Senin, 31 Mei 2010
Relawan Kapal Mavi Indonesia Tiba Di Israel
Zainul Bahar Noor Dubes Indonesia untuk Aman menyampaikan semua relawan di kapal kemanusiaan (mavi) yang ditembaki tentara Israel sudah berada di Israel. Saat ini, mereka tengah diintrogasi Israel untuk selanjutnya dipulangkan ke negara masing-masing. Dalam peristiwa ini dilaporkan 19 orang tewas. Meskidemikian, sampai Minggu (31/5) sekira 22.30 WIB malam ini, Zainul belum dapat melaporkan kondisi 12 relawan asal Indonesia yang dikabarkan turut didalamnya.
Partisipasi Perempuan Minim dalam Musrenbang
| PURWAKARTA, RAKA - Partisipasi perempuan dalam perencenaan Musrenbang (Musyawarah Perencaan Pembangunan) di tingkat desa dinilai minim atau kurang. Seperti disampaikan, Ketua Karang Taruna Kecamatan Maniis, Deni Yusuf. Menurutnya, kurangnya partisipasi perempuan dalam proses perencanaan pengambilan kebijakan pubik seperti musrenbang menyebabkan aspirasi perempuan terbaikan. Hal demikian, jelas dia dapat dilihat dari beberapa proses pelaksanaan musrenbang di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten. Adapun temuan dari survei yakni penjadwalan pelaksanaan rapat musrenbang digelar pagi hari, sehingga perempuan tak bisa mengikuti secara penuh lantaran kesibukan domestik yang harus dijalankannya seperti merawat anak, melayani suami dan lainnya. Selain itu, kurangnya pengetahuan tentang musrenbang juga menjadi penyebab lain dari minimnya keterlibatan perempuan, sehingga mereka tidak bisa menyampaikan aspirasinya. Menurut dia, guna menyikapi hal itu organasi perempuan di tingkat desa maupun kota seperti PKK, harus terus mendorong peningkatan pengetahuan dari para perempuan di wilayahnya masing-masing supaya ketika musrenbang digelar mampu menyuarakan aspirasnya. "Kedepan kader perempuan disetiap wilayah perlu menyuarakan hal ini lebih baik supaya aspirasi-aspirasi kaum perempuan juga tidak terabaikan. Dan yang terpenting, pihak penyelenggara pun dalam hal ini perlu melakukan koordinasi yang lebih terarah, "papar Deni. Deni juga menegaskan dalam urusan pemberdayaan tidak boleh ada diskriminasi. Pelaksanaan Musrenbang atau apapun adalah aspirasi masyarakat tanpa membandingkan gender. "Perempuan juga jangan mengisolasi diri karena tidak ada istilah aspirasi pemberdayaan perempuan atau pria, semanya punya hak yang sama," jelasnya seraya menyebut justru dalam momen ini sudah sebaiknya dimanfaatkan kaum perempuan untuk ikut tampil. Sementara Ketua Komisi IV DPRD Purwakarta, Neng Supartini, menyambut baik peran serta perempuan dalam pelaksanaan Musrenbang perlu digalakan. "Sepakat. Kalau perlu dalam pelaksanaan musrenbang juga diundang LSM perempuan selain PKK dan Dharma Wanita agar kepentingan dan program perempuan ikut disuarakan,"tukasnya. Satu Kepala Desa di Desa Neglasari, Kecamatan Darangdan, Temang Sulaeman, menyampaikan dalam setiap pelaksanaan Musrenbang jumlah rata-rata perwakilan undangan perempuan berjumlah 50 orang dari peserta undangan keseluruhan 200 orang. (rif) |
Petani Pasawahan Khawatirkan Hama Keong
| BERI PUPUK : Seorang petani di Desa Pasawahan Kecamatan pasawahan Tampak hendak menebar pupuk untuk mengantisipasi serangan hama selain menyuburkan hasil tanam.