Radar Purwakarta

PURWAKARTA, RAKA - Bagian pemerintahan desa (Pemdes) Pemkab Purwakarta menyampaikan dana tunjangan untuk aparatur pemerintah desa, Bamusdes, dan kelembagaan desa, atau dikenal dengan istilah triwulanan akan segera digelontorkan. Saat ini sebanyak proposal dari 158 desa sudah diverifikasi dan diajukan ke DPKAD Purwakarta. "Sampai sekarang proposal ajuan dana triwulanan yang sudah diterima kami dari pihak desa se kab Purwakarta sudah sebanyak 75 persen. Dan itu sudah diajukan ke DPKAD," kata Kabag Pemdes Pemkab Purwakarta, Nana Mulyana, kepada RAKA saat dihubungi. Dana triwulanan yang bakal digelontorkan itu terdiri tunjangan kepala desa Rp1,5 juta, kaur Rp300 ribu, staf umum Rp 200 ribu, staf keuangan/bendahara Rp200 ribu, operator Rp200 ribu, kepala dusun Rp200 ribu, ketua Bamusdes Rp300 ribu, wakil ketua Bamusdes Rp 250  ribu, sekertaris Bamusdes Rp 200 ribu, dan anggota Rp 150 ribu. Sementara untuk ketua RW Rp100ribu, ketua RT Rp75 ribu. Staf Pemerintahan Desa Pemkab Purwakarta, Tatang Supriadi, mengatakan, semua dana tunjangan tersebut bakal digelontorkan dengan besaran masing-masing 3 kali lipat (untuk 3 bulan,red) langsung melalui rekening desa. "Setelah diverifikasi dan diajukan selanjutnya akan dicairkan oleh DPKAD," ulas Tatang. Menjawab pertanyaan, Tatang menuturkan bagi sejumlah pihak desa yang masih belum melampirkan ajuan proposal diminta untuk segera menyelesaikan lantaran sebelum ajuan proposal masuk pihak desa belum diperkenankan menerima dana tunjangan. "Jadi, untuk yang belum melayangkan proposal dipastikan belum bisa menerima dana ini. Karenanya, kami meminta bagi yang belum melampirkan untuk segera membereskannya,"sebut Tatang. Seperti diketahui, dana tunjangan aparatur desa ini mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Dimana, kenaikan tunjangan diperuntukkan bagi optimalisasi peran pemerintahan desa dalam pelayanan maksimal terhadap masyarakat. (rif)

"

---

Apakah saya bisa menurunkan berat badan?
Temukan jawabannya di Yahoo! Answers! "

