Radar Purwakarta

TMA Air Waduk Jatiluhur Ancam Jebolkan Tanggul PURWAKARTA, RAKA - Direktur Perum Jasa Tirta (PJT) II, Jatiluhur Purwakarta Djendam Gurusinga menyatakan PJT II sekarang ini telah melakukan antisipasi dengan membuka seluruh pintu air sehubungan dengan meningkatnya ketinggian air di waduk Jatiluhur terutama di area jendela pembuangan (Glory Morning) waduk yang sudah limpas melebihi batas normal 107 M. Pasalnya, jika ketinggian muka air di waduk Jatiluhur itu terus menampakkan ketinggian tidak menutupkemungkinan akan mencam jebolnya tanggul. "TMA normal waduk Jatiluhur ini 107 meter, sedangkan sekarang ini ketinggian air waduk terutama di Glory Morning mencapai 107,88 M," kata Djendam Gurusinga saat dihubungi Wartawan, kemarin.  Menurutnya, semakin membesarnya pemasukan air waduk Jatiluhur karena adanya peningkatan pengiriman air dari waduk Cirata. Tinggi muka air (TMA) waduk Jatiluhur pun melebihi kapasitasnya. Kiriman air waduk Cirata ke waduk Jatiluhur mencapai 500 m3 perdetik. Oleh karenanya, Kata Djendam pihaknya pun kini terus melakukan  upaya pengeluaran air sebanyak mungkin menyusul TMA waduk Jatiluhur sudah melebihi kapasitas normal yaitu 107 M. Bahkan, jika TMA waduk semakin meninggi tanpa ada upaya pembuangan, maka tingkat keamanan waduk Jatiluhur akan semakin menurun.  Penurunan tingkat keamanan tersebut bisa mengarah kepada jebolnya bangunan tanggul waduk Jatiluhur tersebut. "Kalau penurunan tingkat keamanan berarti bisa menimbulkan konsekuensi yaitu bisa menjebolkan waduk tanggul Jatiluhur," jelasnya. Ditambahkan Djendam, sebagai bentuk antisipasi dari pembuangan air yang ada di waduk Jatiluhur ini, PJT II pun sudah berkoordinasi dengan pengelola pintu air bendung Curug dan bendung Walahar untuk membukakan semua pintu airnya. "Sekarang ini pintu air di Curug yang berjumlah 7 pintu air dan di bendung Walahar sudah dibukakan semuanya agar TMA air dari waduk semakin turun," kata Djendam. (ton)

---

Terhubung langsung dengan banyak teman di blog dan situs pribadi Anda?
Buat Pingbox terbaru Anda sekarang!

PAD Retribusi Kab Purwakarta Terancam Hilang PURWAKARTA, RAKA - Pemerintah Kabupaten Purwakarta terancam kehilangan peluang pendapatan dari pajak retribusi angkutan umum khususnya trayek 01 dan 02 jurusan Sadang Simpang dan sebaliknya. Menyusul para pengemudi angkutan umum di dua jurusan tersebut mengancam tidak akan membayar retribusi yang di diberlakukan mulai Kamis (18/3) kemarin. Tak hanya itu, ancaman juga akan dilakukan sampai tiga tuntutan para supir di kabulkan oleh Pemerintah Kab Purwakarta. "Kami tidak akan memabayar retribusi itu sampai tuntutan kami benar-benar dikabulkan Pemerintah,"kata wakil Ketua Organda Purwakarta Asep Bentar saat bertandang ke gedung DPRD Purwakarta kepada Radar Purwakarta, kemarin. Ketiga tuntutan itu, Pertama, Jalan Ipik Ganda Manah tidak boleh dilalui oleh bis angkutan karyawan karena dinilai telah merugikan. Kedua, dibuatkan terminal di Sadang sebagai pengganti terminal lama. Ketiga dibuatkan terminal di maracang mengingat lahan yang di sewa untuk terminal kini akan dijual oleh pemiliknya. Tak hanya itu, ancaman tak membayar retribusi juga akan dilakukan seluruh para pengemudi di luar trayek 01 dan 02. "Trayek 05, 06 dan 07 pun sudah kita himbau untuk tidak membayar retribusi,"tegasnya. Dijelaskan Asep, Jumlah angkutan trayek 01 di Purwakarta kini ada sebanyak 132 unit dan Trayek 02 berjumlah 135 unit. Maka jika retribusi itu perhari Rp1000, jika dikalkulasikan dalam satu tahun akan mencapai Rp 99.360.000 pertahunnya. "Hal ini pun kami sepakat tidak membayar retribusi mulai hari ini (kemarin,red),"tegasnya. Sayangnya, kedatangan Asep beserta puluhan supir ke Gedung DPRD Kamis (18/3) kemarin tidak mendapat penjelasan dari para wakilnya. Lantaran baik sebagian anggota DPRD dan Pimpinan DPRD Purwakarta saat itu tidak ada di tempat karena ada kunjungan kerja. Menanggapi itu, kepala Dishubparpostel Pemkab Purwakarta Iyus Permana mengatakan tuntutan para pengemudi yang mendatangi gedung DPRD Purwakarta bukan pertama kalinya. Sebelumnya, DPRD, DIshub dan perwakilan Organda Kab Purwakarta telah melakukan beberapa kali pertemuan. Sayangnya, dalam pertemuan tersebut selalu tidak menemukan solusinya. Kendati demikian, Jelas Iyus pihaknya akan segera menyelesaikan permasalan ini secepatnya.  (ton)