(rif) PURWAKARTA, RAKA - Sejumlah petani di Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta mengkhawatirkan serangan hama keong menjelang pertengahan musim tanam tahun ini. Pasalnya, jika serangan hama itu datang, hasil tanam dan panen petani tidak optimal sesuai harapan. "Tidak jarang kalau hama ini (hama keong,red) ada membuat beberapa luas garapan tanam petani rusak. Walaupun belum dikabarkan parah, kita selaku petani sawah sangat mengkhawatirkan itu," kata Wardi (40) petani di Desa/Kecamatan Pasawahan. Dikatakannya, saat ini untuk mengantisipasi lahan garapan tanam petani diserang hama keong, selanjutnya literan bahan insektisida dan rodentisida dipersiapkan petani untuk membasmi hama tersebut. "Banyak juga petani yang sudah melakukan antisipasi dengan mempersiapkan insektisida dan rodentisida," katanya. Kurnadi (36), petani setempat lainnya, mengatakan sebelum 90 hari masa tanam padi sekarang ini para petani belum terlalu mengkhawatirkan ancaman serangan hama tikus. Pasalnya, hama tikus biasa akan menyerang padi dalam masa vegetatif. "Saat ini padi petani belum berumur samapi 90 hari (masa vegetatif,red), jadi hama tikus tidak akan menyerang," katanya. Lebih lanjut, Kurnadi mengatakan, pihak petani berharap pemberian penyuluhan tentang pengendalian hama terpadu dapat terus digalakan Dinas Pertanian Kabupaten Purwakarta terhadap seluruh petani. "Diantaranya pemyuluhan bagi pemeliharaan, pemupukan, dan pengendalian hama penyakit," jelas Kurnadi (rif) |
Perda Penataan KJA Tinggal Di Paripurnakan
| PURWAKARTA, RAKA - Realisasi rencana penataan ulang fungsi waduk terhadap ancaman aset nasional oleh tim terpadu hingga kini masih menunggu hasil peraturan daerah (Perda) rampung disusun selain tersedianya alokasi dana pelaksanaan. Demikian disampaikan satu pihak tim terpadu penertiban dan penataan alih fungsi waduk terhadap ancaman aset nasional melalui Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Purwakarta, Herry Herawan, Senin (31/5) via telepon. Menurutnya, realisasi penataan yang akan menyentuh sektor kolam jaring apung (KJA) tersebut belum bisa diputuskan sebelum Perda penataan ulang fungsi waduk rampung diputuskan. "Begitupun mengenai anggarannya, kita masih menunggu bersama pihak tim,"ungkapnya. Seperti dikabarkan, jelang penertiban dan penataan KJA tersebut puluhan kelompok tani KJA Waduk Jatiluhur dan Cirata dari 9 desa menuntut kepada Pemkab Purwakarta dan PJT II agar diberikan zona resmi dan mencabut zona larangan. Dalam tuntutannya, mereka juga meminta agar pihak PJT II mengeluarkan surat resmi dilengkapi SIUP dan SPPAT bagi keberlangsungan usaha KJA yang merupakan warga pribumi dengan jumlah mencapai sekira 4000 petani KJA. "Bila pemberlakukan zona resmi ini bisa diberikan, artinya ladang pencaharian kami masih bisa dipertahankan. Adapun ajuan zona resmi bagi kami seperti di kawasan Ancol, Galumpit, dan Panyindangan," sebut Kusno (47) satu petani KJA. Dari catatan koran ini, dari rencana penataan ini tim terpadu sudah menyampaikan bila pelaksanaannya itu diprioritaskan untuk tidak merugikan para petani KJA yang dilakukan dengan melakukan survey dan kajian yang disesuaikan. Penataan yang merupakan antisipasi terhadap ancaman aset nasional ini juga disampaikan akan dilakukan secara bertahap meliputi tahapan awal penataan di zona 5 bagi antisipasi ancaman terhadap turbin Waduk Jatiluhur hingga penataan pada keberadaan KJA tak memiliki ijin, tidak digunakan, dan lebih dari 20 petak. Sedangkan masalah anggaran penataan, disampaikan akan dibutuhkan sedikitnya Rp 300 ribu perpetak yang jika dikalkulasikan untuk penataan sebanyak 3200 petak pada tahapan awal, maka anggaran yang dibutuhkan sebesar kurang lebih Rp 1,2 miliar. Sementara itu, Ketua Badan Legislasi DPRD Purwakarta Asep Amidin menyampaikan bila pembahasan Perda tersebut perkembangannya tinggal menyisakan satu langkah lagi pada paripurna yang tinggal menunggu penjadwalan dari badan musyawarah (Bamus). "Sudah beres ditingkat gabungan komisi, tinggal diparipurnakan yang rencananya akan disertakan berikut dengan penyertaan modal PDAM. Maka, selanjutnya tinggal menunggu undangan lembaran daerah dan kemudian sah berlaku," papar Asep Amidin.(rif) |