PURWAKARTA, RAKA - Masalah macet di lingkungan jalan utama (jalur alternatif Purwakarta-Karawang) sekitar muka gebang PT.Quty Purwakarta di Desa Hegarmanah Kecamatan Babakan Cikao belum ditanggapi serius. Menanggapi hal itu, masyarakat pengguna jalan meminta pihak terkait untuk turun tangan. Bisa jadi tanggapan masyarakat pengguna jalan disekitar lingkungan jalan perusahaan milik swasta itu bukan sekedar permintaan melainkan isyarat keluhan. Pasalnya, hampir setiap hari dari aktifitasnya mereka kerap dijemput 'macet total' manakala berada dilokasi ini saat karyawan yang jumlahnya meratus tengah dipulangkan maupun sebaliknya oleh perusahaan. Pengamatan Radar Karawang, Senin (8/3) sore, kondisi lokasi disekitar muka gerbang PT. Quty tersebut relatif terbatas. Lingkungan muka gerbang yang langsung menghubungkan dengan jalan utama alternatif Purwakarta-Karawang ini seperti dipaksa menampung ratusan motor penjemput dan puluhan angkot yang ngetem, belum lagi para pengguna jalan. Al hasil, persis setiap karyawan dipulangkan atau sebaliknya, bahu dan badan jalan nyaris tak lagi memberikan ruang pada masyarakat pengguna jalan baik yang menggunakan roda dua maupun empat atau lebih untuk lewat. Parahnya, saat itu berlangsung kondisi macet total bisa sampai sekira 30 menit lamanya. "Macet disini belum juga ditangani. Padahal berlangsung setiap hari," gerutu satu pengguna jalan yang terjebak macet. Kondisi macet dilokasi itu bukan lagi hal yang baru. Dedeh (30), warga setempat, menuturkan sudah lebih tiga tahun kondisi macet disekitar jalan muka gerbang PT Quty berlangsung acap kali pada jam pulang-masuk karyawan. Ratusan motor, puluhan mobil, sejumlah truk dan bus, bisa terlihat berderet sampai setengah kilo meter jauhnya lantaran muka gerbang perusahaan tertutupi tumpahan karyawan. "Di muka gerbang kondisinya bisa lebih semrawut, laju kendaraan kemudian jadi tidak tertib dan saling desak seperti tak mau kehilangan kesempatan lewat. Imbasnya pengguna jalan harus rela kehilangan waktu dan ikut larut dalam macet," ujarnya. Yang ironis dari kondisi macet dilokasi itu ialah minimnya petugas pemecah macet. Dititik macet (muka gerbang PT Quty) cuma terlihat dua atau tiga satpam perusahaan dibantu satu warga sukarela mengatur laju lalu lintas ratusan karyawan yang keluar masuk selain pengguna jalan yang lewat. Karena jumlah mereka tidak sebanding, macet pun tak jarang terelakan dan aktifitas pengguna jalan terganggu. Dari kondisi itu, sejumlah masyarakat pengguna jalan saat ini meminta terhadap pihak terkait untuk segera turun tangan dan memberesi masalah tersebut. "Minimal petugas pemecah macetnya ditambah atau disertakan pihak berwenang seperti DLAJR Dishub dan Polisi, sehingga kondisi macet dilokasi itu tidak sedemikian parah seperti sekarang," kata satu pengguna jalan, Iwan (30) yang mengaku karyawan satu perusahaan swasta di wilayah Kec. Babakan Cikaio Purwakarta.(rif)

---

Dapatkan alamat Email baru Anda!
Dapatkan nama yang selalu Anda inginkan sebelum diambil orang lain!

Produksi tahu : Produksi home industri tahu di Kampung Bojong Kec/Kab Purwakarta masih jadi primadona sebagai pemasok tahu di pasar-pasar  tradisional di kab Purwakarta. Dalam sehari puluhan keranjang tahu jadi dipasok kesejumlah pedagang di kabupaten tersebut. (RIF)

---

Akses email lebih cepat.
Yahoo! menyarankan Anda meng-upgrade browser ke Internet Explorer 8 baru yang dioptimalkan untuk Yahoo! Dapatkan di sini! (Gratis)

