ketersedian air bersih bagi masyarakat selain penanaman aset daerah. "ini pun implementasi dari kewajiban pemda bagi masyarakat dalam penyediaan air bersih. Pemda sebagai pemilik modal dan penanggungjawab perlu menyertakan modal sehingga PDAM dapat mengembangkan potensi dan aset yang dimiliki Purwakarta," kata Asep sambil mengatakan dalam pelaksanaannya pun PKB meminta pemerintah membentuk komite investigasi untuk mengawasi pengeloaan di PDAM selain perbaikan infrastruktur di wilayah Kecamatan Plered. Lalu, dari pandangan fraksi PKB terhadap raperda retribusi perikanan diungkapkan sebagai ungkapan dari jawaban persoalan yang terjadi saat ini bagi mewakili keberlangsungan para petani dan pembudiaya lokal khususnya petani pribumi. Mengenai limbah raperda limbah padat, disampaikan bila itu diupayakan bagi antisipasi akan pencemaran terhadap lingkungan efek dari keberlangsungan industrialisasi. Asep yang mewakili Fraksi PKB juga menyampaikan permohon maaf kepada masyarakat lantaran belum bisa mewakili hal pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara masksimal. "Kita tetap upayakan dan perjuangkan agar kedepan hal dalam pelayanan kesehatan bisa berlaku tanpa biaya," jelasnya. Fraski Gabungan DPRD Purwakarta terdiri Hanura, PKS dan Gerindra, (Pembaharuan Gerakan Nurani Sejahtera) yang disampaikan Sri Puji Utami menyatakan bila ke 5 raperda tersebut seyogyanya bisa meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Purwakarta kedepan dengan proporsional. Terkait itu, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi dalam penyampaian pandangannya mengungkapkan apresiatif terhadap pandangan dan kegundahan fraksi-fraksi DPRD Purwakarta. Pemerintah, kata bupati, tetap terus menyesuaikan langkah-langkah pencapaian dalam pembangunan Purwakarta dengan mengendepankan nilai-nilai sosial ekonomi secara arif dan bijaksana. Selain itu, pemerintah juga terus melakukan upaya terhadap sinergitas pembangunan yang dibangun dengan menggali potensi-potensi wilayah yang ada dengan regulasi yang lebih bersih dan sehat. (rif) |
Selasa, 22 Juni 2010
Melihat Aktifitas SMA PGRI III Purwakarta Terapkan Edukasi Berdemokrasi dan Wawasan Keorganisasian Melalui Class Meeting
| CAP. Siswa PGRI III tngah melangsungkan kegiatan Clas Meeting di halaman sekolah dan ruang kelas. Kegiatan ini merupakan prakarsa dari kesepakatan siswa dari masing-masing kelas melalui OSIS . Class Meeting atau pertemuan antar kelas merupakan bagian dari rangkaian kegiatan belajar mengajar di sekolah setelah tahapan ujian sekolah rampung dilakukan. Lalu, apa saja dan bagaimana kegiatan yang dilakukan sekolah dalam class meeting tersebut? RIVA ARIFIN Pelaksanaan kegiatan class meeting biasanya dilakukan dengan berbagai cara dan sistem oleh pihak sekolah, seperti melalui pentas seni, diskusi terbuka, hingga pekan olahraga antar kelas. Namun demikian, sistem pelaksanaannya bisa jadi tidak diberlakukan sama dimasing-masing sekolah. Ada juga yang diprakarsai pihak sekolah melalui bidang kesiswaan, dan ada yang menyerahkan langsung kepada siswa melalui organisasi siswa intra sekolah (OSIS). Tujuannya sama, yakni bagi pengembangan potensi siswa selain memberikan binaan tambahan usai tahapan ujian sekolah. Seperti yang dilakukan di SMA PGRI III Purwakarta. Usai ujian akhir sekolah tahun ajaran ini, pihak sekolah memberikan keleluasaan terhadap siswa untuk melaksanakan kegiataan class meeting/pertemuan antar kelas. Dimana, melalui perwakilan masing-masing kelas, mereka (siswa, red) diperbolehkan menentukan dan memberikan suara untuk menentukan kegiatan apa saja yang bakal dilangsungkan untuk mengisi masa tenggang usai ujian sekolah tersebut, dengan catatan, tidak menyimpang dari sistem kurikulum yang sudah distandarkan. "Semua kegiatannya kami serahkan kepada siswa, ini juga sebagai pembelajaran yang tidak mengikat untuk pengembangan wawasan keorganisasian dan upaya pembelajaran terhadap siswa dalam mengaplikasikan demokrasi untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari," kata Jamil, PKS Humas SMA PGRI III Purwakarta, disela-sela pembinaan class meeting siswa. Disebut pengembangan wawasan keorganisasian, tambah Jamil, lantaran proses tahapan dalam pelaksanaan pertemuan antar kelas atau class meeting itu langsung digarap oleh masing-masing siswa perwakilan kelas yang dipandu oleh OSIS. Sedangkan pengembangan aplikasi demokrasi diterapkan dari tahapan penentuan kegiatan disekolah yang disetujui atas dasar kesepakatan dan suara terbanyak sesuai kebutuhan dan potensi yang ada disetiap masing-masing kelas. "Dengan demikian, selain kegiatannya tepat sasaran dan sesuai kebutuhan siswa, ini juga menjadi hal yang menarik bagi mereka untuk mengeksplor kemampuan dan bakat yang dimiliki. Apalagi, meski tidak secara langsung, didalamnya itu terselip pembelajaran mengenai wawasan keorganisasian dan sistem demokrasi yang juga kini diterapkan dalam era kebangsaan kita," kata Jamil. Unik memang yang diberlakukan satu SMA swasta di Purwakarta ini. Disatu sisi pihak sekolah memberikan edukasi secara tidak langsung mengenai kebebasan menentukan pilihan, disisi lainnya juga memberikan edukasi dalam wawasan keorganisasian secara mandiri yang dijabarkan dari konteks pembelajaran langsung dalam mengisi waktu senggang usai ujian sekolah berakhir. Kepala Sekolah SMA PGRI III Purwakarta, Drs. Oma Karsoma, mengatakan, selain mengupayakan pembelajaran mandiri terhadap siswa, pihak sekolah pun tidak lepas memberikan pengayaan dan remedial selama masa senggang usai ujian sekolah tersebut berlangsung. "Tahapan pelaksanaannya selama 1 minggu, kita fokuskan kegiatan untuk mengembangkan potensi siswa dari segi kognitif, afektif, dan psikomotornya," jelas Oma Karsoma. Kedepan, lanjut Oma, pihak sekolah akan terus memacu upaya pembelajaran (dalam masa senggang usai ujian sekolah,red) tersebut dengan memberikan stimulus melalui pemberian piala bergilir masa class meeting. "Tidak menutup kemungkinan agar pengadaan dan pengayaan ini berlanjut penuh hasil, kita bakal adakan semacam piala bergilir dalam pelaksanaan pertemuan kelas ini. Sehingga, setiap siswa pun akan termotivasi untuk melakukannya secara mandiri dan tanggungjawab," tutur Oma Karsoma.(*) |
Rabu, 02 Juni 2010
Partisipasi Perempuan Minim dalam Musrenbang
| PURWAKARTA, RAKA - Partisipasi perempuan dalam perencenaan Musrenbang (Musyawarah Perencaan Pembangunan) di tingkat desa dinilai minim atau kurang. Seperti disampaikan, Ketua Karang Taruna Kecamatan Maniis, Deni Yusuf. Menurutnya, kurangnya partisipasi perempuan dalam proses perencanaan pengambilan kebijakan pubik seperti musrenbang menyebabkan aspirasi perempuan terbaikan. Hal demikian, jelas dia dapat dilihat dari beberapa proses pelaksanaan musrenbang di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten. Adapun temuan dari survei yakni penjadwalan pelaksanaan rapat musrenbang digelar pagi hari, sehingga perempuan tak bisa mengikuti secara penuh lantaran kesibukan domestik yang harus dijalankannya seperti merawat anak, melayani suami dan lainnya. Selain itu, kurangnya pengetahuan tentang musrenbang juga menjadi penyebab lain dari minimnya keterlibatan perempuan, sehingga mereka tidak bisa menyampaikan aspirasinya. Menurut dia, guna menyikapi hal itu organasi perempuan di tingkat desa maupun kota seperti PKK, harus terus mendorong peningkatan pengetahuan dari para perempuan di wilayahnya masing-masing supaya ketika musrenbang digelar mampu menyuarakan aspirasnya. "Kedepan kader perempuan disetiap wilayah perlu menyuarakan hal ini lebih baik supaya aspirasi-aspirasi kaum perempuan juga tidak terabaikan. Dan yang terpenting, pihak penyelenggara pun dalam hal ini perlu melakukan koordinasi yang lebih terarah, "papar Deni. Deni juga menegaskan dalam urusan pemberdayaan tidak boleh ada diskriminasi. Pelaksanaan Musrenbang atau apapun adalah aspirasi masyarakat tanpa membandingkan gender. "Perempuan juga jangan mengisolasi diri karena tidak ada istilah aspirasi pemberdayaan perempuan atau pria, semanya punya hak yang sama," jelasnya seraya menyebut justru dalam momen ini sudah sebaiknya dimanfaatkan kaum perempuan untuk ikut tampil. Sementara Ketua Komisi IV DPRD Purwakarta, Neng Supartini, menyambut baik peran serta perempuan dalam pelaksanaan Musrenbang perlu digalakan. "Sepakat. Kalau perlu dalam pelaksanaan musrenbang juga diundang LSM perempuan selain PKK dan Dharma Wanita agar kepentingan dan program perempuan ikut disuarakan,"tukasnya. Satu Kepala Desa di Desa Neglasari, Kecamatan Darangdan, Temang Sulaeman, menyampaikan dalam setiap pelaksanaan Musrenbang jumlah rata-rata perwakilan undangan perempuan berjumlah 50 orang dari peserta undangan keseluruhan 200 orang. (rif) |