Rabu, 19 Mei 2010
| Bocah 5 Tahun Jadi Korban Serangan Monyet PURWAKARTA, RAKA - Ada kejadian langka sekaligus menyeramkan. Rifki (5) Warga Kp Tegal Datar RT 20 RW 9 Desa Gunung Karung Kec Maniis menjadi korban kemarahan seekor monyet. Kejadian itu sempat menyita perhatian masyarakat. Bahkan bocah berusia 5 tahun ini harus dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka cukup parah. Kejadian yang terbilang langka namun menyeramkan itu terjadi pada Selasa (19/5) sekira pukul 10.00 WIB. Kejadian berawal ketika Rizki putra bapak Solihin (45) Warga Kp Tegal Datar RT 20 RW 9 Desa Gunung Karung Kec Maniis, di suruh orang tuanya berbelanja disebuah warung yang tidak jauh dari lokasi rumahnya. Dia yang sedang berjalan, tiba-tiba diserang seekor monyet walau dalam kondisi di rantai. Diketahui, binatang peliharaan ini merupakan milik tetangganya. "Tiba-tiba monyet itu langsung menyerang. Kemungkinan (monyet) sedang marah,"kata Solihin Orang tua Rifki, saat menceritakan kejadian tersebut, kemarin. Saat diserang korban tidak melakukan perlawanan. Bahkan sejumlah tetangga yang melihat saat aksi penyerangan hanya mampu berteriak-teriak meminta pertolongan. Solihin yang mendengar kejadian itu langsung melakukan perlawanan. "Saat itu saya menggunakan pemukul kayu. Beruntung monyet itu pun langsung pergi,"katanya. Meski demikian, bocah berusia 5 tahun ini harus dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka yang cukup parah. Sementara binatang monyet yang melampiaskan kemarahannya meloloskan diri. "Ada sembilan jahitan. Sayangnya monyet itu pun langsung kabur karena rantainya putus,"jelasnya. Secara bersamaan, sejumlah warga kemudian langsung melakukan pencarian keberadaan monyet tersebut. Dengan membawa senapan angin dan golok warga berniat membunuhnya. Sayangnya, hingga wartawan ini menulis berita, monyet tersebut belum tertangkap. "Dasar monyet. Ai, katewak ku urang pasti dipaehan,"seru seorang warga. (nos) |
| RSUD Bayu Asih Benahi Pelayanan Menuju BLUD PURWAKARTA, RAKA - Manajemen rumah sakit umum daerah (RSUD) Bayu Asih Kab Purwakarta mulai melakukan perbaikan pelayanan menuju perubahan status menjadi badan layanan umum daerah (BLUD). Perbaikan ini dilakukan dengan memberikan pelayanan secara efisiensi dan flexibilitas. "Ini salah satu upaya kita menuju BLUD. Perubahan status RSUD menjadi BLUD juga merupakan amanat undang-undang yang harus kita lakukan,"kata Direktur RSUD Bayu Asih Syarifudin saat dimintai tanggapannya status RSUD menjadi BLUD, kemarin. Tekad memperbaiki sistem pelayanan merupakan awal yang kini dilakukan. Dia mengatakan perubahan status RSUD Bayu Asih Purwakarta menjadi BLUD ditargetkan paling lambat akhir tahun ini. "Tahun ini target itu,"katanya. Meski demikian, Syarifudin mengaku sejumlah persolan masih kerap dihadapi RSUD Bayu Asih Purwakarta. Salahsatunya ketersedian obat-obatan yang selama ini menjadi permasalahan. "Selama ini keberadaan RSUD sering memiliki standar sama dengan OPD. Maka perlu ada pembagian lagi yang lebih spesifik,"jelasnya. Dengan demikian, lanjut Syarifudin, secara otomatis kesanggupan peningkatan kinerja pelayanan, kinerja keuangan, dan manfaat bagi masyarakat merupakan titik awal pembenahan pelayanan tersebut. Terlebih dia bertekad memberikan pelayanan secara efisiensi dan flexibilitas. "Seperti perlu mengoptimalkan pra sarana dan sarana salah satunya melengkapi obat-obatan,"jelasnya. Menurut dia, semua itu menjadi tantangan bagi manajemen rumah sakit dalam berbenah sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan. Syarifudin mengatakan dalam upaya mewujudkan perubahan status RSUD menjadi badan layanan umum, pihak manajemen rumah sakit juga melakukan sejumlah persiapan personalia dan administrasi. "Persyaratan administratif tersebut meliputi kesanggupan meningkatkan kinerja pelayanan dan keuangan,"katanya. (ton) |
