Rabu, 19 Mei 2010
| Bocah 5 Tahun Jadi Korban Serangan Monyet PURWAKARTA, RAKA - Ada kejadian langka sekaligus menyeramkan. Rifki (5) Warga Kp Tegal Datar RT 20 RW 9 Desa Gunung Karung Kec Maniis menjadi korban kemarahan seekor monyet. Kejadian itu sempat menyita perhatian masyarakat. Bahkan bocah berusia 5 tahun ini harus dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka cukup parah. Kejadian yang terbilang langka namun menyeramkan itu terjadi pada Selasa (19/5) sekira pukul 10.00 WIB. Kejadian berawal ketika Rizki putra bapak Solihin (45) Warga Kp Tegal Datar RT 20 RW 9 Desa Gunung Karung Kec Maniis, di suruh orang tuanya berbelanja disebuah warung yang tidak jauh dari lokasi rumahnya. Dia yang sedang berjalan, tiba-tiba diserang seekor monyet walau dalam kondisi di rantai. Diketahui, binatang peliharaan ini merupakan milik tetangganya. "Tiba-tiba monyet itu langsung menyerang. Kemungkinan (monyet) sedang marah,"kata Solihin Orang tua Rifki, saat menceritakan kejadian tersebut, kemarin. Saat diserang korban tidak melakukan perlawanan. Bahkan sejumlah tetangga yang melihat saat aksi penyerangan hanya mampu berteriak-teriak meminta pertolongan. Solihin yang mendengar kejadian itu langsung melakukan perlawanan. "Saat itu saya menggunakan pemukul kayu. Beruntung monyet itu pun langsung pergi,"katanya. Meski demikian, bocah berusia 5 tahun ini harus dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka yang cukup parah. Sementara binatang monyet yang melampiaskan kemarahannya meloloskan diri. "Ada sembilan jahitan. Sayangnya monyet itu pun langsung kabur karena rantainya putus,"jelasnya. Secara bersamaan, sejumlah warga kemudian langsung melakukan pencarian keberadaan monyet tersebut. Dengan membawa senapan angin dan golok warga berniat membunuhnya. Sayangnya, hingga wartawan ini menulis berita, monyet tersebut belum tertangkap. "Dasar monyet. Ai, katewak ku urang pasti dipaehan,"seru seorang warga. (nos) |
| RSUD Bayu Asih Benahi Pelayanan Menuju BLUD PURWAKARTA, RAKA - Manajemen rumah sakit umum daerah (RSUD) Bayu Asih Kab Purwakarta mulai melakukan perbaikan pelayanan menuju perubahan status menjadi badan layanan umum daerah (BLUD). Perbaikan ini dilakukan dengan memberikan pelayanan secara efisiensi dan flexibilitas. "Ini salah satu upaya kita menuju BLUD. Perubahan status RSUD menjadi BLUD juga merupakan amanat undang-undang yang harus kita lakukan,"kata Direktur RSUD Bayu Asih Syarifudin saat dimintai tanggapannya status RSUD menjadi BLUD, kemarin. Tekad memperbaiki sistem pelayanan merupakan awal yang kini dilakukan. Dia mengatakan perubahan status RSUD Bayu Asih Purwakarta menjadi BLUD ditargetkan paling lambat akhir tahun ini. "Tahun ini target itu,"katanya. Meski demikian, Syarifudin mengaku sejumlah persolan masih kerap dihadapi RSUD Bayu Asih Purwakarta. Salahsatunya ketersedian obat-obatan yang selama ini menjadi permasalahan. "Selama ini keberadaan RSUD sering memiliki standar sama dengan OPD. Maka perlu ada pembagian lagi yang lebih spesifik,"jelasnya. Dengan demikian, lanjut Syarifudin, secara otomatis kesanggupan peningkatan kinerja pelayanan, kinerja keuangan, dan manfaat bagi masyarakat merupakan titik awal pembenahan pelayanan tersebut. Terlebih dia bertekad memberikan pelayanan secara efisiensi dan flexibilitas. "Seperti perlu mengoptimalkan pra sarana dan sarana salah satunya melengkapi obat-obatan,"jelasnya. Menurut dia, semua itu menjadi tantangan bagi manajemen rumah sakit dalam berbenah sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan. Syarifudin mengatakan dalam upaya mewujudkan perubahan status RSUD menjadi badan layanan umum, pihak manajemen rumah sakit juga melakukan sejumlah persiapan personalia dan administrasi. "Persyaratan administratif tersebut meliputi kesanggupan meningkatkan kinerja pelayanan dan keuangan,"katanya. (ton) |