Tanggapi Respon Petani, Kecamatan Akan Terjunkan PPL
| FOTO Ahmad Korib PURWAKARTA, RAKA - Keluhan sejumlah petani di Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta awal masa tanam sekarang ini yang mengkhawatirkan ancaman hama direspon pemerintah kecamatan setempat. Saat ini, petani di wilayah tersebut diminta untuk tidak terlalu khawatir karena pihak pemerintah kecamatan akan segera memberikan penyuluhan berkoordinasi dengan pihak Dinas Pertanian melalui Petugas Penyuluh Lapangan (PPL). Demikian disampaikan Sekertaris Camat Kecamatan Pasawahan, Ahmad Korib, kepada RAKA Selasa (1/6) kemarin. Menurutnya, untuk menekan kekhawatiran akan ancaman hama ditingkat petani pihak kecamatan sebenarnya sudah jauh-jauh hari melakukan antisipasi diantaranya dengan melakukan koordinasi aktif dengan pihak PPL setempat. **Petani diwilayah kami jangan terlalu khawatir dengan hal ini, secepatnya PPL akan kami terjunkan untuk memberikan penyuluhan,** katanya. Ditambahkan, untuk mengantisipasi ancaman hama seperti keong, tikus, dan semacamnya, para petani juga diminta untuk turut serta aktif melakukan antisipasi dini dengan bergerak menyisir lokasi-lokasi yang diduga dijadikan tempat berkembangbiaknya hama tersebut. Lebih baik lagi, sambung Ahmad, laporan perkembangannya bisa terus diinformasikan berkala baik melalui pemerintah desa/kecamatan maupun PPL. **Kami respon semua masukannya, untuk kemudian ditindaklanjuti secara bersama-sama,**ucap Ahmad Korib. Pemerintah Kecamatan Pasawahan, tambahnya, akan mengakomodir kebutuhan warga termasuk petani sehingga diharapkan kesejahteraan dan kebutuhan warga terutama di wilayah Pasawahan turut diperhatikan. **Harapan kami ancaman hama itu tidak terjadi, sehingga hasil produksi pun tidak terkendala,**harap Ahmad. Diberitakan sebelumnya, sejumlah petani di Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta mengkhawatirkan serangan hama keong menjelang pertengahan musim tanam tahun ini. Pasalnya, jika serangan hama itu datang hasil tanam dan panen petani bisa tidak optimal sesuai harapan.(rif) |
Program KNPI Harus Di Reorientasi dan Reaktualisasi
| FOTO : Aef Durrohman PURWAKARTA, RAKA - Salam hangat bagi pengurus KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) Kabupaten Purwakarta terpilih periode 2010-2013 rupanya masih terus bergulir dari sejumlah organisasi kepemudaan. Buktinya, usai perhelatan panas tampuk tertinggi organisasi kepemudaan (OKP) yang digelar Minggu (29/5), kini kalangan kepemudaan di kabupaten tersebut berharap pengurus terpilih mampu me-Reorientasi dan me_Reaktualisasi program KNPI kedepan. Ketua FKPPI Kabupaten Purwakarta, Aef Durrohman, menyampaikan KNPI melalui ketua terpilih dan pengurus didalamnya harus mampu me-Reorientasi dan me-Reaktualisasi program kepemudaan secara umum dengan menyusun visi dan misi yang dibangun untuk kepentingan pemuda secara menyeluruh. "KNPI terpilih harus mampu mereview dan menganalisa program KNPI untuk kemudian disesuaikan dengan konteks yang dibutuhkan saat ini. Melalui KNPI, kepentingan pemuda perlu bisa diakomodir," kata Aef Durrohman via ponselnya, Rabu (2/6). FKPPI, sambung Aef, siap mendukung dan menjadi mitra dalam pelaksanaan program-program KNPI yang telah di Reaorientasi dan Reaktualisai pengurus. Namun, bagi langkah yang bisa dilakukan secara harmonis bersama OKP lainnya tersebut, maka hal yang perlu dibayar oleh pengurus saat ini, yakni menggamblangkan dan mengaplikasikan program kepemudaan secara umum. jelas, terukur, spesifik. "Selanjutnya program harus dilaksanakan secara bersama tanpa melihat kubu A atau B hanya karena perhelatan kemarin. Saat ini, bagi kepemudaan di Kabupaten Purwakarta kebersamaan akan lebih berharga dan bermanfaat," tandas Aef. Selain itu, tambah Aef lagi, KNPI pun harus bisa menjalin kemiteraan dengan Pemerintah Daerah Purwakarta tanpa mengurangi karakterisitik pemuda untuk kritis terhadap kebijakan pemerintah. "Potensi yang saat ini ada di tubuh KNPI Kabupaten Purwakarta sangat besar. Ini juga sekaligus membuka kesempatan kepada pengurus untuk tidak terlalu berpaku pada pemerintah seperti dalam aspek anggaran misalnya," paparnya. Sementara, ketua terpilih KNPI Kabupaten Purwakarta periode 2010-2013, Hendra Gunawan, ketika hendak dimintai komentarnya sedang tidak ada ditempat kerjanya. Begitupun ketika dikonfirmasi melalui ponselnya belum ada jawaban. (rif) |
Senin, 31 Mei 2010
Relawan Kapal Mavi Indonesia Tiba Di Israel
Zainul Bahar Noor Dubes Indonesia untuk Aman menyampaikan semua relawan di kapal kemanusiaan (mavi) yang ditembaki tentara Israel sudah berada di Israel. Saat ini, mereka tengah diintrogasi Israel untuk selanjutnya dipulangkan ke negara masing-masing. Dalam peristiwa ini dilaporkan 19 orang tewas. Meskidemikian, sampai Minggu (31/5) sekira 22.30 WIB malam ini, Zainul belum dapat melaporkan kondisi 12 relawan asal Indonesia yang dikabarkan turut didalamnya.
Partisipasi Perempuan Minim dalam Musrenbang
| PURWAKARTA, RAKA - Partisipasi perempuan dalam perencenaan Musrenbang (Musyawarah Perencaan Pembangunan) di tingkat desa dinilai minim atau kurang. Seperti disampaikan, Ketua Karang Taruna Kecamatan Maniis, Deni Yusuf. Menurutnya, kurangnya partisipasi perempuan dalam proses perencanaan pengambilan kebijakan pubik seperti musrenbang menyebabkan aspirasi perempuan terbaikan. Hal demikian, jelas dia dapat dilihat dari beberapa proses pelaksanaan musrenbang di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten. Adapun temuan dari survei yakni penjadwalan pelaksanaan rapat musrenbang digelar pagi hari, sehingga perempuan tak bisa mengikuti secara penuh lantaran kesibukan domestik yang harus dijalankannya seperti merawat anak, melayani suami dan lainnya. Selain itu, kurangnya pengetahuan tentang musrenbang juga menjadi penyebab lain dari minimnya keterlibatan perempuan, sehingga mereka tidak bisa menyampaikan aspirasinya. Menurut dia, guna menyikapi hal itu organasi perempuan di tingkat desa maupun kota seperti PKK, harus terus mendorong peningkatan pengetahuan dari para perempuan di wilayahnya masing-masing supaya ketika musrenbang digelar mampu menyuarakan aspirasnya. "Kedepan kader perempuan disetiap wilayah perlu menyuarakan hal ini lebih baik supaya aspirasi-aspirasi kaum perempuan juga tidak terabaikan. Dan yang terpenting, pihak penyelenggara pun dalam hal ini perlu melakukan koordinasi yang lebih terarah, "papar Deni. Deni juga menegaskan dalam urusan pemberdayaan tidak boleh ada diskriminasi. Pelaksanaan Musrenbang atau apapun adalah aspirasi masyarakat tanpa membandingkan gender. "Perempuan juga jangan mengisolasi diri karena tidak ada istilah aspirasi pemberdayaan perempuan atau pria, semanya punya hak yang sama," jelasnya seraya menyebut justru dalam momen ini sudah sebaiknya dimanfaatkan kaum perempuan untuk ikut tampil. Sementara Ketua Komisi IV DPRD Purwakarta, Neng Supartini, menyambut baik peran serta perempuan dalam pelaksanaan Musrenbang perlu digalakan. "Sepakat. Kalau perlu dalam pelaksanaan musrenbang juga diundang LSM perempuan selain PKK dan Dharma Wanita agar kepentingan dan program perempuan ikut disuarakan,"tukasnya. Satu Kepala Desa di Desa Neglasari, Kecamatan Darangdan, Temang Sulaeman, menyampaikan dalam setiap pelaksanaan Musrenbang jumlah rata-rata perwakilan undangan perempuan berjumlah 50 orang dari peserta undangan keseluruhan 200 orang. (rif) |
Petani Pasawahan Khawatirkan Hama Keong
| BERI PUPUK : Seorang petani di Desa Pasawahan Kecamatan pasawahan Tampak hendak menebar pupuk untuk mengantisipasi serangan hama selain menyuburkan hasil tanam.(rif) PURWAKARTA, RAKA - Sejumlah petani di Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta mengkhawatirkan serangan hama keong menjelang pertengahan musim tanam tahun ini. Pasalnya, jika serangan hama itu datang, hasil tanam dan panen petani tidak optimal sesuai harapan. "Tidak jarang kalau hama ini (hama keong,red) ada membuat beberapa luas garapan tanam petani rusak. Walaupun belum dikabarkan parah, kita selaku petani sawah sangat mengkhawatirkan itu," kata Wardi (40) petani di Desa/Kecamatan Pasawahan. Dikatakannya, saat ini untuk mengantisipasi lahan garapan tanam petani diserang hama keong, selanjutnya literan bahan insektisida dan rodentisida dipersiapkan petani untuk membasmi hama tersebut. "Banyak juga petani yang sudah melakukan antisipasi dengan mempersiapkan insektisida dan rodentisida," katanya. Kurnadi (36), petani setempat lainnya, mengatakan sebelum 90 hari masa tanam padi sekarang ini para petani belum terlalu mengkhawatirkan ancaman serangan hama tikus. Pasalnya, hama tikus biasa akan menyerang padi dalam masa vegetatif. "Saat ini padi petani belum berumur samapi 90 hari (masa vegetatif,red), jadi hama tikus tidak akan menyerang," katanya. Lebih lanjut, Kurnadi mengatakan, pihak petani berharap pemberian penyuluhan tentang pengendalian hama terpadu dapat terus digalakan Dinas Pertanian Kabupaten Purwakarta terhadap seluruh petani. "Diantaranya pemyuluhan bagi pemeliharaan, pemupukan, dan pengendalian hama penyakit," jelas Kurnadi (rif) |