Pembebasan Lahan Dua Hektar Tanah Aset Desa Cilegong Terancam Tergusur PURWAKARTA, RAKA - Sedikitnya seluas 2 hektar tanah aset desa di Desa Cilegong Kec Jatiluhur terancam tergusur akibat pembebasan lahan akibat akan dibangunnya sebuah perusahaan di wilayah itu. Padahal selama ini lokasi tersebut (aset Desa) sering dijadikan kegiatan bercocok tanam masyarakat selain untuk kegiatan sepak bola masyarakat. Kepala Desa Cilegong Usup Supriatna yang ditemui Radar Karawang membenarkan adanya pembesan lahan di wilayahnya. "Ya memang ada pembebasan lahan,"kata usup. Menurutnya, pembebasan tanah itu dilakukan bagi pembangunan sebuah perusahaan dengan areal lahan seluas 54 hektar. "Itu tanah yang dibebaskan sekitar 54 hektar. Tapi saat ini belum mencapai seluas itu,"ujarnya. Meskidemikian, aku dia, dari seluas 54 hektar lahan tersebut dua hektar tanah merupakan aset desa. Usup mengatakan tanah itu (aset desa) juga sering digunakan warga untuk bercocok tanam dan bermain sepak bola. "Untuk yang dua hektar belum ada persetujuan. Kalaupun ya, kita sendiri juga sudah memiliki tim penyelamat Aset desa. Maka mereka yang nantinya akan menindaklanjuti,"jelasnya. Berdasarkan informasi dilapangan pembebasan lahan yang akan menggusur sebanyak empat dusun di Desa Cilegong dan Desa jatiluhur itu diberikan kompenasi sebesar Rp30 ribu per-meter, sedangkan untuk tanah tegalan kompensasi sebesar Rp20 ribu per-meter. Hanya belakangan muncul kabar atas dugaan bahwa kompenasi pembayaran tanah gusuran kepada pemilik tanah sebesar Rp36 ribu permeter, kendati hal itu langsung dibantahnya. "Tidak benar kabar itu, malah kami berharap berdirinya pabrik disini untuk kepentingan masyarakat,"katanya. Usup juga mengatakan berdirinya pabrik yang bernama PT Wine Textile akan mampu menyerap tenaga kerja sekira 3000 orang. (ton) |
| Jalan Depan Kantor DPRD Tetap dibiarkan Rusak PURWAKARTA, RAKA - Kondisi Jalan depan kantor DPRD Purwakarta hingga Selasa (18/5) kondisinya tetap dibiarkan rusak. Bahkan kondisinya kini makin memprihatinkan. Ironisnya, kerusakan jalan berbalik lurus dengan program pemerintah Purwakarta yang kini tengah gencar-gencarnya melakukan pembangunan infrastruktur. Dari pantauan Radar Karawang, kerusakan terjadi sepanjang hampir mencapai dua kilometer, dimulai dari Terminal Ciganea hingga jembatan Tol Ciganea. Namun kerusakan terparah terjadi di depan kantor DPRD Purwakarta yang merupakan gedung wakil Rakyat. Sepanjang jalan terlihat banyak aspal yang pecah. Selain itu terdapat pula banyak lubang yang membuat jalanan tidak mulus. Hingga kemarin pun belum ada tanda-tanda dilakukan perbaikan. ''Dulu jalan ini bagus,''ujar Samsu, yang biasa melintasi dijalan itu kepada Radar Karawang belum lama ini. ''Tapi, hingga kini belum ada tanda - tanda perbaikan, akhirnya jalan ini jadi hancur begini.''katanya. Menurut Samsu, meski tak menyebabkan kecelakaan, kondisi jalan ini cukup disesalkannya. Diakuinya, Kantor DPRD Purwakarta sebagai gedung wakil Rakyat namun kondisi jalannya kurang diperhatikan. Hal senada juga diutarakan Erna (26). Menurutnya, kondisi jalan yang penuh lubang membuat para pengguna sepeda motor, seperti dirinya, amat tersiksa. Pasalnya setiap melewati Depan kantor DPRD, banyak sekali lubang yang harus dia lalui. ''Ini membuat