PURWAKARTA, RAKA - Hampir setiap dua kali dalam sepekan, terkadang dengan rute dan lokasi berbeda, Pemkab Purwakarta melakukan kampanye membangun efisiensi,  lingkungan bersih, dan hidup sehat. Aktifitas itu seperti yang langsung diaplikasikan oleh pegawai dengan menggunakan sepeda memutari jalan-jalan di wilayah Kabupaten Purwakarta.     Dipimpin langsung Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, aktifitas rutin yang biasa dilakukan Selasa dan Jumat ini biasa diikuti ratusan pegawai dari semua golongan ditingkat pemkab sampai pemerintah desa. Bahkan, belakangan pemanfaatan sepeda juga  mulai dikampanyekan Pemkab Purwakarta ke kalangan pelajar.     Seruan untuk bersepeda sebenarnya sudah sekitar setahun lebih diaplikasikan Pemkab Purwakarta. Aktifitas ini dirintis untuk tujuan membangun kesadaran secara kolektif bagi masyarakat termasuk pegawai untuk mengimplikasikan Kabupaten Purwakarta sebagai wilayah yang bersih, memiliki pola hidup sehat, dan memiliki iklim kinerja yang baik selain pemahaman pentingnya efisiensi.     Dicontohkan, implikasi efisiensi atau penghematan dari pembangunan kesadaran dengan kampanye sepeda tersebut bisa dialamatkan seperti kepada tidak perlunya orang mengeluarkan biaya transportasi, sedangkan dari aspek kesehatan diarahkan terhadap kualitas/kecepatan kinerja pegawai dalam pelayanan masyarakat yang diwujudkan dalam sistemasi hidup sehat. Lainnya, terimplikasi dalam penciptaan lingkungan bersih, dimana dari aktifias bersepeda setiap orang bisa andil dalam menekan pencemaran lingkungan terlebih udara dan menjaga oksigen supaya tidak lagi terjejali karbon dari produksi mesin kendaraan.     Seperti tertuang dalam data Humas Setda Pemkab Purwakarta SE-541.11/1011/Humas/08 untuk penghematan, langkah ini pun seolah sekaligus menegaskan bila Pemkab Purwakarta serius menjalankan salah satu programnya, yakni efisiensi. Di dalam surat tersebut diatur pula tentang penghematan energi lain semisal listrik, telepon dan air bersih. Sementara kesungguhan mengaplikasikan pola hidup sehat, dan peduli lingkungan dituangkan langsung dalam sejumlah kegiatan, seperti bersepeda setiap Selasa dan Jumat.     Pemkab Purwakarta mengisyaratkan implikasi penghematan ini muncul bila program berjalan lancar. Seperti pada anjuran menggunakan sepeda dihari tertentu secara rutin itu misalnya, pemkab dapat menghemat uang semisal dari penggunaan mencapai Rp 36 Juta setiap bulan dari sekira 170  mobil yang digunakan pejabat eselon II dan III. Belum lagi 500 sepeda motor yang dipakai pejabat eselon IV bila juga ikut dikandangkan. Hitungan itu dihasilkan dari asumsi dalam satu bulan, kemudian bisa ditaksir berapa nominal anggaran yang bisa dipangkas bila hal tersebut dilakukan dalam setahun atau lima tahun. "Selain langkah penghematan implikasi bersepeda bermanfaat juga bagi kesehatan. Kalau produk baik pelayanan bisa berjalan cepat dan penghematan anggaran kemudian bisa dialokasikan terhadap sektor lain bagi pembangunan Purwakarta, belum lagi andil mengurangi pencemaran," kata Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi.     Dedi juga menyampaikan program pembangunan kesadaran tersebut saat ini mulai akan dikembangkan kepada anak-anak sekolah. Kampanye sepeda kepada kalangan pelajar itu dimaksudkan membina generasi muda sejak dini diantaranya dilakukan juga nbagi implikasi hidup secara sehat dengan menciptakan lingkungan bersih secara efisien. Dari bagian pembangunan itu, sambungnya, diharapkan pula berlanjut pada pembentukan memahami kesadaran secara kolektif yang kemudian teraplikasi dalam keseharian pelajar menyambut hari depan.     Bupati menyadari untuk keselarasan program tersebut tentunya aktifitas bagian beresepeda baik oleh pegawai, pelajar, termasuk masyarakat dalam konteks membangun kesadaran ini perlu difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang memadai sehingga yang diharapkan dapat terealisasi seperti yang dicanangkan. Oleh karena itu, pemkab akan menggagas pembangunan cycle way (jalur sepeda dijalan raya), bila mana pembangunan infrastruktur di Purwakarta sudah rampung, jalan-jalan kota sudah mengalami pelebaran, dan terlaksananya penataan lokasi trotoar juga taman. "Ini yang kemudian harus dilakukan lantaran implikasinya kuat. Hanya saja sampai sekarang hal ini belum terbangun karena iklim berkendaraan belum berlangsung tertib, kondisi jalan yang belum lebar sehingga membuat bersepeda pada hari ini masih tidak nyaman dan belum merubah cara pandang orang untuk bersepeda dalam keseharian bagi efisiensi, iklim kinerja, dan kesehatan dari lingkungan yang bersih,"ulas Bupati Dedi seraya mengatakan sebenarnya dari dulu bersepeda sudah merupakan bagian dari aktifitas kehidupan baik dari kalangan pegawai hingga anak-anak sekolah kendati hari ini tidak berlaku demikian karena adanya perubahan cara pandang dan sikap masyarakat.     Oleh karena itu, menurut Dedi, pihaknya menegaskan tak henti-henti  membangun suatu kesadaran secara kolektif akan pentingnya lingkungan yang sehat dan bersih. Seperti halnya, dalam mengajak para pejabat di lingkungan pemkab dan kalangan pelajar untuk bersepeda ria pada hari Selasa dan Jumat dalam setiap minggunya selain mengaplikasikan program Jumat bersih (Jumsih) hampir disetiap wilayah kab Purwakarta dari tingkat kabupaten hingga desa.      Dibagian lain, demi mewujudkan lingkungan yang sehat, Bupati Dedi juga menggulirkan kebijakan berupa larangan parkir bagi kendaraan bermotor di depan kantor Setda/Bupati Purwakarta setiap hari Jumat. Kebijakan hari tanpa kendaraan bermotor di depan  kantor pemkab tersebut, merupakan salah satu upaya agar lingkungan di sekitar kantor pemkab terasa nyaman dan bersih. Sebelumnya Dedi juga telah mengeluarkan kebijakan yang tidak memperbolehkan kendaraan pegawai ataupun tamu masuk ke lingkungan kantor Setda/Bupati Purwakarta. Semua kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil milik pegawai atau tamu, harus parkir di jalan raya di depan kantor yang sudah disediakan tanpa harus berlalu lalang melewati lingkungan pemkab pada setiap Selasa dan Jumat.(rif)