Perda Penataan KJA Tinggal Di Paripurnakan
| PURWAKARTA, RAKA - Realisasi rencana penataan ulang fungsi waduk terhadap ancaman aset nasional oleh tim terpadu hingga kini masih menunggu hasil peraturan daerah (Perda) rampung disusun selain tersedianya alokasi dana pelaksanaan. Demikian disampaikan satu pihak tim terpadu penertiban dan penataan alih fungsi waduk terhadap ancaman aset nasional melalui Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Purwakarta, Herry Herawan, Senin (31/5) via telepon. Menurutnya, realisasi penataan yang akan menyentuh sektor kolam jaring apung (KJA) tersebut belum bisa diputuskan sebelum Perda penataan ulang fungsi waduk rampung diputuskan. "Begitupun mengenai anggarannya, kita masih menunggu bersama pihak tim,"ungkapnya. Seperti dikabarkan, jelang penertiban dan penataan KJA tersebut puluhan kelompok tani KJA Waduk Jatiluhur dan Cirata dari 9 desa menuntut kepada Pemkab Purwakarta dan PJT II agar diberikan zona resmi dan mencabut zona larangan. Dalam tuntutannya, mereka juga meminta agar pihak PJT II mengeluarkan surat resmi dilengkapi SIUP dan SPPAT bagi keberlangsungan usaha KJA yang merupakan warga pribumi dengan jumlah mencapai sekira 4000 petani KJA. "Bila pemberlakukan zona resmi ini bisa diberikan, artinya ladang pencaharian kami masih bisa dipertahankan. Adapun ajuan zona resmi bagi kami seperti di kawasan Ancol, Galumpit, dan Panyindangan," sebut Kusno (47) satu petani KJA. Dari catatan koran ini, dari rencana penataan ini tim terpadu sudah menyampaikan bila pelaksanaannya itu diprioritaskan untuk tidak merugikan para petani KJA yang dilakukan dengan melakukan survey dan kajian yang disesuaikan. Penataan yang merupakan antisipasi terhadap ancaman aset nasional ini juga disampaikan akan dilakukan secara bertahap meliputi tahapan awal penataan di zona 5 bagi antisipasi ancaman terhadap turbin Waduk Jatiluhur hingga penataan pada keberadaan KJA tak memiliki ijin, tidak digunakan, dan lebih dari 20 petak. Sedangkan masalah anggaran penataan, disampaikan akan dibutuhkan sedikitnya Rp 300 ribu perpetak yang jika dikalkulasikan untuk penataan sebanyak 3200 petak pada tahapan awal, maka anggaran yang dibutuhkan sebesar kurang lebih Rp 1,2 miliar. Sementara itu, Ketua Badan Legislasi DPRD Purwakarta Asep Amidin menyampaikan bila pembahasan Perda tersebut perkembangannya tinggal menyisakan satu langkah lagi pada paripurna yang tinggal menunggu penjadwalan dari badan musyawarah (Bamus). "Sudah beres ditingkat gabungan komisi, tinggal diparipurnakan yang rencananya akan disertakan berikut dengan penyertaan modal PDAM. Maka, selanjutnya tinggal menunggu undangan lembaran daerah dan kemudian sah berlaku," papar Asep Amidin.(rif) |
Rabu, 19 Mei 2010
| Bocah 5 Tahun Jadi Korban Serangan Monyet PURWAKARTA, RAKA - Ada kejadian langka sekaligus menyeramkan. Rifki (5) Warga Kp Tegal Datar RT 20 RW 9 Desa Gunung Karung Kec Maniis menjadi korban kemarahan seekor monyet. Kejadian itu sempat menyita perhatian masyarakat. Bahkan bocah berusia 5 tahun ini harus dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka cukup parah. Kejadian yang terbilang langka namun menyeramkan itu terjadi pada Selasa (19/5) sekira pukul 10.00 WIB. Kejadian berawal ketika Rizki putra bapak Solihin (45) Warga Kp Tegal Datar RT 20 RW 9 Desa Gunung Karung Kec Maniis, di suruh orang tuanya berbelanja disebuah warung yang tidak jauh dari lokasi rumahnya. Dia yang sedang berjalan, tiba-tiba diserang seekor monyet walau dalam kondisi di rantai. Diketahui, binatang peliharaan ini merupakan milik tetangganya. "Tiba-tiba monyet itu langsung menyerang. Kemungkinan (monyet) sedang marah,"kata Solihin Orang tua Rifki, saat menceritakan kejadian tersebut, kemarin. Saat diserang korban tidak melakukan perlawanan. Bahkan sejumlah tetangga yang melihat saat aksi penyerangan hanya mampu berteriak-teriak meminta pertolongan. Solihin yang mendengar kejadian itu langsung melakukan perlawanan. "Saat itu saya menggunakan pemukul kayu. Beruntung monyet itu pun langsung pergi,"katanya. Meski demikian, bocah berusia 5 tahun ini harus dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka yang cukup parah. Sementara binatang monyet yang melampiaskan kemarahannya meloloskan diri. "Ada sembilan jahitan. Sayangnya monyet itu pun langsung kabur karena rantainya putus,"jelasnya. Secara bersamaan, sejumlah warga kemudian langsung melakukan pencarian keberadaan monyet tersebut. Dengan membawa senapan angin dan golok warga berniat membunuhnya. Sayangnya, hingga wartawan ini menulis berita, monyet tersebut belum tertangkap. "Dasar monyet. Ai, katewak ku urang pasti dipaehan,"seru seorang warga. (nos) |
| RSUD Bayu Asih Benahi Pelayanan Menuju BLUD PURWAKARTA, RAKA - Manajemen rumah sakit umum daerah (RSUD) Bayu Asih Kab Purwakarta mulai melakukan perbaikan pelayanan menuju perubahan status menjadi badan layanan umum daerah (BLUD). Perbaikan ini dilakukan dengan memberikan pelayanan secara efisiensi dan flexibilitas. "Ini salah satu upaya kita menuju BLUD. Perubahan status RSUD menjadi BLUD juga merupakan amanat undang-undang yang harus kita lakukan,"kata Direktur RSUD Bayu Asih Syarifudin saat dimintai tanggapannya status RSUD menjadi BLUD, kemarin. Tekad memperbaiki sistem pelayanan merupakan awal yang kini dilakukan. Dia mengatakan perubahan status RSUD Bayu Asih Purwakarta menjadi BLUD ditargetkan paling lambat akhir tahun ini. "Tahun ini target itu,"katanya. Meski demikian, Syarifudin mengaku sejumlah persolan masih kerap dihadapi RSUD Bayu Asih Purwakarta. Salahsatunya ketersedian obat-obatan yang selama ini menjadi permasalahan. "Selama ini keberadaan RSUD sering memiliki standar sama dengan OPD. Maka perlu ada pembagian lagi yang lebih spesifik,"jelasnya. Dengan demikian, lanjut Syarifudin, secara otomatis kesanggupan peningkatan kinerja pelayanan, kinerja keuangan, dan manfaat bagi masyarakat merupakan titik awal pembenahan pelayanan tersebut. Terlebih dia bertekad memberikan pelayanan secara efisiensi dan flexibilitas. "Seperti perlu mengoptimalkan pra sarana dan sarana salah satunya melengkapi obat-obatan,"jelasnya. Menurut dia, semua itu menjadi tantangan bagi manajemen rumah sakit dalam berbenah sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan. Syarifudin mengatakan dalam upaya mewujudkan perubahan status RSUD menjadi badan layanan umum, pihak manajemen rumah sakit juga melakukan sejumlah persiapan personalia dan administrasi. "Persyaratan administratif tersebut meliputi kesanggupan meningkatkan kinerja pelayanan dan keuangan,"katanya. (ton) |
Pembebasan Lahan Dua Hektar Tanah Aset Desa Cilegong Terancam Tergusur PURWAKARTA, RAKA - Sedikitnya seluas 2 hektar tanah aset desa di Desa Cilegong Kec Jatiluhur terancam tergusur akibat pembebasan lahan akibat akan dibangunnya sebuah perusahaan di wilayah itu. Padahal selama ini lokasi tersebut (aset Desa) sering dijadikan kegiatan bercocok tanam masyarakat selain untuk kegiatan sepak bola masyarakat. Kepala Desa Cilegong Usup Supriatna yang ditemui Radar Karawang membenarkan adanya pembesan lahan di wilayahnya. "Ya memang ada pembebasan lahan,"kata usup. Menurutnya, pembebasan tanah itu dilakukan bagi pembangunan sebuah perusahaan dengan areal lahan seluas 54 hektar. "Itu tanah yang dibebaskan sekitar 54 hektar. Tapi saat ini belum mencapai seluas itu,"ujarnya. Meskidemikian, aku dia, dari seluas 54 hektar lahan tersebut dua hektar tanah merupakan aset desa. Usup mengatakan tanah itu (aset desa) juga sering digunakan warga untuk bercocok tanam dan bermain sepak bola. "Untuk yang dua hektar belum ada persetujuan. Kalaupun ya, kita sendiri juga sudah memiliki tim penyelamat Aset desa. Maka mereka yang nantinya akan menindaklanjuti,"jelasnya. Berdasarkan informasi dilapangan pembebasan lahan yang akan menggusur sebanyak empat dusun di Desa Cilegong dan Desa jatiluhur itu diberikan kompenasi sebesar Rp30 ribu per-meter, sedangkan untuk tanah tegalan kompensasi sebesar Rp20 ribu per-meter. Hanya belakangan muncul kabar atas dugaan bahwa kompenasi pembayaran tanah gusuran kepada pemilik tanah sebesar Rp36 ribu permeter, kendati hal itu langsung dibantahnya. "Tidak benar kabar itu, malah kami berharap berdirinya pabrik disini untuk kepentingan masyarakat,"katanya. Usup juga mengatakan berdirinya pabrik yang bernama PT Wine Textile akan mampu menyerap tenaga kerja sekira 3000 orang. (ton) |