Pembebasan Lahan Dua Hektar Tanah Aset Desa Cilegong Terancam Tergusur PURWAKARTA, RAKA - Sedikitnya seluas 2 hektar tanah aset desa di Desa Cilegong Kec Jatiluhur terancam tergusur akibat pembebasan lahan akibat akan dibangunnya sebuah perusahaan di wilayah itu. Padahal selama ini lokasi tersebut (aset Desa) sering dijadikan kegiatan bercocok tanam masyarakat selain untuk kegiatan sepak bola masyarakat. Kepala Desa Cilegong Usup Supriatna yang ditemui Radar Karawang membenarkan adanya pembesan lahan di wilayahnya. "Ya memang ada pembebasan lahan,"kata usup. Menurutnya, pembebasan tanah itu dilakukan bagi pembangunan sebuah perusahaan dengan areal lahan seluas 54 hektar. "Itu tanah yang dibebaskan sekitar 54 hektar. Tapi saat ini belum mencapai seluas itu,"ujarnya. Meskidemikian, aku dia, dari seluas 54 hektar lahan tersebut dua hektar tanah merupakan aset desa. Usup mengatakan tanah itu (aset desa) juga sering digunakan warga untuk bercocok tanam dan bermain sepak bola. "Untuk yang dua hektar belum ada persetujuan. Kalaupun ya, kita sendiri juga sudah memiliki tim penyelamat Aset desa. Maka mereka yang nantinya akan menindaklanjuti,"jelasnya. Berdasarkan informasi dilapangan pembebasan lahan yang akan menggusur sebanyak empat dusun di Desa Cilegong dan Desa jatiluhur itu diberikan kompenasi sebesar Rp30 ribu per-meter, sedangkan untuk tanah tegalan kompensasi sebesar Rp20 ribu per-meter. Hanya belakangan muncul kabar atas dugaan bahwa kompenasi pembayaran tanah gusuran kepada pemilik tanah sebesar Rp36 ribu permeter, kendati hal itu langsung dibantahnya. "Tidak benar kabar itu, malah kami berharap berdirinya pabrik disini untuk kepentingan masyarakat,"katanya. Usup juga mengatakan berdirinya pabrik yang bernama PT Wine Textile akan mampu menyerap tenaga kerja sekira 3000 orang. (ton) |
| Jalan Depan Kantor DPRD Tetap dibiarkan Rusak PURWAKARTA, RAKA - Kondisi Jalan depan kantor DPRD Purwakarta hingga Selasa (18/5) kondisinya tetap dibiarkan rusak. Bahkan kondisinya kini makin memprihatinkan. Ironisnya, kerusakan jalan berbalik lurus dengan program pemerintah Purwakarta yang kini tengah gencar-gencarnya melakukan pembangunan infrastruktur. Dari pantauan Radar Karawang, kerusakan terjadi sepanjang hampir mencapai dua kilometer, dimulai dari Terminal Ciganea hingga jembatan Tol Ciganea. Namun kerusakan terparah terjadi di depan kantor DPRD Purwakarta yang merupakan gedung wakil Rakyat. Sepanjang jalan terlihat banyak aspal yang pecah. Selain itu terdapat pula banyak lubang yang membuat jalanan tidak mulus. Hingga kemarin pun belum ada tanda-tanda dilakukan perbaikan. ''Dulu jalan ini bagus,''ujar Samsu, yang biasa melintasi dijalan itu kepada Radar Karawang belum lama ini. ''Tapi, hingga kini belum ada tanda - tanda perbaikan, akhirnya jalan ini jadi hancur begini.''katanya. Menurut Samsu, meski tak menyebabkan kecelakaan, kondisi jalan ini cukup disesalkannya. Diakuinya, Kantor DPRD Purwakarta sebagai gedung wakil Rakyat namun kondisi jalannya kurang diperhatikan. Hal senada juga diutarakan Erna (26). Menurutnya, kondisi jalan yang penuh lubang membuat para pengguna sepeda motor, seperti dirinya, amat tersiksa. Pasalnya setiap melewati Depan kantor DPRD, banyak sekali lubang yang harus dia lalui. ''Ini membuat sakit pantat,'' ujarnya. Karena itu, Erna mengharapkan Pemerintah Kab Purwakarta segera melakukan perbaikan dan jangan tetap dibiarkan rusak. Sementara itu, wakil Ketua DPRD Purwakarta Hasanudin yang ditemui diruang kerjanya tidak berkata banyak terkait ini. Ia malah menyebut ada anekdot dari kerusakan jalan tersebut. "Banyak teman-teman saya di DPRD yang bercerita. Kerusakan itu karena adanya perebutan proyek antara Dinas perikanan dan pertanian. Sebab jalan itu mau ditanamin pisang atau ditanamin ikan lele,"kelakarnya. Meski demikian, dia mengatakan, pihak DPRD telah mendorong pemerintah melakukan perbaikan dijalan tersebut beberapa waktu lalu. Namun, nyatanya hingga kini hal tersebut belum diupayakan. Menurut Hasanudin, sesuai program pemerintah kab Purwakarta. Alokasi anggaran infrastruktur yang paling besar dibanding alokasi untuk anggaran lain. Pada tahun 2009 alokasi anggaran untuk biaya infrastruktur teralokasi sebesar 120 Milyar, sementara pada tahun 2010 ini teranggarkan alokasi sebesar 160 milyar. Namun sebut dia, dari pengamatannya dilapangan banyak jalan yang baru saja terbangun tetapi kondisinya sudah rusak kembali. "Ini yang terlihat secara kasat mata. Untuk menilai kualitas itu bukan bagian kami. Namun kita berharap kedepan, tidak hanya kuantitas yang harus diutamakan tetapi kualitas,"tegasnya. (ton) |