---

Berselancar lebih cepat.
Internet Explorer 8 yang dioptimalkan untuk Yahoo! otomatis membuka 2 halaman favorit Anda setiap kali Anda membuka browser.Dapatkan IE8 di sini! (Gratis)

PURWAKARTA, RAKA - Maraknya keberadaan kelas jauh yang dikelola PTN Swasta/Negeri di Purwakarta yang  diangap bertentangan dengan surat edaran Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Depdiknas No 595/D5.1/T/2007 membuat kalangan Dewan Pendidikan Purwakarta berang. Mereka menegaskan agar pihak DPRD yang memiliki fungsi supaya menindak penyelenggara kelas jauh yang tak memenuhi prosedur ditindak secara hukum. Sementara, pihak Disdik menghimbau dalam kaitan ini terlebih dahulu dikaji secara bersama-sama dengan membentuk tim pengkaji. Demikian terungkap dalam pembahasan bersama Komisi IV DPRD Purwakarta, Dewan Pendidikan Purwakarta, dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Selasa (9/3) di ruang rapat gabungan komisi DPRD Purwakarta, kemarin. Dalam rapat bersama yang berlangsung sejak 13.30 WIB s/d 16.00 WIB tersebut berlangsung cukup hangat. Dimana, pihak Dewan Pedidikan melalui Ahmad Arif menegaskan agar pihak DPRD Purwakarta khususnya Komisi IV bisa mengambil sikap dengan mengambil langkah advokasi lantaran sesusi aturan pihak Disdikpora tak berkewenangan untuk menyikpai hal tersebut. "Kalau memang Disdikpora terkendala karena tak memiliki kewenganan untuk menyikapinya, maka selanjutnya pihak DPRD, terutama mealui Komisi IV harus bertindak tegas dengan mengambil langkah advokasi kepada penyelenggara yang kami nilai memiliki tanggungjawab akan hal ini," tegas Ahmad Arif. Ditambahkan Arif,  keberadaan kelas jauh sendiri bila tak diperhatikan berpotensi membuat kualitas pendidikan di Purwakarta menjadi hambar lantaran tenaga tenaga pendidikan yang dicetak kemungkinan disangsikan mutunya. Lebih jauh, keberadaan kelas jauh sendiri disebut sudah menyalahi sejumlah aturan seperti tertuang dalam Permendiknas No 30 tahun 2009. "Tanpa bermaksud mengkonfrontir . Kami tegaskan agar pihak DPRD mengambil sikap dengan menempuh advokasi," kata Ahmad Arif. Sementara menanggapi hal itu, Disdikpora Purwakarta melalui Kabid Kepegawaian Nanang Tadjudin Noor lebih memilih opsi pembentukan tim kecil untuk menginventarisasi seberapa perguruan tinggi yang melangsungkan kelas jauh untuk kemudian mengambil sikap. "Kami lebih memilih pembentukan tim untuk inventarisasi keberadaan kelas jauh yang tak sesuai prosedur, sebab diantara kelas jauh yang sudah berlangsung mengacu pada Permendiknas 58 tahun 2008 ada beberapa perguruan tinggi juga yang sudah memenuhi prosedur. Karenanya, kami lebih memilih pembentukan tim untuk kemudian melakukan sikap pada perguruan tingi yang melangsungkan kelas jauh tidak sesuai prosedur," kata nanang. Ketua Komisi IV DPRD Purwakarta Neng Supartini menengahi bila pendapat dan masukan dari kedua belah pihak akan diinventarisasi untuk kemudian diaplikasikan. "Sesuai tema kita hari ini untuk mencari kesepahaman maka selanjutnya masukan dari kedua belah pihak itu akan kami inventarisasi. Bila diperlukan keduanya akan kami tempuh," kata Neng Supartini usai rapat pembahasan.(rif)