| Jalan Depan Kantor DPRD Tetap dibiarkan Rusak PURWAKARTA, RAKA - Kondisi Jalan depan kantor DPRD Purwakarta hingga Selasa (18/5) kondisinya tetap dibiarkan rusak. Bahkan kondisinya kini makin memprihatinkan. Ironisnya, kerusakan jalan berbalik lurus dengan program pemerintah Purwakarta yang kini tengah gencar-gencarnya melakukan pembangunan infrastruktur. Dari pantauan Radar Karawang, kerusakan terjadi sepanjang hampir mencapai dua kilometer, dimulai dari Terminal Ciganea hingga jembatan Tol Ciganea. Namun kerusakan terparah terjadi di depan kantor DPRD Purwakarta yang merupakan gedung wakil Rakyat. Sepanjang jalan terlihat banyak aspal yang pecah. Selain itu terdapat pula banyak lubang yang membuat jalanan tidak mulus. Hingga kemarin pun belum ada tanda-tanda dilakukan perbaikan. ''Dulu jalan ini bagus,''ujar Samsu, yang biasa melintasi dijalan itu kepada Radar Karawang belum lama ini. ''Tapi, hingga kini belum ada tanda - tanda perbaikan, akhirnya jalan ini jadi hancur begini.''katanya. Menurut Samsu, meski tak menyebabkan kecelakaan, kondisi jalan ini cukup disesalkannya. Diakuinya, Kantor DPRD Purwakarta sebagai gedung wakil Rakyat namun kondisi jalannya kurang diperhatikan. Hal senada juga diutarakan Erna (26). Menurutnya, kondisi jalan yang penuh lubang membuat para pengguna sepeda motor, seperti dirinya, amat tersiksa. Pasalnya setiap melewati Depan kantor DPRD, banyak sekali lubang yang harus dia lalui. ''Ini membuat sakit pantat,'' ujarnya. Karena itu, Erna mengharapkan Pemerintah Kab Purwakarta segera melakukan perbaikan dan jangan tetap dibiarkan rusak. Sementara itu, wakil Ketua DPRD Purwakarta Hasanudin yang ditemui diruang kerjanya tidak berkata banyak terkait ini. Ia malah menyebut ada anekdot dari kerusakan jalan tersebut. "Banyak teman-teman saya di DPRD yang bercerita. Kerusakan itu karena adanya perebutan proyek antara Dinas perikanan dan pertanian. Sebab jalan itu mau ditanamin pisang atau ditanamin ikan lele,"kelakarnya. Meski demikian, dia mengatakan, pihak DPRD telah mendorong pemerintah melakukan perbaikan dijalan tersebut beberapa waktu lalu. Namun, nyatanya hingga kini hal tersebut belum diupayakan. Menurut Hasanudin, sesuai program pemerintah kab Purwakarta. Alokasi anggaran infrastruktur yang paling besar dibanding alokasi untuk anggaran lain. Pada tahun 2009 alokasi anggaran untuk biaya infrastruktur teralokasi sebesar 120 Milyar, sementara pada tahun 2010 ini teranggarkan alokasi sebesar 160 milyar. Namun sebut dia, dari pengamatannya dilapangan banyak jalan yang baru saja terbangun tetapi kondisinya sudah rusak kembali. "Ini yang terlihat secara kasat mata. Untuk menilai kualitas itu bukan bagian kami. Namun kita berharap kedepan, tidak hanya kuantitas yang harus diutamakan tetapi kualitas,"tegasnya. (ton) |
| Ironi, Alokasi Dana Pendidikan dan Mutu Pendidikan Purwakarta PURWAKARTA, RAKA - Alokasi dana bidang pendidikan Kabupaten Purwakarta dari total sebesar Rp438.66 miliar pada tahun 2010 ini sebanyak Rp396.371 milyar dipergunakan untuk membayar gaji guru. Sementara sebagai dana penunjang pendidikan baru sebesar 42.288 milyar. Sayangnya, besarnya alokasi pegawai itu belum ditopang dengan mutu pendidikan. Seperti ditegaskan Anggota Komisi IV DPRD Purwakarta Gandiwira. Kelemahan itu terbukti masih banyaknya peserta didik yang tidak lulus pada Ujian Nasional (UN). "Ini yang kita sesalkan. Sebab keseluruhan total dana sektor pendidikan terbesar dipergunakan untuk kesejahteraan tenaga guru,"Ujarnya kepada Radar Karawang, kemarin. Besarnya alokasi bagi kesejahteraan guru, merupakan bentuk perhatian pemerintah Purwakarta dalam meningkatkan mutu pendidikan. Bila mengutip, hasil hearing-nya dengan dirjen Dinas Pendidikan Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga kependidikan (PMPTTK) di jakarta Selasa (18/5) kemarin. Menurutnya, bahwa kegagalan UN secara umum karena kelemahan dari mutu pendidik itu sendiri. "Kita pun sering mendengar alasan Mereka (guru) bahwa mutu pendidikan juga adalah tanggung jawab orang tua siswa. Tapi disisi lain tak jarang pula sejumlah oknum guru hanya mengandalkan para guru Honorer untuk memberikan materi pelajaran. Sementara mereka (Guru) terkesan tidak serius,"ujarnya. Oleh karenanya, bapak tidak berkecamata ini meminta kedepan perlu pembenahan utuh dalam diri guru itu sendiri, termasuk peningkatan mutu pendidikannya. "Intinya perlu ada keseriusan lagi yang lebih bagi para guru. Jangan sampai gaji besar ternyata mutu pendidikan tidak diperhatikan,"tandasnya seraya menambahkan jumlah guru di Purwakarta ada sekitar 6000 orang yang teridiri dari PNS, honorer dan GTT. Berdasarkan alokasi anggaran pendidikan pada APBD tahun 2010 tercatat dari total sebesar Rp438.66 miliar sebanyak Rp396.371 milyar dipergunakan untuk membayar gaji guru. Sementara sebagai dana penunjang pendidikan baru sebesar 42.288 milyar atau sebesar 13 persen. Ditambahkannya, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional juga telah merealisasikan tunjangan untuk kesejahteraan lainnya. Semisalnya, tunjangan sertifikasi dan non sertifikasi bagi para guru setiap bulannya. Besaran tunjangan disesuaikan dengan gaji masing-masing guru. "Namun untuk di Purwakarta sendiri memang sekitar 5 bulan yang belum terbayarkan. Dan dari hasil pertemuan PMPTTK tadi, (kemarin) bahwa kemungkinan akan dibayarkan pada Juni mendatang. Dan keterlamabatan karena ada masalah teknis saja,"katanya. Sekretaris Dinas Pendidikan, pemuda dan Olah raga (disdikpora) Kab Purwakarta Dedy Effendi mengungkapkan ada sekitar 4000 orang guru GTT dan Honorer. Mereka tersebar di sejumlah sekolah. "Kita mengakui para guru GTT sampai saat ini masih terabaikan dan hanya berpengasilan sekitar 100 hingga 300 perbulan. Maka kedepan perlu ada perhatian lagi,"kata Dedy belum lama ini. Hasil pendataan Ujian Nasional (UN) oleh Dinas Pendidikan, pemuda dan Olah raga (disdikpora) Kab Purwakarta. Tercatat, sebanyak 350 siswa di kab Purwakarta dinyatakan tidak lulus dalam Ujian Nasional (UN) 2010. Kendatidemikian, Disdikpora menyatakan ketidalulusan sebanyak 350 siswa itu secara presentase mengalami penurunan sebanyak 4% dari tahun sebelumnya. (ton) |
Jumat, 14 Mei 2010
Masa Liburan, Satpol PP Diminta Siaga
| PURWAKARTA, RAKA - Pemkab Purwakarta mellui Satua Polisi Pamong Praja diminta siaga penuh menyambut musim liburan tahun ini untuk mengamankan wisatawan yang berkunjung ke kota Santri itu. Pasalnya, puncak liburan sekolah berlangsung cukup lama, yakni akhir Mei hingga Juni bulan depan. "Minimal dengan pengamanan dari Satpol PP bisa membantu keamanan dan kenyamanan para wisatawan yang datang dari tindak yang merugikan. Selain itu, ini juga bisa memberikan kesan positif bagi para pengunjung dari luar Purwakarta," kata Amirulloh (38) satu warga di sentra Wisata Jatiluhur Purwakarta. Ditambahkan, bila usulan penjagaan tempat obyek wisata selama liburan sekolah itu dilakukan maka beberapa obyek wisata yang perlu dijaga tersebut antara lain Situ Buleud, Situ Wanayasa, Waduk Cirata, hingga obyek wisata Gunung Parang. "Keberadaan petugas Satpol, juga dalam rangka mem-back up aparat kepolisian. Mengingat, selama musim liburan sekolah, Purwakarta menjadi daerah tujuan wisata bagi wisatawan domestik," tambah Amirulloh. Firman (29) mengatakan hal senada. Selain obyek wisata, sasaran lain yang harus diperhatikan personel Satpol PP pada masa liburan adalah pusat keramaian seperti pusat kuliner di sekitar alun-alun dan kota Purwakarta. "Sehingga kenyamanan bagi para wisatawan terbantu," jelasnya. Bila diperlukan, lanjutnya, dari usulan itu pemkab selain menyebar anggota perlu juga mempersiapkan petugas on call. Mereka ini siaga dan siap dipanggil sewaktu-waktu. "Seperti layaknya pengamanan bila ada orang penting datang ke Purwakarta saja, dimana petugas bersiaga di lapangan dan bahu membahu bersama aparat kepolisian. Mereka tak hanya melakukan pengamanan, tapi juga turut menjaga kelancaran arus lalu-lintas," katanya. (rif) |