---

Dapatkan nama yang Anda sukai!
Sekarang Anda dapat memiliki email di @ymail.com dan @rocketmail.com.

Mahasiswa Lancarkan Mosi Tidak Percaya Ke Pemkab Purwakarta PURWAKARTA, RAKA - Dianggap gagal menyelesaikan sejumlah masalah dalam ruang lingkup pemerintah kab Purwakarta. Kemarin, belasan mahasiswa yang tergabung dalam Front opisisi Rakyat (For) Purwakarta menggelar aksi unjuk rasa ke kantor DPRD Purwakarta. Mereka menyatakan pemerintah saat ini gagal dan menyatakan mosi tidak percaya kepada pemerintah. Namun aksi itu berakhir dengan kekecewaan. Pasalnya DPRD setempat tidak menanggapi lantaran sebagian anggota atau bahkan pimpinan DPRD tidak berada di tempat. Aksi unjuk rasa yang dilakukan sekitar pukul 10.30 WIB. Mahasiswa membawa berbagai peralatan seperti poster, bertuliskan nada kecaman. Salah satunya bertuliskan "tuntaskan sejumlah kasus seperti RPJMD, Kelas Jauh dan APBD 2010". Mereka juga membawa beberapa bendera berbagai lintas organisasi seperti PMII, ParWi, BEM STIE Muttaqien dan komunitas stempel merah. Ada juga poster ukuran besar bertuliskan Mosi Tidak Percaya yang ditempelkan di pintu gerbang DPRD Purwakarta. Aksi unjuk rasa  itu di kawal puluhan anggota Dalmas Polres Purwakarta. Penghalauan pun dilakukan, sehingga massa tertahan beberapa jam saat hendak merangsek masuk ke gedung rakyat. Sejumlah staf setwan DPRD Purwakarta juga terlihat sibuk melakukan lobi untuk menghalau keinginan pengunjukrasa. Massa berniat menyampaikan aspirasinya dengan melakukan audience. Beruntung, beberapa menit kemudian, satu- satunya anggota DPRD dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Deden yang diinstruksikan wakil pimpinan DPRD akhirnya mau menemui pengunjuk rasa di depan halaman kantor DPRD Purwakarta. Sayangnya, kehadirannya itu tidak terlalu menggembirakan. Dia menyatakan jika pimpinan DPRD dan sebagian anggota DPRD lainnya sedang tidak berada di tempat untuk melaksanakan kunjungan kerja. "Lebih baik aspirasi itu kembali dijadwalkan. Sebab terkait sejumlah tuntutan ini secara pribadi saya tidak memiliki kapasitas,"kata Deden di hadapan para pengujukrasa. Kontan, atas pernyataan itu membuat kekecewaan pengunjukrasa. Kordinator Aksi Front Opisisi Rakyat (For) Purwakarta Denhas Mubarok yang dikonfirmasi disela-sela aksi mengaku kecewa atas sikap para anggota DPRD Purwakarta. Denhas menambahkan, pihaknya juga menilai pemerintahan Kab Purwakarta gagal menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam lingkup pemerintahan kab Purwakarta. Seperti, sambung Denhas kasus Rencana Pembangunan Jangka menengah daerah (RPJMD) kab Purwakarta, Kasus kelas Jauh, Kasus APBD 2010. Termasuk tidak adanya implementasi yang serius dari sembilan langkah kebijakan Bupati Dedi Mulyadi SH. "Melihat hal itu, kami pun menyatakan bahwa kinerja pemerintahan kab Purwakarta Gagal. Dan kami menyatakan pula mosi tidak percaya terhadap pemerintah kab Purwakarta,"tandas Denhas. Hingga berita ini di turunkan, pengunjukrasa masih melakukan dialog dengan salah seorang yang juga merupakan anggota komisi III DPRD Purwakarta. (ton)