sakit pantat,'' ujarnya. Karena itu, Erna mengharapkan Pemerintah Kab Purwakarta segera melakukan perbaikan dan jangan tetap dibiarkan rusak. Sementara itu, wakil Ketua DPRD Purwakarta Hasanudin yang ditemui diruang kerjanya tidak berkata banyak terkait ini. Ia malah menyebut ada anekdot dari kerusakan jalan tersebut. "Banyak teman-teman saya di DPRD yang bercerita. Kerusakan itu karena adanya perebutan proyek antara Dinas perikanan dan pertanian. Sebab jalan itu mau ditanamin pisang atau ditanamin ikan lele,"kelakarnya. Meski demikian, dia mengatakan, pihak DPRD telah mendorong pemerintah melakukan perbaikan dijalan tersebut beberapa waktu lalu. Namun, nyatanya hingga kini hal tersebut belum diupayakan. Menurut Hasanudin, sesuai program pemerintah kab Purwakarta. Alokasi anggaran infrastruktur yang paling besar dibanding alokasi untuk anggaran lain. Pada tahun 2009 alokasi anggaran untuk biaya infrastruktur teralokasi sebesar 120 Milyar, sementara pada tahun 2010 ini teranggarkan alokasi sebesar 160 milyar. Namun sebut dia, dari pengamatannya dilapangan banyak jalan yang baru saja terbangun tetapi kondisinya sudah rusak kembali. "Ini yang terlihat secara kasat mata. Untuk menilai kualitas itu bukan bagian kami. Namun kita berharap kedepan, tidak hanya kuantitas yang harus diutamakan tetapi kualitas,"tegasnya. (ton) |
| Ironi, Alokasi Dana Pendidikan dan Mutu Pendidikan Purwakarta PURWAKARTA, RAKA - Alokasi dana bidang pendidikan Kabupaten Purwakarta dari total sebesar Rp438.66 miliar pada tahun 2010 ini sebanyak Rp396.371 milyar dipergunakan untuk membayar gaji guru. Sementara sebagai dana penunjang pendidikan baru sebesar 42.288 milyar. Sayangnya, besarnya alokasi pegawai itu belum ditopang dengan mutu pendidikan. Seperti ditegaskan Anggota Komisi IV DPRD Purwakarta Gandiwira. Kelemahan itu terbukti masih banyaknya peserta didik yang tidak lulus pada Ujian Nasional (UN). "Ini yang kita sesalkan. Sebab keseluruhan total dana sektor pendidikan terbesar dipergunakan untuk kesejahteraan tenaga guru,"Ujarnya kepada Radar Karawang, kemarin. Besarnya alokasi bagi kesejahteraan guru, merupakan bentuk perhatian pemerintah Purwakarta dalam meningkatkan mutu pendidikan. Bila mengutip, hasil hearing-nya dengan dirjen Dinas Pendidikan Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga kependidikan (PMPTTK) di jakarta Selasa (18/5) kemarin. Menurutnya, bahwa kegagalan UN secara umum karena kelemahan dari mutu pendidik itu sendiri. "Kita pun sering mendengar alasan Mereka (guru) bahwa mutu pendidikan juga adalah tanggung jawab orang tua siswa. Tapi disisi lain tak jarang pula sejumlah oknum guru hanya mengandalkan para guru Honorer untuk memberikan materi pelajaran. Sementara mereka (Guru) terkesan tidak serius,"ujarnya. Oleh karenanya, bapak tidak berkecamata ini meminta kedepan perlu pembenahan utuh dalam diri guru itu sendiri, termasuk peningkatan mutu pendidikannya. "Intinya perlu ada keseriusan lagi yang lebih bagi para guru. Jangan sampai gaji besar ternyata mutu pendidikan tidak diperhatikan,"tandasnya seraya menambahkan jumlah guru di Purwakarta ada sekitar 6000 orang yang teridiri dari PNS, honorer dan GTT. Berdasarkan alokasi anggaran pendidikan pada APBD tahun 2010 tercatat dari total sebesar Rp438.66 miliar sebanyak Rp396.371 milyar dipergunakan untuk membayar gaji guru. Sementara sebagai dana penunjang pendidikan baru sebesar 42.288 milyar atau sebesar 13 persen. Ditambahkannya, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional juga telah merealisasikan tunjangan untuk kesejahteraan lainnya. Semisalnya, tunjangan sertifikasi dan non sertifikasi bagi