Gedung Kembar Bakal Direnovasi-PWI, PWRI, Gibas diminta Pindah
| Endang Yusuf PURWAKARTA, RAKA - Gedung kembar di depan Stasiun Purwakarta yang saat ini ditempati dua organisasi pers Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) cabang Purwakarta dan Lembaga Swadaya Masyarakat Gibas akan direnovasi Pemkab Purwakarta. Sampai akhir Mei bulan ini, tempat itu harus dikosongkan tiga organisasi tersebut. "Surat pemberitahuannya sudah diterima. Dan sampai akhir Mei ini kami diminta untuk mengosongkan gedung kembar untuk segera direnovasi," kata Ketua PWI Purwakarta, Endang Yusuf, kepada RAKA, Jumat (14/5). Menurutnya, meski pihak PWI turut mendukung rencana pemkab untuk merenovasi gedung bersejarah tersebut, namun demikian terkait ini diharapkan ada komunikasi lanjut bersama pihak PWI dan PWRI dari pemkab dalam menyikapi rencana tersebut. "Kita sendiri sudah bersiap-siap untuk mendukung rencana ini. Namun sebelumnya kita upayakan untuk melakukan komunikasi bersama pemkab bagi kelanjutan tempat PWI dan PWRI, sebab kini belum diketahui dari rencana pengosongan itu kami akan pindah kemana," ujar Endang. Sampai hari kemarin, tambahnya, pihak yang disebut-sebut akan merenovasi gedung peninggalan sejarah itu belum mengkomunikasikan mengenai nasib tiga organisasi yang akan diminta pidah seiring rencana renovasi. Namun, atas nama PWI, ia meminta pemkab bisa mencarikan tempat pengganti yang tidak kalah baik dengan lokasi Gedung Kembar. "Leading sektor dari Cipta Karya belum ada komunikasi. Baru surat pemeritahuan saja, tapi kami harap penggantiannya bisa lebih baik" katanya. Ditanya bagamana sikap dua organisasi lainnya menyikapi hal ini, Endang menyampaikan belum melakukan koordinasi dan mendapatkan informasi. Namun, secepatnya pihak PWI, PWRI dan LSM Gibas yang juga sama-sama menempati gedung sejarah itu akan melakukan pembahasan. "Kita belum ada komunikasi juga dengan pihak PWRI dan Gibas karena surat pemberitahuan baru diterima hari ini," katanya. Pada prinsipnya, sambung Endang, PWI mendukung rencana program pemkab yang akan melakukan renovasi ini. Hanya, ia berharap koordinasi dan komunikasi dilapangan bisa dilangsunkan secara baik. (rif) |
Kamis, 06 Mei 2010
Alih Tanam, Perkebunan Teh Purwakarta Terancam PURWAKARTA, RAKA - Kurannya perhatian pemerintah terhadap para petani teh mengancam alih fungsi lahan perkebunan teh di sejumlah wilayah berganti menjadi tanaman lain. Sebab saat ini, sejumlah petani teh mulai mengganti komiditi tanamannya dengan komoditi pertanian yang dianggap menguntungkan. Seperti yang terjadi di areal lahan pertanian teh rakyat di jalan Utama, kiri dan kanan jalan di Kec Darangdan, Purwakarta. Wilayah sentra penghasil perkebunan teh ini mulai berubah ditumbuhi tanaman lain atau ada yang dibiarkan mati. Menurut Anggota DPRD Purwakarta Rahmat Budi Mulyawan, Kamis (6/5), mengungkapkan alih bercocok tanam ini dikarenakan banyak petani teh menganggap komoditas teh kini dinilai kurang menjanjikan. Harga teh selalu anjlok. Petani juga tidak memiliki kekuatan saat tengkulak memainkan peran mempengaruhi harga jual teh. Imbasnya, banyak lahan perkebunan teh yang akhirnya berubah fungsi menjadi perkebunan tanaman lain. "Sehingga jika dibiarkan, alih fungsi perkebunan teh bisa semakin luas. Dan kurang lebih 10 tahun kedepan malah bisa tidak ada,"kata anggota dari Fraksi Golkar itu. Alih bercocok tanam diareal perkebunan teh juga sudah mulai terjadi disebagian wilayah sentra perkebunan teh seperti kec Bojong, Wanayasa dan Pasawahan. Rata- rata petani memilih menanami cabai atau tanaman sejenis lainnya karena lebih menguntungkan. Menurut Rahmat, jika di telisik lebih jauh bahwa perkebunan teh yang tersebar di beberapa Kecamatan sebenarnya memiliki historis dengan sejarah kab Purwakarta. Keberadaan Perkebunan teh rakyat, sudah ada sejak penjajahan Belanda dulu. Tak kalah pentingnya, komoditi bisa diandalkan sebagai produk pertanian di Kab Purwakarta. "Sebab teh Purwakarta memiliki kualitas yang tidak kalah dengan wilayah lain, seperti daerah penghasil teh di Sukabumi. Tak jarang wilayah lain mengklaim sebagai teh mereka, walaupun sebenarnya berasal dari Purwakarta,"tandasnya. Sehingga, kata wakil rakyat dari pemilihan Kec Darangdan ini meminta Pemerintah kedepan agar lebih serius memperhatikan para petani teh di Purwakarta. Dalam kurun 10 tahun, yaitu antara tahun 2000 -2010, berdasarkan data LSM Konsorsium Petani Teh Rakyat Purwakarta (Kontera), alih fungsi lahan perekebunan sudah mencapai sekitar 4800 hektar. Alih fungsi terbesar adalah untuk peternakan, yaitu sebesar 40 persen atau sekitar 500 hektar dan sekitar 25 persen untuk alih lahan pertanian lain dan pemukiman. Angka itu diprediksi akan meningkat seiring ketidakberdayaan petani, ketidakberpihakan pemerintah kepada petani teh di Purwakarta. "Permasalahan itu sebenarnya merupakan masalah klise. Sehingga sudah seharusnya pemerintah mau melakukan gerakan dalam melindungi petani teh di wilayahnya,"Ujar ketua LSM Konsorsium Petani Teh Rakyat Purwakarta (Kontera) Deni Ahmad Haidar. (ton) |
Minggu, 02 Mei 2010
WARGA KELUHKAN KEBIJAKAN CAMAT MANIIS
| WARGA KELUHKAN KEBIJAKAN CAMAT MANIIS MANIIS, RAKA - Sejumlah warga di Kecamatan Maniis mengeluhkan adanya kebijakan baru dari Pemerintah setempat yang mengharuskan agar warga yang akan membuat KTP (Kartu Tanda Penduduk) di daerah tersebut terlebih dahulu harus melunasi tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk tahun ini. Hal tersebut diakui warga setempat sangat memberatkan. Pasalnya, kebutuhan pembuatan KTP diakuinya sangat mendesak sementara tagihan PBB bisa dibayar di hari yang lain. Salah seorang warga Maniis kepada Radar Purwakarta, minggu (02/05) kemarin menuturkan, dirinya mengaku sangat menyesalkan mengenai adanya kebijakan baru dari pemerintah setempat yang mengharuskan agar warga Kecamatan Maniis yang akan membuat KTP terlebih dahulu harus melunasi tagihan PBB pada tahun ini. Kebijakan tersebut, kata dia, dinilainya sangat tidak tepat sebab bersebrangan dengan program Bupati Purwakarta saat ini yang sudah sering menggembar-gemborkan tentang pelayanan KTP gratis bagi seluruh lapisan masyarakat. "Banyak warga di sini (Maniis) yang akan membuat KTP. Selain pemula, juga banyak warga yang ingin memperpanjang karena masa berlaku KTP-nya sudah habis. Namun karena adanya kebijakan tersebut, warga justru banyak yang kembali mengurungkan niatnya." kata Yusuf (26). Selain itu, tambah dia, kebijakan tersebut juga dinilainya sangat memberatkan warga. Pasalnya, warga yang akan membuat KTP itu kebanyakannya adalah pemula. Mereka membuat KTP tidak lain adalah untuk memenuhi syarat administrasi dalam mencari pekerjaan. adanya keharusan melunasi pajak pada saat akan membuat KTP, kata Yusuf, tentu saja justru akan semakin menyulitkan. Sebab akan menambah jumlah pengeluaran yang harus mereka bayarkan. "Kerja belum, pengeluaran sudah banyak. Sudah jatuh tertimpa tangga." Tandasnya, mengibaratkan. Hal senada diungkapkan Iwan (25) warga Kecamatan Maniis lainnya. Adanya ketegasan dari Pemerintah tentang keharusan melakukan pelunasan tagihan PBB bagi warga di Kecamatan Maniis, kata Iwan, diakuinya sangat wajar. hanya saja, kata dia lagi, kebijakan tersebut diakuinya sangat tidak pas. Apalagi, kalau kebijakan tersebut disandingkan atau bahkan menjadi salah satu syarat dalam pembuatan KTP. "Kepemilikan KTP kan sangat mendesak bagi warga, sementara pembayaran PBB bisa dibayar di lain kesempatan." Ujarnya. Terkait hal tersebut, Camat Maniis, Mu'min Solihin, S.Sos, minggu kemarin membantahnya. kepada Radar Purwakarta, dirinya mengaku tidak pernah mengeluarkan kebijakan tentang hal itu. Adapun selama ini, kata dia, pihaknya mengaku hanya sering menghimbau dan menganjurkan kepada masyarakat melalui kepala desanya masing agar mereka (warga) bisa segera melunasi pajak secepatnya. "Mungkin sebagiannya oleh Kepala Desa disampaikan pada saat warga akan membuat KTP. Jadi mereka (warga) memiliki penilaian demikian."Ungkapnya. (Nos) |
Kamis, 29 April 2010
DPRD Desak Penyelesaian Proyek Pompanisasi
PURWAKARTA, RAKA - DPRD Purwakarta melalui anggotanya mendesak agar penyelesaian proyek lanjutan pembagunan instalisasi pompa di desa Tegal Datar
kec Maniis dapat direalisasikan menyusul akan memasuki musim kemarau pada tahun ini. Instalasi proyek pompa senilai Rp 1,989 miliar ini diketahui gagal meski pembangunannya sudah selesai pada tahun 2008 lalu.