| Ironi, Alokasi Dana Pendidikan dan Mutu Pendidikan Purwakarta PURWAKARTA, RAKA - Alokasi dana bidang pendidikan Kabupaten Purwakarta dari total sebesar Rp438.66 miliar pada tahun 2010 ini sebanyak Rp396.371 milyar dipergunakan untuk membayar gaji guru. Sementara sebagai dana penunjang pendidikan baru sebesar 42.288 milyar. Sayangnya, besarnya alokasi pegawai itu belum ditopang dengan mutu pendidikan. Seperti ditegaskan Anggota Komisi IV DPRD Purwakarta Gandiwira. Kelemahan itu terbukti masih banyaknya peserta didik yang tidak lulus pada Ujian Nasional (UN). "Ini yang kita sesalkan. Sebab keseluruhan total dana sektor pendidikan terbesar dipergunakan untuk kesejahteraan tenaga guru,"Ujarnya kepada Radar Karawang, kemarin. Besarnya alokasi bagi kesejahteraan guru, merupakan bentuk perhatian pemerintah Purwakarta dalam meningkatkan mutu pendidikan. Bila mengutip, hasil hearing-nya dengan dirjen Dinas Pendidikan Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga kependidikan (PMPTTK) di jakarta Selasa (18/5) kemarin. Menurutnya, bahwa kegagalan UN secara umum karena kelemahan dari mutu pendidik itu sendiri. "Kita pun sering mendengar alasan Mereka (guru) bahwa mutu pendidikan juga adalah tanggung jawab orang tua siswa. Tapi disisi lain tak jarang pula sejumlah oknum guru hanya mengandalkan para guru Honorer untuk memberikan materi pelajaran. Sementara mereka (Guru) terkesan tidak serius,"ujarnya. Oleh karenanya, bapak tidak berkecamata ini meminta kedepan perlu pembenahan utuh dalam diri guru itu sendiri, termasuk peningkatan mutu pendidikannya. "Intinya perlu ada keseriusan lagi yang lebih bagi para guru. Jangan sampai gaji besar ternyata mutu pendidikan tidak diperhatikan,"tandasnya seraya menambahkan jumlah guru di Purwakarta ada sekitar 6000 orang yang teridiri dari PNS, honorer dan GTT. Berdasarkan alokasi anggaran pendidikan pada APBD tahun 2010 tercatat dari total sebesar Rp438.66 miliar sebanyak Rp396.371 milyar dipergunakan untuk membayar gaji guru. Sementara sebagai dana penunjang pendidikan baru sebesar 42.288 milyar atau sebesar 13 persen. Ditambahkannya, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional juga telah merealisasikan tunjangan untuk kesejahteraan lainnya. Semisalnya, tunjangan sertifikasi dan non sertifikasi bagi para guru setiap bulannya. Besaran tunjangan disesuaikan dengan gaji masing-masing guru. "Namun untuk di Purwakarta sendiri memang sekitar 5 bulan yang belum terbayarkan. Dan dari hasil pertemuan PMPTTK tadi, (kemarin) bahwa kemungkinan akan dibayarkan pada Juni mendatang. Dan keterlamabatan karena ada masalah teknis saja,"katanya. Sekretaris Dinas Pendidikan, pemuda dan Olah raga (disdikpora) Kab Purwakarta Dedy Effendi mengungkapkan ada sekitar 4000 orang guru GTT dan Honorer. Mereka tersebar di sejumlah sekolah. "Kita mengakui para guru GTT sampai saat ini masih terabaikan dan hanya berpengasilan sekitar 100 hingga 300 perbulan. Maka kedepan perlu ada perhatian lagi,"kata Dedy belum lama ini. Hasil pendataan Ujian Nasional (UN) oleh Dinas Pendidikan, pemuda dan Olah raga (disdikpora) Kab Purwakarta. Tercatat, sebanyak 350 siswa di kab Purwakarta dinyatakan tidak lulus dalam Ujian Nasional (UN) 2010. Kendatidemikian, Disdikpora menyatakan ketidalulusan sebanyak 350 siswa itu secara presentase mengalami penurunan sebanyak 4% dari tahun sebelumnya. (ton) |
Langganan:
Postingan (Atom)
pengunjung