para guru setiap bulannya. Besaran tunjangan disesuaikan dengan gaji masing-masing guru. "Namun untuk di Purwakarta sendiri memang sekitar 5 bulan yang belum terbayarkan. Dan dari hasil pertemuan PMPTTK tadi, (kemarin) bahwa kemungkinan akan dibayarkan pada Juni mendatang. Dan keterlamabatan karena ada masalah teknis saja,"katanya. Sekretaris Dinas Pendidikan, pemuda dan Olah raga (disdikpora) Kab Purwakarta Dedy Effendi mengungkapkan ada sekitar 4000 orang guru GTT dan Honorer. Mereka tersebar di sejumlah sekolah. "Kita mengakui para guru GTT sampai saat ini masih terabaikan dan hanya berpengasilan sekitar 100 hingga 300 perbulan. Maka kedepan perlu ada perhatian lagi,"kata Dedy belum lama ini. Hasil pendataan Ujian Nasional (UN) oleh Dinas Pendidikan, pemuda dan Olah raga (disdikpora) Kab Purwakarta. Tercatat, sebanyak 350 siswa di kab Purwakarta dinyatakan tidak lulus dalam Ujian Nasional (UN) 2010. Kendatidemikian, Disdikpora menyatakan ketidalulusan sebanyak 350 siswa itu secara presentase mengalami penurunan sebanyak 4% dari tahun sebelumnya. (ton) |
Jumat, 14 Mei 2010
Masa Liburan, Satpol PP Diminta Siaga
| PURWAKARTA, RAKA - Pemkab Purwakarta mellui Satua Polisi Pamong Praja diminta siaga penuh menyambut musim liburan tahun ini untuk mengamankan wisatawan yang berkunjung ke kota Santri itu. Pasalnya, puncak liburan sekolah berlangsung cukup lama, yakni akhir Mei hingga Juni bulan depan. "Minimal dengan pengamanan dari Satpol PP bisa membantu keamanan dan kenyamanan para wisatawan yang datang dari tindak yang merugikan. Selain itu, ini juga bisa memberikan kesan positif bagi para pengunjung dari luar Purwakarta," kata Amirulloh (38) satu warga di sentra Wisata Jatiluhur Purwakarta. Ditambahkan, bila usulan penjagaan tempat obyek wisata selama liburan sekolah itu dilakukan maka beberapa obyek wisata yang perlu dijaga tersebut antara lain Situ Buleud, Situ Wanayasa, Waduk Cirata, hingga obyek wisata Gunung Parang. "Keberadaan petugas Satpol, juga dalam rangka mem-back up aparat kepolisian. Mengingat, selama musim liburan sekolah, Purwakarta menjadi daerah tujuan wisata bagi wisatawan domestik," tambah Amirulloh. Firman (29) mengatakan hal senada. Selain obyek wisata, sasaran lain yang harus diperhatikan personel Satpol PP pada masa liburan adalah pusat keramaian seperti pusat kuliner di sekitar alun-alun dan kota Purwakarta. "Sehingga kenyamanan bagi para wisatawan terbantu," jelasnya. Bila diperlukan, lanjutnya, dari usulan itu pemkab selain menyebar anggota perlu juga mempersiapkan petugas on call. Mereka ini siaga dan siap dipanggil sewaktu-waktu. "Seperti layaknya pengamanan bila ada orang penting datang ke Purwakarta saja, dimana petugas bersiaga di lapangan dan bahu membahu bersama aparat kepolisian. Mereka tak hanya melakukan pengamanan, tapi juga turut menjaga kelancaran arus lalu-lintas," katanya. (rif) |
Gedung Kembar Bakal Direnovasi-PWI, PWRI, Gibas diminta Pindah
| Endang Yusuf PURWAKARTA, RAKA - Gedung kembar di depan Stasiun Purwakarta yang saat ini ditempati dua organisasi pers Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) cabang Purwakarta dan Lembaga Swadaya Masyarakat Gibas akan direnovasi Pemkab Purwakarta. Sampai akhir Mei bulan ini, tempat itu harus dikosongkan tiga organisasi tersebut. "Surat pemberitahuannya sudah diterima. Dan sampai akhir Mei ini kami diminta untuk mengosongkan gedung kembar untuk segera direnovasi," kata Ketua PWI Purwakarta, Endang Yusuf, kepada RAKA, Jumat (14/5). Menurutnya, meski pihak PWI turut mendukung rencana pemkab untuk merenovasi gedung bersejarah tersebut, namun demikian terkait ini diharapkan