Seperti ditegaskan anggota DPRD Purwakarta Alwi Dhani, bahwa proyek lanjutan itu harus bisa segera diselesaikan. "Kami meminta kontraktor bisa menyelesaikan secepatnya. Agar instalasi pompa untuk mengairi sawah petani bisa dioperasikan,"ujar Dhani, kepada Radar Karawang, kemarin.
Sekitar 200 hektar sawah di dua Desa seperti Tegaldatar dan Sinargalih, Kec Maniis, diketahui merupakan areal pesawahan tadah hujan. Namun pembangunan Instalasi pompa senilai Rp 1,989 miliar yang selesai dibangun akhir 2008 serta diharapkan dapat mengairi persawahan di dua desa ituternyata tak berfungsi. Pompa tak mampu mengangkat air Waduk Cirata ke petak-petak sawah melalui bak penampungan. Meski kini pembangunan proyek telah kembali dilanjutkan.
"Apalagi saat ini mulai memasuki musim kemarau, maka proyek lanjutan itu bisa secepatnya diselesaikan. Bahkan kami meminta pemerintah daerah juga ikut mengawasi agar dalam pengerjaan tidak sampai ada halangan seperti sebelumnya,"imbuh Dhani.
Dibagian terpisah, Kepolisian Polres Purwakarta sendiri pada Agustus 2009 lalu diketahui telah menetapkan tersangka terhadap dua rekanan akibat tidak berfungsinya instalasi pompa senilai Rp1,989 miliar itu. Kedua tersangka itu yakni Direktur PT ZPA berinisial Ar dan Direktur CV AU berinisial Af. Mereka dianggap paling bertanggung jawab atas kegagalan proyek pompanisasi di Desa Tegal Datar Kecamatan Maniis.
Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP I Putu Yuni Setiawan melalui Short Mesage Service (SMS) menyatakan hingga kini pihaknya juga masih terus melakukan pendalaman terhadap dugaan kasus tersebut. Sejumlah saksi telah diperiksa meski masih menunggu saksi ahli BPKP atas lanjutan kasus tersebut. "Sidik lanjut sementara masih nunggu dari saksi ahli BPKP,"kata Putu singkat.
Sementara,baik Ar maupun Af belum dapat dikonfirmasi seputar penetapannya sebagai tersangka. (ton)
Senin, 26 April 2010
Sempat menghilang, Ditemukan Tewas
PURWAKARTA, RAKA - Seorang perempuan Siti Sopiah berusia 17 tahun warga Sempurgirang Rt12/03 Kec Plered ditemukan tewas mengenaskan dengan kondisi setengah bugil. Korban sebelumnya dilaporkan hilang karena tidak kunjung pulang Sabtu (24/4) malam.
Informasi yang dihimpun Radar Purwakarta, korban ditemukan tewas disebuah selokan oleh salah seorang warga yang kebetulan hendak pulang dari mengembala kerbau di sebuah pematang sawah di Desa Sempur, Senin (26/4) sekira pukul 18.00 WIB.
Saksi mata yang menemukan korban lalu berusaha mendekati. Namun saat didekati tercium bau yang sudah cukup menyengat. Sehingga dengan kecurigaan itu, saksi pun akhirnya berusaha memberanikan diri guna lebih meyakinkannya.
Alangkah kagetnya saksi, ternyata adalah sesosok seorang perempuan. Saat itu juga, saksi melaporkan penemuannya ke aparat desa yang kemudian menindaklanjutinya ke kantor polsek setempat.
Setelah petugas berdatangan dan memeriksa korban sudah menjadi mayat dan dalam kondisi setengah bugil. Tak hanya itu, berdasarkan keterangan lain, korban sendiri sudah dinyatakan hilang sejak Sabtu (24/4) lalu.
Dari keterangan sementara korban sempat berpamitan ke orang tuanya untuk membeli baso disebuah tempat yang tidak jauh dari lokasi rumahnya.
Korban sendiri pergi meminjam kendaraan Kakanya. Namun hingga tengah malam korban malah tidak kunjung pulang. Akhirnya, keluarga korban pun sempat panik dan lalu berusaha mencarinya. Sayangnya saat ditemukan Senin (26/4) malam korban sudah tidak bernyawa.
Hingga kini belum ada keterangan pasti yang didapat dari pihak kepolisian seputar kasus tersebut. Meski demikian, di duga kuat kematian korban akibat dibunuh.
Kanit reskrim Polres Purwakarta, IPTU Sutikno yang ditemui di RS Bayu Asih Purwakarta mengungkapkan, pihaknya masih menyelidiki kasus tersebut. Bahkan untuk penyelidikan lebih lanjut, jenazah korban akan dibawa ke RSHS Bandung guna dilakukan outopsi.
"Masih kita selidiki, kita akan membawanya ke RSHS dibandung untuk di otopsi,"katanya. (ton)
Muscab PKB
Neng Supartini Terpilih Aklamasi
PURWAKARTA, RAKA - DPC PKB Purwakarta Minggu (25/4) malam menggelar musyawarah cabang untuk memilih ketua DPC PKB. Muscab yang digelar di aula Ponpes Salafiyah, gg Beringin Kec Purwakarta, menetapkan Neng Supartini sebagai ketua DPC PKB Purwakarta periode 2010-2015 mendatang.
Dia terpilih secara aklamasi. Tidak ada satu pun peserta muscab dari DPAC-DPAC yang mengusulkan nama kandidat lain untuk maju sebagai calon ketua DPC PKB.
Selain memutuskan Neng Supartini, acara muscab juga menetapkan Dudung Alamsyah sebagai ketua dewan syuro DPC PKB. Sama halnya dengan Neng, Dudung juga terpilih secara aklamasi. Neng di dukung 15 DPAC dari 17 DPAC yang ada. Sehingga secara otomatis, dua kandidat lain yang sebelumnya diperkirakan akan muncul yakni Asep saipul Milah, anggota DPRD Purwakarta dan Acep Munawar ketua DPAC kec Bojong, terpaksa harus kalah dengan sendirinya.
Dudung Alamsyah sendiri diketahui sebelumnya menjabat ketua Dewan Syuro PKB. Dengan terpilihnya dia kembali, berarti penetapan Ketua Dewan Syuro merupakan untuk kali keduanya.
Dikonfirmasi terpisah, oleh wartawan Neng Supartini mengaku senang atas penunjukan dirinya sebagai ketua DPC PKB Purwakarta periode 2010-2015. Namun dirinya merasa memiliki tugas berat.
"Agenda awal, yakni strukturalisasi lembaga dan menyatukan semua komponen PKB di Kabupaten Purwakarta. Dan keinginan saya menjadi Ketua DPC PKB Purwakarta pun bagaimana membesarkan partai ini menjadi partai yang besar di Kabupaten Purwakarta," kata Neng yang juga menjabat ketua Komisi IV DPRD Purwakarta ini.
Diberitakan sebelumnya, fenomena berbeda sempat terjadi dalam musyawarah Cabang (Muscab) Kab Purwakarta. Sebab gelaran pemilihan ketua DPC Purwakarta yang notabene sebagai basis kaum Nahdatul ulama (NU), tanpa di hadiri para pengurus NU Kab Purwakarta. Belum diketahui alasan pasti ketidakhadiran. Kendati terkait ini, langsung dibantah ketua DPC PKB Demisioner Purwakarta Zaenal Arifin.
"kata siapa tidak hadir. Sebagian ada kok,"kata Zaenal yang di konfirmasi di sela-sela acara MUscab DPC PKB Purwakarta di Ponpes Salafiyah Gg Beringin, Purwakarta, belum lama ini.
Hanya saja, Zaenal mengaku sebagian pengurus NU memang ada yang tidak hadir. Diketahui, nama-nama pengurus Nu tersebut seperti KH Adang Badrudin menjabat Rois Syuriah, KH DRs Jhon Dien, TH, SH, Mpd sebagai Khotib Syariah, Drs Nashir Saady sebagai Ketua tanfidziah serta Drs Bahir Muhlis, MPd.
Bahkan ke empat orang ini disebut-sebut sebagai orang terpengaruh di tubuh organisasi NU Kab Purwakarta.
Sementara acara pembukaan Muskab PKB Purwakarta juga dihadiri Mentri Pembangunan Daerah tertinggal (PDT) Republik Indonesia Helmi Faisal Jaeni, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, Ketua DPRD Purwakarta Ucok Ujang Wardi serta puluhan kader DPC PKB Purwakarta. (ton)
"Jeblok" Mata Pelajaran Matematika dan IPA
PURWAKARTA, RAKA - Sebanyak 332 siswa dari 6.535 siswa SMA/SMK se-kab Purwakarta dinyatakan tidak lulus dalam Ujian Nasional (UN) 2010. Dipastikan, mereka akan mengikuti ujian ulangan UN yang dilaksanakan pada tanggal 10 s/d 14 Mei mendatang.
Ketidaklulusan karena siswa mendapatkan nilai dibawah batas yang ditentukan.
Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Purwakarta, Jaenurizal, Senin (26/4) mengungkapkan secara presentase dari ketidaklulusan sebanyak 332 siswa dinilai mengalami penurunan sebanyak 4% dari tahun sebelumnya. Pasalnya, dilihat dari kualitas kelulusan tahun 2010 ini di Kabupaten Purwakarta jauh lebih baik.
Sehingga, ia meminta para siswa yang tidak lulus tidak perlu khawatir. Pemerintah pun telah menyediakan ruang untuk mengikuti ujian ulangan UN pada mata pelajaran yang tidak lulus.
"Waktu pelaksanaan UN ulangan akan diselenggarakan pada tanggal 10 sd 14 Mei mendatang,"ujarnya.
Dijelaskannya, saat ini pihaknya telah melakukan koordinasi sekaligus menghimbau para kepala sekolah baik SMA, SMK agar lebih memaksimalkan waktu menggembleng siswa/siswi yang tidak lulus UN. Secara ketentuan, siswa yang juga tidak lulus setelah mengikuti ujian ulangan terpaksa harus menunggu tahun depan mengikuti UN.