---

Berselancar lebih cepat.
Internet Explorer 8 yang dioptimalkan untuk Yahoo! otomatis membuka 2 halaman favorit Anda setiap kali Anda membuka browser.Dapatkan IE8 di sini! (Gratis)

PURWAKARTA, RAKA - Sedikitnya 4000 unit alat UTTP (ukuran, takaran, timbangan, dan perlengkapan) skala kecil maupun besar di areal Waduk Jatiluhur Purwakarta milik pelaku usaha kolam jaring apung bakal diperiksa selain direparatir pihak Disperindag Koperasi dan UKM Purwakarta, Rabu (10/3) hari ini. Kegiatan itu bakal dilangsungkan bekerja sama dengan Kantor pelayanan ke Metrologian Provinsi Jawa Barat dan reparatir CV Primadaya sebagai pihak ke 3. "Ini pun sebagai upaya kita memberikan fasilitas dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, sebab selama ini unit UTTP dilokasi waduk milik-milik para pelaku usaha KJA belum tersentuh pengujian dan pemerikasaan alat UTTP," kata Kasi Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar Disperindag Koperasi dan UKM Purwakarta, Ahmad Korib, kepada RAKA Selasa (9/3) kemarin. Menurutnya, dengan diberlakukannya reparatir dan pemeriksaan unit alat UTTP bagi para pelaku usaha KJA tersebut maka sekaligus menjamin para konsumen untuk mendapatkan haknya saat melakukan transasksi jual beli dengan menggunakan alat UTTP. Pemeriksaan UTTP tersebut, kata dia, akan dilangsungkan kurang lebih selama dua bulan dengan lokasi yang ditunjuk pihak pemerintah setempat (kecamatan). "Dengan demikian, tujuan reparatir dan pemeriksaan sendiri akan membuat para konsumen yang melakukan transaksi dengan alat UTTP dikolasi itu akan mendapat haknya. Sehingga diharapkan dari hasil tera ini, out put selanjutnya yakni menekan terjadinya kecurangan maupun penipuan dalam menakar timbangan," jelasnya. Sesuai petunjuk pelaksanaan, pengujian atau pengekiran itu bakal dilakukan pada semua jenis alat UTTP, seperti timbangan Meteran, takaran kering, takaran basah, anak timbangan, timbangan sentisimal, timbangan decimal, timbangan meja. Dacin logam, timbangan pegas, Neraca, Timbangan Kuadrat/surat, timbangan cepat, timbangan bobot ingsut dan timbangan pemanas bakal di uji atau kir.  "Pengujian dan reparatir akan diberlakukan pada semua alat UTTP yang tersedia disana yang disesuaikan petunjuk pelaksanaan," ulasnya. Ahmad mengharapkan dalam prosesnya para pelaku usaha dilokasi waduk Jatiluhur dapat kooperatif dan mengikuti pelaksanaan uji dan repartir UTTP.(rif)

---

Coba Yahoo! Mail baru yang LEBIH CEPAT. Rasakan bedanya sekarang!

