Radar Purwakarta

PURWAKARTA, RAKA - Ketua DPRD Purwakarta Ucok Ujang Wardi menyampaikan tak adanya anggaran kehumasan untuk media pada tahun 2010 ini lantaran pihak Pemerintah Kabupaten Purwakarta tidak mengajukan anggaran tersebut. Meskidemikian, Ucok menyampaikan pihak DPRD sebelumnya sudah mengingatkan agar anggaran tersebut tetap diajukan. "Jadi jangan salah tafsir. Tidak adanya anggaran tersebut lantaran bukan kami yang tidak mengajukannya. Ini memang karena pihak eksekutif tidak mengajukan pada tahun ini," sebut Ketua DPRD Purwakarta Ucok Ujang Wardi kepada RAdar karawang akhir pekan kemarin. Disampaikan Ucok, karena tidak adanya pengajuan dari pihak pemkab tersebut sehingga membuat pihak dewan pun tak lagi merevisi ajuan anggaran tersebut. "Lantas apalagi yang perlu kami revisi untuk kemudian disetujui. Karena memang anggaran itu tidak diajukan," kata Ucok Ujang Wardi. Kalaupun ada kebijakan untuk efisiensi anggaran, tambah Ucok, pihak DPRD memastikan tak akan memangkas secara keseluruhan anggaran media kehumasan DPRD Purwakarta itu. Hanya saja, sebut pria yang juga manjan jurnalis ini, meski pihak DPRD sudah mengingatkan supaya anggaran media tidak ditiadakan namun tetap saja ajuan dari Pemkab tidak selanjutnya terlampir. "Kalau pun pemangkasan anggaran untuk mensejajarkan dengan kebijakan efisiensi anggaran kami tentu tidak akan memangkas 100 persen anggaran yang perlu disetujui nantinya, padahal dengan kebebasan  pers sekarang hal ini bisa jadi menjadi tendesi negatif dikemudian hari," ujar Ucok. Sementara itu, nihilnya anggaran media di DPRD Purwakarta mendapat tanggapan beragam dari insan pers di Purwakarta. Mereka (insan pers) menilai, bila kebijakan pemerintah yang tidak lagi menganggarkan dana kehumasan tersebut terkesan mengkebiri informasi publik kepada pihak DPRD. "Sepertinya dengan kebijakan ini ada kesan insan pers di Purwakarta benar-benar akan 'dilipat'. Padahal, besar kemungkinan dari hal ini akan membuat para kalangan dewan di Purwakarta ketinggalan informasi yang sedianya juga bersangkutan dengan kepentingan publik," sebut Syaiful satu wartawan senior di Purwakarta. Salah satu Anggota PWI Purwakarta, A.Ahmad Powel Baden, menambahkan, meski tak ada lagi pos anggaran kehumasan bukan kemudian para insan pers menjadi tumpul dari fungsinya untuk memberikan informasi kepada publik dan kalangan dewan.(rif)

---

Coba Yahoo! Mail baru yang LEBIH CEPAT. Rasakan bedanya sekarang!