Kata Zaenurijal, ketidaklulusan siswa di Purwakarta rata-rata berada di mata pelajaran Matematika dan IPA. "Rata-rata mata pelajaran mata pelajaran Matematika dan IPA. Kami juga sudah menghimbau siswa pun bisa memanfaatkan waktu yang ada untuk menghadapi ujian ulangan UN nanti,"pintanya.
Berdasarkan informasi, jumlah siswa tdak lulus terjadi di beberapa sekolah. Untuk SMAN I Darangdan misalnya, tingkat kelulusan untuk mata pelajaran IPA mencapai 97,14%, SMA Pasundan Plered mencapai 94,74% untuk mata pelajaran IPS, SMA PGRI I pada mata pelajaran IPA mencapai 98,96% dan IPS 98,78%, sedangkan SMA PGRI 3 siswa yang lulus UN dengan mata pelajaran IPS mencapai 96,46%. SMAN I Tegalwaru jumlah siswa yang lulus UN untuk mata pelajaran IPS mencapai 95,76%.
Sementara, untuk sekolah kejuruan, SMK Bina Taruna jumlah siswa yang tidak lulusnya mencapai 83 siswa, SMKN 2 Purwakarta dengan 72 siswa dan SMKN I Purwakarta dengan 11 siswa.
Himbauan ketidakperlukhawatiran siswa tidak lulus juga diungkapkan senada Kepala SMKN I Purwakarta, Ucu Sutisna. Ditegaskannya, ujian ulangan UN yang akan diselenggarakan pada tanggal 10 sd 14 Mei mendatang adalah kesempatan bagi siswa untuk memperbaiki nilai mata pelajaran yang tidak lulus.
"Waktu tersisa ini pun akan dimanfaatkan secara maksimal oleh sekolah untuk menggembleng siswa yang tidak lulus dalam menghadapi ujian ulangan,"katanya.(ton)
Rabu, 24 Maret 2010
KA Barang Anjlok, Jalur Purwakarta Bandung Lumpuh
PURWAKARTA, RAKA - Kereta Api barang 22.O4 bernomor lokomotif CC 2O417 anjlok di KM 112+4/5 di Kampung Sindang, Desa Cijantung, Kecamatan Sukatani,Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat,Kamis (25/3) pukul O8.48 wib.
Akibatnya,sejumlah perjalanan KA dari Jakarta-Bandung dan sebaliknya terputus. Hingga berita diturunkan, rangkaian KA Barang dari Tanjung Priuk jakarta menuju Gede Bage Bandung masih berada diatas jalur rel.
Dari 14 gerbong rangkaian KA Barang, satu gerbong yang mengalami anjlok akibat dibagian terdepan dibelakang lokomotif. Roda pada satu gerbong anjlok tergelincir keluar rel sepanjang 2 meter.
Tak hanya itu, satu jalur rel ganda jurusan bandung-Jakarta amblas sepanjang 1O meter sedalam 5O cm hingga membentuk cekungan leter U. Amblasnya rel KA di jalur ganda tersebut sudah terjadi sejak 3 hari lalu.
Sampai berita ini diturunkan, petugas KA tampak melakukan evakuasi.(rif)
___________________________________________________________________________
Dapatkan alamat Email baru Anda!
Dapatkan nama yang selalu Anda inginkan sebelum diambil orang lain!
http://mail.promotions.yahoo.com/newdomains/id/
Lulusan SMKN I Purwakarta Diminati Industri
| FOTO : UTJU SUTISNA, SPd PURWAKARTA, RAKA - Indeks out put lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) di Kab. Purwakarta yang terserap kerja oleh industri terus mengalami perubahan ke atas setiap tahunnya. Dari rata-rata jumlah siswa di SMK, sekitar 50 persennya diketahui bisa langsung terjun ke dunia kerja. Kepala Sekolah SMKN 1 Purwakarta, Utju Sutisna, Spd mengatakan bagi lulusan SMK dalam out put pada dunia kerja peluangnya lebih terbuka sebab setiap lulusan diberi ruang dan kesempatan untuk menggunakan potensi melalui bursa kerja yang rata-rata masuk program sekolah kejuruan. Dicontohkan, seperti di SMKN 1 misalnya, dari 20 hingga 30 persen lulusan yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi (PT) tahun lalu, sebanyak 50 s/d 60 persen siswa lulusan diketahui mulus terserap industri. Angka tersebut, dicapai dari menerapkan pola pembinaan dan pembimbingan terhadap siswa secara objektif dan selektif sejak penerimaan, proses pembelajaran, dan kelulusan. "Semuanya diterapkan sejak proses seleksi siswa baru. Kami uji selektif supaya hasil kompetensi lulusan dikemudian hari benar-benar tercetak tenaga yang siap terjun kedunia kerja dengan potensi yang maksimal dan sesuai kebutuhan," terang Kepsek. Tahun ini, Utju optimis lulusan siswa SMK terserap kerja di Purwakarta akan terus naik dibanding tahun sebelum sebelumnya. Dari jumlah calon lulusan tahun ini yang mencapai 3268 siswa dari 21 SMK se Kab Purwakarta pihaknya meyakini angka serapan kerja pada lembaga kejuruan sanggup menembus diatas 50 persen. "Sekarang saja ditempat kami, booking bagi 567 siswa lulusan tahun ini untuk diserap beberapa perusahaan seperti asal Jepang bergerak di bidang otomotif, dsb sudah masuk dan dalam tahapan realisasi, belum dari sekolah kejuruan lainnya. Jadi, peluang naiknya serapan tenaga kerja dari sektor kejuruan akan semakin terbuka," kata Utju sambil menyebut permintaan tersebut berlangsung setiap tahun di SMKN 1 dan beberapa sekolah kejuruan lain di Purwakarta. Secara terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi, Soeekoyo, ketika ditemui dilingkungan kantornya mengatakan dari sekitar 200 perusahaan di Kab. Purwakarta bergerak dalam berbagai bidang terdapat kesempatan bagi siswa lulusan semua jurusan SMK/sederajat tahun ini dipersiapkan untuk menyerap langsung lulusan siswa dalam dunia kerja. "Disnakertran-Sos sudah melakukan koordinasi dan langkah konkrit terhadap perusahaan. Bahkan sebagian perusahaan sudah ada yang MoU dengan pemkab terkait serapan kerja ini. Diprediksi ada sekitar lima ribuan lapangan pekerjaan untuk tahun ini," katanya. Sebagai catatan, sesuai program kerja Menteri Pendidikan Nasional, pendidikan saat ini diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sehingga ujian praktik sekolah menengah kejuruan (SMK) menjadi penting agar SMK mampu menghasilkan lulusan yang mampu berwirausaha, kerja mandiri, atau siap diserap industri atau pasar kerja lainnya. Pemerintah sendiri memproyeksikan angka serapan lulusan SMK tersebut pada dunia kerja naik 5 persen atau menjadi 55 persen. (rif) |
Lebih Bersih, Lebih Baik, Lebih Cepat - Rasakan Yahoo! Mail baru yang Lebih Cepat hari ini!
Mahasiswa PLP UPI Gelar Lomba Senam
| PURWAKARTA, RAKA - Ratusan siswa dari 32 sekolah dasar (SD) dari Kecamatan Pondoksalam dan Pasawahan mengadu keterampilan senam di Kampus UPI (Universitas Pendidikan Indonesia) Purwakarta, Rabu (24/3). Mereka berlomba untuk mendapatkan prestasi terbaik dalam ajang yang digelar mahasiswa UPI dalam tema perpisahan dengan lingkup pendidikan. Ketua Pelaksana Lomba Senam tingkat SD se Kecamatan Pasawahan-Pondoksalam, Iqbal Fauzi Sumarna, ditemui di sela-sela kegiatan mengatakan lomba senam tingkat SD tersebut merupakan rangkaian akhir Program Latihan Profesi (PLP) yang dilaksanakan mahasiswa jurusan pendidikan guru sekolah dasar (PGSD) UPI Purwakarta, sejak 25 Januari s/d 20 Maret di dua kecamatan tersebut. "Perpisahan ini difokuskan pada pembimbingan belajar pendidikan jasmani yang aplikasinya kemudian dilombakan ditempat mahasiswa dengan melangsungkan lomba senam," kata Iqbal Fauzi sumarna sambil menyebut senam yang dilombakan itu terdiri senam SKJ 2008 dan dan senam suni. Ditambahkan, rangkaian pelaksanaan latihan profesi yang dilangsungkan di Kecamatan Pondoksalam dan Pasawahan tersebut diikuti sebanyak 347 mahasiswa jurusan PGSD bagi pembekalan menjelang pelaksanaan skripsi. Kegiatan, tambah dia, dilakukan bekerjasama dengan Disdikpora Purwakarta dan Pemkab Purwakarta. "Semua pendanaan kegiatan ini didapat langsung dari para mahasiswa. Kami berharap, dari hal ini pun selanjutnya bisa memberikan manfaat untuk perkembangan dunia pendidikan di Kab.Purwakarta khususnya," katanya. Koordinator PLP mahasiswa UPI Purwakarta, Bayu Supariatna, mengatakan serangkaian kegiatan mahasiswa tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan pemenuhan mata kuliah. Ia juga menyampaikan, dari pelaksanaan PLP tersehut sejatinya bisa menumbuhkan pencetak generasi bangsa yang memiliki potensi dan SDM yang mumpuni. "Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan PLP sendiri bisa menjadi bekal bagi mahasiswa sebelum terjun kekondisi sebenarnya, yang juga kemudian bisa dijadikan motivasi untuk pengembangan pola pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan," tutur Bayu. Pengamatan, pelaksanaan lomba senam yang dilangsungkan siswa binaan dan bimbingan mahasiswa berjalan semarak dan antusias. Setiap kelompok peserta unjuk kebolehan didepan juri memperagakan berbagai gerak senam secara seragam dan harmonis. (rif) |
Lebih Bersih, Lebih Baik, Lebih Cepat - Rasakan Yahoo! Mail baru yang Lebih Cepat hari ini!