---

Akses email lebih cepat.
Yahoo! menyarankan Anda meng-upgrade browser ke Internet Explorer 8 baru yang dioptimalkan untuk Yahoo! Dapatkan di sini! (Gratis)

PURWAKARTA, RAKA - DPRD Purwakarta dianggap boros menggunakan anggaran perjalanan dinas. Belakangan ini berbagai kunjungan kerja (kunker) semakin sering dilakukan, namun hasil nyatanya tidak ada. Dewan dipandang ketagihan melakukan kunker untuk mengejar uang saku. Koordinator GMPDP Purwakarta mengatakan, banyak kunker yang seharusnya tidak perlu, tetap saja diadakan karena sudah dijadwalkan. Meski tak memiliki materi yang substansial terkait tugas kedewanan, kunjungan kerja tetap dilakukan, meski kadang harus mencari-cari masalah. Sesuai ketentuan, dalam sebulan, setiap komisi di DPRD Purwakarta diinformasikan mendapatkan hak untuk melakukan kunker maksimal enam kali. Sedangkan kunker untuk unsur pimpinan dewan dalam sebulannya tidak dibatasi. "Dengan aturan tersebut, maka dewan cukup sering bepergian. Akibatnya, anggaran perjalanan dinas pun membengkak," kata Ridwanullah kepada sejumlah wartawan, Kamis (18/2) kemarin. Borosnya anggaran, karena setiap kunker, per anggota mendapatkan uang saku. Jumlah uang saku membengkak karena staf DPRD Purwakarta yang ikut kunker juga mendapat hak yang sama. Bahkan, ditaksir,  plesiran rombongan pimpinan dan anggota DPRD ke Batam yang tentunya menggunakan uang APBD mencapai ratusan juta rupiah.  "Situasi ini dapat memicu ketidakpercayaan dan menyinggung masyarakat ke lembaga legislatif, terlebih saat ini masyarakat dihadapkan pada kesulitan ekonomi. Sense of crisis, legislator Purwakarta telah hilang," tuturnya. Dia menyontohkan hasil yang didapat anggota dewan terkait agenda kunker, tidak ada hasil nyata bagi masyarakat. "Tidak pernah dewan melaporkan tindak lanjut kunker, apa yang bisa diterapkan di Purwakarta. Terlebih jika kunker dilakukan dengan mengajak banyak staf. Tentu anggarannya semakin membengkak. "Nanti alasannya stafnya ditugaskan untuk mencatat. Kan berarti dewannya tidak kerja. Mereka hanya mengejar uang saku," katanya. Kedepan, ia berharap, kegiatan kunjungan kerja (Kunker) atau apapun namanya, lebih baik dikaji ulang.  "Coba kaji, apakah kegiatan tersebut lebih bermanfaat atau tidak. Kalau asas manfaatnya tidak ada, lebih baik dialihkan kepada kegiatan yang pro rakyat kecil," tandasnya. Kepala Bagian (Kabag) Humas Sekretariat DPRD Purwakarta, Hj, Enen Gantina, membenarkan ikhwal adanya kegiatan ke Pulau Batam.  Agendanya adalah kunjungan kerja ke DPRD Kodya Batam guna mempelajari cara penyusunan perda, jelasnya dihubungi wartawan pertelepon, Kamis (18/3). Rombongan DPRD Purwakarta yang melawat ke Batam, sambung Enen, terdiri unsur pimpinan, Komisi II dan staf setwan.  "Kunker diagendakan selama lima hari di Batam dan kembali ke Purwakarta pada Minggu (22/3) depan, "pungkasnya. (rif)

---

Pemerintahan yang jujur & bersih? Mungkin nggak ya?
Temukan jawabannya di Yahoo! Answers!