ada komunikasi lanjut bersama pihak PWI dan PWRI dari pemkab dalam menyikapi rencana tersebut. "Kita sendiri sudah bersiap-siap untuk mendukung rencana ini. Namun sebelumnya kita upayakan untuk melakukan komunikasi bersama pemkab bagi kelanjutan tempat PWI dan PWRI, sebab kini belum diketahui dari rencana pengosongan itu kami akan pindah kemana," ujar Endang. Sampai hari kemarin, tambahnya, pihak yang disebut-sebut akan merenovasi gedung peninggalan sejarah itu belum mengkomunikasikan mengenai nasib tiga organisasi yang akan diminta pidah seiring rencana renovasi. Namun, atas nama PWI, ia meminta pemkab bisa mencarikan tempat pengganti yang tidak kalah baik dengan lokasi Gedung Kembar. "Leading sektor dari Cipta Karya belum ada komunikasi. Baru surat pemeritahuan saja, tapi kami harap penggantiannya bisa lebih baik" katanya. Ditanya bagamana sikap dua organisasi lainnya menyikapi hal ini, Endang menyampaikan belum melakukan koordinasi dan mendapatkan informasi. Namun, secepatnya pihak PWI, PWRI dan LSM Gibas yang juga sama-sama menempati gedung sejarah itu akan melakukan pembahasan. "Kita belum ada komunikasi juga dengan pihak PWRI dan Gibas karena surat pemberitahuan baru diterima hari ini," katanya. Pada prinsipnya, sambung Endang, PWI mendukung rencana program pemkab yang akan melakukan renovasi ini. Hanya, ia berharap koordinasi dan komunikasi dilapangan bisa dilangsunkan secara baik. (rif) |
Kamis, 06 Mei 2010
Alih Tanam, Perkebunan Teh Purwakarta Terancam PURWAKARTA, RAKA - Kurannya perhatian pemerintah terhadap para petani teh mengancam alih fungsi lahan perkebunan teh di sejumlah wilayah berganti menjadi tanaman lain. Sebab saat ini, sejumlah petani teh mulai mengganti komiditi tanamannya dengan komoditi pertanian yang dianggap menguntungkan. Seperti yang terjadi di areal lahan pertanian teh rakyat di jalan Utama, kiri dan kanan jalan di Kec Darangdan, Purwakarta. Wilayah sentra penghasil perkebunan teh ini mulai berubah ditumbuhi tanaman lain atau ada yang dibiarkan mati. Menurut Anggota DPRD Purwakarta Rahmat Budi Mulyawan, Kamis (6/5), mengungkapkan alih bercocok tanam ini dikarenakan banyak petani teh menganggap komoditas teh kini dinilai kurang menjanjikan. Harga teh selalu anjlok. Petani juga tidak memiliki kekuatan saat tengkulak memainkan peran mempengaruhi harga jual teh. Imbasnya, banyak lahan perkebunan teh yang akhirnya berubah fungsi menjadi perkebunan tanaman lain. "Sehingga jika dibiarkan, alih fungsi perkebunan teh bisa semakin luas. Dan kurang lebih 10 tahun kedepan malah bisa tidak ada,"kata anggota dari Fraksi Golkar itu. Alih bercocok tanam diareal perkebunan teh juga sudah mulai terjadi disebagian wilayah sentra perkebunan teh seperti kec Bojong, Wanayasa dan Pasawahan. Rata- rata petani memilih menanami cabai atau tanaman sejenis lainnya karena lebih menguntungkan. Menurut Rahmat, jika di telisik lebih jauh bahwa perkebunan teh yang tersebar di beberapa Kecamatan sebenarnya memiliki historis dengan sejarah kab Purwakarta. Keberadaan Perkebunan teh rakyat, sudah ada sejak penjajahan Belanda dulu. Tak kalah pentingnya, komoditi bisa diandalkan sebagai produk pertanian di Kab Purwakarta. "Sebab teh Purwakarta memiliki kualitas yang tidak kalah dengan wilayah lain, seperti daerah penghasil teh di Sukabumi. Tak jarang wilayah lain mengklaim sebagai teh mereka, walaupun sebenarnya berasal dari Purwakarta,"tandasnya. Sehingga, kata wakil rakyat dari pemilihan Kec Darangdan ini meminta Pemerintah kedepan agar lebih serius memperhatikan para petani teh di Purwakarta. Dalam kurun 10 tahun, yaitu antara tahun 2000 -2010, berdasarkan data LSM