Gebyar PLP UPI Purwakarta 2010
| PURWAKARTA, RAKA - Ratusan siswa dari 32 sekolah dasar (SD) dari Kecamatan Pondoksalam dan Pasawahan mengadu keterampilan senam di Kampus UPI (Universitas Pendidikan Indonesia) Purwakarta, Rabu (24/3). Mereka berlomba untuk mendapatkan prestasi terbaik dalam ajang yang digelar mahasiswa UPI dalam tema perpisahan dengan lingkup pendidikan. Ketua Pelaksana Lomba Senam tingkat SD se Kecamatan Pasawahan-Pondoksalam, Iqbal Fauzi Sumarna, ditemui di sela-sela kegiatan mengatakan lomba senam tingkat SD tersebut merupakan rangkaian akhir Program Latihan Profesi (PLP) yang dilaksanakan mahasiswa jurusan pendidikan guru sekolah dasar (PGSD) UPI Purwakarta, sejak 25 Januari s/d 20 Maret di dua kecamatan tersebut. "Perpisahan ini difokuskan pada pembimbingan belajar pendidikan jasmani yang aplikasinya kemudian dilombakan ditempat mahasiswa dengan melangsungkan lomba senam," kata Iqbal Fauzi sumarna sambil menyebut senam yang dilombakan itu terdiri senam SKJ 2008 dan dan senam suni. Ditambahkan, rangkaian pelaksanaan latihan profesi yang dilangsungkan di Kecamatan Pondoksalam dan Pasawahan tersebut diikuti sebanyak 347 mahasiswa jurusan PGSD bagi pembekalan menjelang pelaksanaan skripsi. Kegiatan, tambah dia, dilakukan bekerjasama dengan Disdikpora Purwakarta dan Pemkab Purwakarta. "Semua pendanaan kegiatan ini didapat langsung dari para mahasiswa. Kami berharap, dari hal ini pun selanjutnya bisa memberikan manfaat untuk perkembangan dunia pendidikan di Kab.Purwakarta khususnya," katanya. Koordinator PLP mahasiswa UPI Purwakarta, Bayu Supariatna, mengatakan serangkaian kegiatan mahasiswa tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan pemenuhan mata kuliah. Ia juga menyampaikan, dari pelaksanaan PLP tersehut sejatinya bisa menumbuhkan pencetak generasi bangsa yang memiliki potensi dan SDM yang mumpuni. "Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan PLP sendiri bisa menjadi bekal bagi mahasiswa sebelum terjun kekondisi sebenarnya, yang juga kemudian bisa dijadikan motivasi untuk pengembangan pola pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan," tutur Bayu. Pengamatan, pelaksanaan lomba senam yang dilangsungkan siswa binaan dan bimbingan mahasiswa berjalan semarak dan antusias. Setiap kelompok peserta unjuk kebolehan didepan juri memperagakan berbagai gerak senam secara seragam dan harmonis. (rif) |
Akses email lebih cepat.
Yahoo! menyarankan Anda meng-upgrade browser ke Internet Explorer 8 baru yang dioptimalkan untuk Yahoo! Dapatkan di sini! (Gratis)
Dinkes dan DPRD Respon Penambahan Dokter Ahli di Puskesmas
| PURWAKARTA, RAKA - Dinas Kesehatan Purwakarta merespon permintaan masyarakat untuk menambah dokter ahli pada setiap puskesmas di kab Purwakarta. Hanya saja, permintaan tersebut dimungkinkan terealisasi setelah ketersediaan dokter spesialis puskesmas ditambah. Kepala Dinas Kesehatan Purwakarta, dr. Anne Hediana, mengatakan rencana penambahan dokter ahli tersebut sudah dirumuskan jauh hari. Bahkan, lanjutnya, untuk penambahan dokter spesialis pihak Dinkes mencatat sedikitnya empat dokter umum tengah menjalani pendidikan dokter spesialis. "Dinkes sudah merencanakan kearah itu, setelah ketersediaan dokter spesialis bertambah kemungkinan kedepan pengayaan dokter ahli bisa direalisasikan lantaran untuk saat ini jumlah dokter spesialis untuk RSBA saja masih kurang, " katanya ketika dihubungi Radar Karawang (23/3). Kadinkes menerangkan, dari data Dinkes Purwakarta jumlah dokter umum di Puskesmas yang tersebar di Kabupaten Purwakarta tercatat sebanyak 31 orang dari 17 puskesmas di Purwakarta. "Jumlahnya dr umum saat ini 31 orang dan dari sekolah spesialis 4 orang,"sebutnya. Menanggapi hal itu, Ketua Komisi IV DPRD Purwakarta, Neng Supartini, mengatakan penambahan quota dokter khususnya bagi dokter ahli akan sangat bermanfaat dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Apalagi, lanjutnya, hal tersebut berjalan dengan program rawat inap yang diberlakukan Pemkab Purwakarta saat ini. "Sepakat untuk penambahan tersebut. Selanjutnya kita upayakan ke pusat agar quota dokter ahli di Purwakarta ditambah. Apalagi dengan hal demikian yang artinya pelayanan lngsung bisa dilakukan sedari tingkat bawah," jelas Neng Supartini. Diberitakan koran ini sebelumnya, permintaan warga Purwakarta mendesak menambah dokter-dokter ahli di seluruh puskesmas, termasuk puskesmas pembantu (pustu), yang ada di 17 kecamatan di Kab Purwakarta didasari keberadaan dokter ahli di puskesmas yang saat ini dianggap minim, khususnya untuk dokter spesialis anak, spesialis kandungan, spesialis penyakit dalam, spesialis THT, dan spesialis paru. Warga meyakini dengan penambahan dokter ahli tersebut oleh masyarakat yang tergolong miskin jasanya akan memberikan manfaat besar. (rif) |
Yahoo! Mail Kini Lebih Cepat dan Lebih Bersih. Rasakan bedanya sekarang!
SPSI Akan Lawan Tuntutan Pengemudi Angkot
| BERSAMAAN: Dalam waktu yang hampir bersamaan para perwakilan pengemudi angkutan umum dan perwakilan Srrikat Pekerja Seluruh Indonesia kab Purwakarta melakukan aksi audensi di Dishubparpostel dan Disnakertrans Sos Purwakarta Selasa (23/3) siang kemarin. Dalamaksi tersebut dilaporkan tidak terjadi aksi bentrok, meskidemikian kedua belah pighak menyatakan tetap kukuh dengan tuntutanya masing-masing. Gbr. di depan kantor Dishubparpostel Purwakarta dan ruang aula Disnakertransos Purwakarta. PURWAKARTA, RAKA - Tuntutan para pengemudi angkutan umum untuk menghentikan trayek kendaraan jemputan bus karyawan melalui Jalan Ipik Ganda Manah rupanya membuat panas telinga kalangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Purwakarta. Atas tuntutan itu, SPSI menyampaikan siap melakukan aksi balik bila hal tersebut direalisasikan Pemkab Purwakarta. "Kita akan lawan dengan turun kejalan tuntutan para pengemudi angkutan umum bila memang opsi bus karyawan sampai benar-benar tidak diberi ruang gerak untuk beroperasi melalui jalur Ipik Ganda Manah," kata Ketua SPSI Kabupaten Purwakarta, Agus Gunawan, kepada Radar Karawang di lingkungan Kantor Disnakertrans Sos Purwakarta, Selasa (23/3). Meskidemikian, lanjut Agus, aksi tesebut baru akan dilakukan apa bila opsi yang sudah ditawarkan dalam pertemuan bersama bupati, yakni melarang bus-bus ukuran besar dan memperbolehkan ukuran sedang melalui jalur Ipik Ganda Manah tetap ditolak oleh para pengemudi angkutan umum. "Opsinya kan sekarang yang ukuran sedang diperbolehkan lewat dan beroperasi. Namun, bila hal itu masih juga terkendala maka kita pun akan melakukan aksi, sebab fasilitas kendaraan bus karyawan itu sendiri kami dapat bukan tanpa keringat," jelas Agus Gunawan. Agus juga menyampaikan, alasan dasar para pengemudi angkutan umum yang mengatakan bus karyawan menjadi faktor biang macet belum cukup kuat untuk dijadikan dasar disetujuinya kendaraan bus karyawan untuk tidak beroperasi melewati jalur Ipik Ganda Manah. Sebab, lanjut dia, dari hasil penelitian pihaknya tidak melulu kemacetan di jalur tersebut disebabkan oleh kendaraan bus karyawan. "Dari hasil penelitian kami, tidak mutlak bila bus karyawan diberatkan sebagai biang macet. Sebab, kemacetan juga disebabkan faktor lain seperti volume kepemilikan kendaraan yang cenderung meningkat dan belum tertibnya para pengguna jalan dalam melakukan aktifitas lalu lintas. Jadi, kami tidak sepaham bila kemacetan dikemukakan untuk dasar dari masalah ini," terangnya. Atas dasar itu, tambah Agus, pihak SPSI sendiri akan menyampaikan hal ini untuk menemukan keharmonisan dalam rapat tri partid yang rencananya digelar kemarin siang bersama Dishubparpostel dan Disnakertran Sos Purwakarta termasuk unsur lain seperti DPW Organda dan perwakilan pengemudi angkutan umum. "Prinsipnya selama itu tidak merugikan karyawan kami tetap akan menyetujui, seperti pada opsi yang sekarang ditawarkan, yakni masih memperbolehkan bus karyawan ukuran sedang beroperasi di jalur tersebut," katanya. Secara terpisah, Koordinator para pengemudi angkutan umum, Asep Bentar, mengatakan pihaknya bersama para pengemudi angkutan umum lain tetap akan fokus pada tuntutan awal, yakni pengadaan terminal dan dihapuskannya ijin operasi bus karyawan yang melalui jalur Ipik Ganda Manah. "Makanya kami datang ke Dishub hari ini karena jawaban dari pertemuan bersama bupati tidak memuaskan dan tidak ada kejelasan meskipun tuntutan kami ini sudah muncul sejak tahun 2003 lalu. Meskidemikian kami tetap mendesak agar pemkab dapat segera merealisasikan tuntutan kami," kata Asep Bentar. (rif)
|
Yahoo! Mail Kini Lebih Cepat dan Lebih Bersih. Rasakan bedanya sekarang!
Langganan:
Postingan (Atom)
pengunjung
