|
PURWAKARTA, RAKA - DPRD Purwakarta dianggap boros menggunakan anggaran perjalanan dinas. Belakangan ini berbagai kunjungan kerja (kunker) semakin sering dilakukan, namun hasil nyatanya tidak ada. Dewan dipandang ketagihan melakukan kunker untuk mengejar uang saku.
Koordinator GMPDP Purwakarta mengatakan, banyak kunker yang seharusnya tidak perlu, tetap saja diadakan karena sudah dijadwalkan. Meski tak memiliki materi yang substansial terkait tugas kedewanan, kunjungan kerja tetap dilakukan, meski kadang harus mencari-cari masalah. Sesuai ketentuan, dalam sebulan, setiap komisi di DPRD Purwakarta diinformasikan mendapatkan hak untuk melakukan kunker maksimal enam kali. Sedangkan kunker untuk unsur pimpinan dewan dalam sebulannya tidak dibatasi. "Dengan aturan tersebut, maka dewan cukup sering bepergian. Akibatnya, anggaran perjalanan dinas pun membengkak," kata Ridwanullah kepada sejumlah wartawan, Kamis (18/2) kemarin.
Borosnya anggaran, karena setiap kunker, per anggota mendapatkan uang saku. Jumlah uang saku membengkak karena staf DPRD Purwakarta yang ikut kunker juga mendapat hak yang sama. Bahkan, ditaksir, plesiran rombongan pimpinan dan anggota DPRD ke Batam yang tentunya menggunakan uang APBD mencapai ratusan juta rupiah. "Situasi ini dapat memicu ketidakpercayaan dan menyinggung masyarakat ke lembaga legislatif, terlebih saat ini masyarakat dihadapkan pada kesulitan ekonomi. Sense of crisis, legislator Purwakarta telah hilang," tuturnya.
Dia menyontohkan hasil yang didapat anggota dewan terkait agenda kunker, tidak ada hasil nyata bagi masyarakat. "Tidak pernah dewan melaporkan tindak lanjut kunker, apa yang bisa diterapkan di Purwakarta. Terlebih jika kunker dilakukan dengan mengajak banyak staf. Tentu anggarannya semakin membengkak. "Nanti alasannya stafnya ditugaskan untuk mencatat. Kan berarti dewannya tidak kerja. Mereka hanya mengejar uang saku," katanya.
Kedepan, ia berharap, kegiatan kunjungan kerja (Kunker) atau apapun namanya, lebih baik dikaji ulang. "Coba kaji, apakah kegiatan tersebut lebih bermanfaat atau tidak. Kalau asas manfaatnya tidak ada, lebih baik dialihkan kepada kegiatan yang pro rakyat kecil," tandasnya.
Kepala Bagian (Kabag) Humas Sekretariat DPRD Purwakarta, Hj, Enen Gantina, membenarkan ikhwal adanya kegiatan ke Pulau Batam. Agendanya adalah kunjungan kerja ke DPRD Kodya Batam guna mempelajari cara penyusunan perda, jelasnya dihubungi wartawan pertelepon, Kamis (18/3).
Rombongan DPRD Purwakarta yang melawat ke Batam, sambung Enen, terdiri unsur pimpinan, Komisi II dan staf setwan. "Kunker diagendakan selama lima hari di Batam dan kembali ke Purwakarta pada Minggu (22/3) depan, "pungkasnya. (rif) |
|
0 komentar:
Posting Komentar