Konsorsium Petani Teh Rakyat Purwakarta (Kontera), alih fungsi lahan perekebunan sudah mencapai sekitar 4800 hektar. Alih fungsi terbesar adalah untuk peternakan, yaitu sebesar 40 persen atau sekitar 500 hektar dan sekitar 25 persen untuk alih lahan pertanian lain dan pemukiman. Angka itu diprediksi akan meningkat seiring ketidakberdayaan petani, ketidakberpihakan pemerintah kepada petani teh di Purwakarta. "Permasalahan itu sebenarnya merupakan masalah klise. Sehingga sudah seharusnya pemerintah mau melakukan gerakan dalam melindungi petani teh di wilayahnya,"Ujar ketua LSM Konsorsium Petani Teh Rakyat Purwakarta (Kontera) Deni Ahmad Haidar. (ton) |
Minggu, 02 Mei 2010
WARGA KELUHKAN KEBIJAKAN CAMAT MANIIS
| WARGA KELUHKAN KEBIJAKAN CAMAT MANIIS MANIIS, RAKA - Sejumlah warga di Kecamatan Maniis mengeluhkan adanya kebijakan baru dari Pemerintah setempat yang mengharuskan agar warga yang akan membuat KTP (Kartu Tanda Penduduk) di daerah tersebut terlebih dahulu harus melunasi tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk tahun ini. Hal tersebut diakui warga setempat sangat memberatkan. Pasalnya, kebutuhan pembuatan KTP diakuinya sangat mendesak sementara tagihan PBB bisa dibayar di hari yang lain. Salah seorang warga Maniis kepada Radar Purwakarta, minggu (02/05) kemarin menuturkan, dirinya mengaku sangat menyesalkan mengenai adanya kebijakan baru dari pemerintah setempat yang mengharuskan agar warga Kecamatan Maniis yang akan membuat KTP terlebih dahulu harus melunasi tagihan PBB pada tahun ini. Kebijakan tersebut, kata dia, dinilainya sangat tidak tepat sebab bersebrangan dengan program Bupati Purwakarta saat ini yang sudah sering menggembar-gemborkan tentang pelayanan KTP gratis bagi seluruh lapisan masyarakat. "Banyak warga di sini (Maniis) yang akan membuat KTP. Selain pemula, juga banyak warga yang ingin memperpanjang karena masa berlaku KTP-nya sudah habis. Namun karena adanya kebijakan tersebut, warga justru banyak yang kembali mengurungkan niatnya." kata Yusuf (26). Selain itu, tambah dia, kebijakan tersebut juga dinilainya sangat memberatkan warga. Pasalnya, warga yang akan membuat KTP itu kebanyakannya adalah pemula. Mereka membuat KTP tidak lain adalah untuk memenuhi syarat administrasi dalam mencari pekerjaan. adanya keharusan melunasi pajak pada saat akan membuat KTP, kata Yusuf, tentu saja justru akan semakin menyulitkan. Sebab akan menambah jumlah pengeluaran yang harus mereka bayarkan. "Kerja belum, pengeluaran sudah banyak. Sudah jatuh tertimpa tangga." Tandasnya, mengibaratkan. Hal senada diungkapkan Iwan (25) warga Kecamatan Maniis lainnya. Adanya ketegasan dari Pemerintah tentang keharusan melakukan pelunasan tagihan PBB bagi warga di Kecamatan Maniis, kata Iwan, diakuinya sangat wajar. hanya saja, kata dia lagi, kebijakan tersebut diakuinya sangat tidak pas. Apalagi, kalau kebijakan tersebut disandingkan atau bahkan menjadi salah satu syarat dalam pembuatan KTP. "Kepemilikan KTP kan sangat mendesak bagi warga, sementara pembayaran PBB bisa dibayar di lain kesempatan." Ujarnya. Terkait hal tersebut, Camat Maniis, Mu'min Solihin, S.Sos, minggu kemarin membantahnya. kepada Radar Purwakarta, dirinya mengaku tidak pernah mengeluarkan kebijakan tentang hal itu. Adapun selama ini, kata dia, pihaknya mengaku hanya sering menghimbau dan menganjurkan kepada masyarakat melalui kepala desanya masing agar mereka (warga) bisa segera melunasi pajak secepatnya. "Mungkin sebagiannya oleh Kepala Desa disampaikan pada saat warga akan membuat KTP. Jadi mereka (warga) memiliki penilaian demikian."Ungkapnya. (Nos) |
Langganan:
Postingan (Atom)
pengunjung