PURWAKARTA, RAKA - Ratusan rumah di Desa Cikao Bandung, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, terendam banjir akibat meluapnya Sungai Cikao yang berada diwilayah tersebut. Sungai Cikao mulai meluap sejak Rabu (17/3) malam, hingga Kamis (18/3) pagi, air tampak masih mengenangi pemukiman ratusan warga setinggi lutut kaki orang dewasa. Pantauan Radar Purwakarta, Kamis (18/3) pagi, tak hanya rumah, kantor pemerintahan desa setempat, bangunan sekolah dasar dan mushala serta area pesawahan warga juga terendam banjir. Akibatnya, aktifitas warga dan jalannya pemerintahan desa nyaris lumpuh. Masyarakat memanfaatkan perahu menyebrangi wilayah tergenangi banjir, untuk membantu aktifitasnya. Disebagian wilayah Cikao Bandung yang terbanjir memiliki tekstur tanah cekung berbentuk hurup "U" sehingga dibeberapa titik ketinggian air bahkan mencapai 1,5 meter. Warga setempat, Sutisna, (38), menuturkan, air bah Sungai Cikao mulai mengepung pemukiman warga Cikao Bandung sejak Rabu malam, saat wilayah ini sejak Rabu petang hingga malam terus diguyur hujan lebat. Dia memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa banjir bandang diwilayahnya tersebut. Banjir hanya mengakibatkan ratusan rumah, kantor desa, area pesawahan dan ternak diwilayahnya, terendam banjir. Sejauh ini, diakuinya, belum ada warga yang melakukan pengungsian. Pasalnya, kata dia, banjir tersebut sudah rutin setiap tahun saat musim hujan. " Gimana ya, masyarakat dilanda panik, memang ya. Sekalipun rutin, tapi air datang suka mendadak hingga mengenangi pemukiman disini," ungkapnya. Penyebab banjir masih klasik, meluap Sungai Cikao. Akibat curah hujan tinggi dibagian hulu sungai di Wanayasa, kemudian mengalir ke sungai ini hingga ke Curug, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang. Pemicu lainnya, ia menduga, akibat terlambatnya petugas air PJT II Jatiluhur di pintu air Curug, sehingga air meluap. " Sungai Cikao ini juga merupakan aliran air PJT II Jatiluhur yang mengalirkan ke Bendung Curug, Karawang. Kami sudah seringkali meminta PJT II Jatiluhur agar merelokasi warga disini, tetapi PJT II Jatiluhur hingga sekarang belum merespon," tukasnya.  (rif)

---

Mencari semua teman di Yahoo! Messenger?
Undang teman dari Hotmail, Gmail ke Yahoo! Messenger dengan mudah sekarang!

PURWAKARTA, RAKA - Soal Ujian Nasional (UN) untuk wilayah Kabupaten Purwakarta direncakan bakal tiba pada Sabtu (20/3) mendatang. Sebanyak 20 Sekolah Menengah Atas (SMA), 21 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan 19 Madrasah Aliah (MA) se- Purwakarta akan serentak melaksanakan UN pada 22-26 Maret mendatang. Ketua II Panitia UN kab Purwakarta, Zainurrijal, melalui Anggota Panitia UN kab Purwakarta, Khusayani, mengungkapkan, distribusi soal UN dijadualkan tiba di Purwakarta pada Sabtu (20/3), namun bila pendistribusian soal tersebut dari pihak provinsi tidak ada kendala maka  dimungkinkan seluruh soal UN tiba di titik bongkar pada Jumat (19/3). "Titik bongkar distribusi soal UN dilokasikan ditiga sekolah terdiri SMA, SMK, dan MA. Untuk soal SMA di Sub Rayon SMA III Purwakarta, SMK di Sub Rayon SMKN I Purwakarta, dan MA di Sub Rayon MAN Purwakarta," kata Khusayani kepada Radar Purwakarta Kamis (18/3) kemarin siang. Selanjutnya, Kushayani menyampaikan, soal-soal UN tersebut kemudian akan disalurkan pada pelaksanaan UN (22 s/d 26 Maret) dengan mekanisme yang serupa seperti tahun lalu, yakni setiap sekolah penyelenggara UN akan mengambil setiap soal pada masing-masing Sub Rayon sebelum UN dilangsungkan. Namun, lanjutnya, khusus untuk SMA Sukasari, Maniis, dan Tegalwaru, soal UN akan diambil dan disimpan di kantor Polsek setempat lantaran terkendala jarak. "Untuk soal yang ditaruh dan disimpan di kantor Polsek dilakukan dengan pertimbangan jarak. Namun, kami pastikan dari situ tidak akan ada kebocoran," ucapnya. Lebih lanjut, Kushayani menghimbau masyarakat terutama calon peserta UN agar tidak mempercayai setiap pihak yang mengaku memiliki bocoran soal UN. Hal ini pun, kata dia, sudah diintruksikan kepada setiap masing-masing penyelenggara UN melalui kepala sekolah. "Jadi jangan mudah percaya sama kabar seperti itu. Itu bisa saja bohong dan hanya memanfaatkanmomen saja lantaran soal UN darui pihak pusat dipastikan tidak mungkin bocor," katanya. Tahun ini, di Purwakarta tercatat jumlah keseluruhan peserta Un mencapai SMK 3267, SM 3268 dan MA 645 peserta. Selain itu, pelaksanaan UN juga disertakan tim pengawas independen yang mengawasi secara langsung. "masing-masing pengawas akan disertaka dua orang di setiap kelasnya," ucapnya.(rif)

---

Yahoo! sekarang memiliki alamat Email baru
Dapatkan nama yang selalu Anda inginkan di domain baru @ymail dan @rocketmail. br> Cepat sebelum diambil orang lain!