CAP. Pelajar yang diamankan Polisi dalam aksi tawuran beberapa waktu lalu. PURWAKARTA, RAKA - Aksi tawuran pelajar di Kabupaten Purwakarta sudah sangat memprihatinkan. Kabag Ops Polres Purwakarta, AKP Soenyoto, menyampaikan dengan wilayah sekolah yang relatif berdekatan kemudian memicu aksi tawuran belangsung hampir setiap hari. Ironisnya, aksi tawuran tersebut bisa berlangsung tiga kali dalam sehari, yakni pada pagi- siang- sore. "Bisa tiga kali termin dalam sehari. Hal ini diantaranya dipicu lantaran letak sekolah yang nyaris berdekatan selain adanya oknum masyarakat yang tak jarang mengompori para siswa," kata Soenyoto disela-sela hearing bersama Komisi IV DPRD Purwakarta, Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga (Disdikpora) Purwakarta, dan Dewan Pendidikan Purwakarta, di ruang rapat gabungan komisi DPRD Purwakarta, Selasa (9/30) siang. Ditambahkannya, aksi tawuran itu saat ini didominasi oleh pelajar yang berasal dari sekolah kejuruan dengan asumsi masalah yang dirata-rata akibat saling ejek pelajar. Atas dasar itu, lanjutnya, pihak Kepolisian sendiri sudah melakukan upaya antaralain dengan menyebar himbauan melalui stiker atau spanduk disejumlah tempat strategis, selain langsung memberikan binaan ke sekolah-sekolah bekerja sama dengan bidang kesiswaan. "Pengamamanan untuk mencegah hal ini juga dilangsungkan oleh kami dalam tiga termin setiap harinya (pagi siang-sore). Bahkan kita ploting anggota lebih di 175 titik setiap harinya," sebut kabag Ops Polres Purwakarta. Dalam kesempatan itu, Kepala Disdikpora Purwakarta Makbul Hidayat juga menyampaikan bila aksi tawuran pelajar yang dinilai keluar rel pendidikan itu diantaranya diakibatkan oleh faktor eksternal dan semakin berkembangnya kontur budaya dan sosial masyarakat saat ini. Oleh karena itu, Makbul melihat bila dalam penanganan hal ini perlu disikapi secara bersama-sama mulai dari lingkungan sekolah, keluarga, termasuk lingkungan tempat para pelajar itu sendiri menghabiskan waktunya. "Upaya penanganan ini sebenarnya sudah jauh dilakukan bersama para guru, pihak Kepolisian dan DPRD. Meskidemikian, diperlukan kesolidan hingga akhirnya aksi pelajar yang diluar koridor tersebut bisa dihentikan atau minimal ditekan,"kata Kadisdikpora Purwakarta Makbul Hidayat. Sementara, pihak Dewan Pendidikan Purwakarta melalui Endang Rasta Dinata menilai penanganan fenomena aksi pelajar tersebut perlu disikapi dengan kembali mengembangan pendidikan yang bermuatan lokal seperti pengembangan pendidikan budi pekerti dan ahlak. "Mungkin mekanismenya seperti membentuk tim terlebih dahulu untuk menganalisa masalah sebenarnya yang dibarengi dengan pengembangan pendidikan bermuatan lokal untuk pembangunan sikap budi pekerti dan ahlak pelajar," gagas Endang. Ketua Komisi IV DPRD Purwakarta, Neng Supartini mengatakan bila penanganan masalah tawuran pelajar itu kemudian akan direncanakan dengan mengambil langkah menyebar surat edaran selain memberlakukan reward and punisment pada setiap sekolah. "Nantinya akan kita sebar surat edaran ke setiap sekolah khusus untuk menyikapi hal ini. Sementara reward and punishment akan diberlakukan juga pada setiap pendidik dimasing-masing sekolah. Reward kita beri dengan penghargaan, sedangkan punishment kita layangkan dengan sangsi semisal pemberhentian sumbangan pendidikan layaknya DAK dan lain-lain," kata Neng Supartini.(rif)

---

Apa dia selingkuh?
Temukan jawabannya di Yahoo! Answers!