Radar Purwakarta

Rabu, 30 Juni 2010

DPRD Purwakarta Setujui 5 Raperda

5 Raperda Disetujui Oleh Seluruh Fraksi   PURWAKARTA, RAKA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta menyetujui 5 Raperda yang diajukan pihak eksekutif. Raperda tersebut membahas tentang Raperda Penyertaan Modal PDAM, Raperda Retribusi Perikanan, Raperda Pengelolaan Limbah Padat, Raperda RPJMD, dan Raperda Retribusi Pelayanan Kesehatan, Selasa (29/6) di Gedung Paripurna DPRD Purwakarta.   Fraksi Partai Golkar yang memperoleh kesempatan pertama memaparkan pandangannya terhadap 5 Raperda tersebut. Dian Kencana sebagai juru bicara partai secara umum menyampaikan kesetujuan terhadap rancangan 5 peraturan daerah tersebut, seperti terhadap pandangan penyertaan modal PDAM yang dinyatakan sebagai keperluan secara luas bagi pelayanan air bersih di Kabupaten Purwakarta. Meskidemikian, disampaikan seiring dengan penyertaan modal ini Fraksi Golkar meminta pihak pemerintah melalui PDAM kedepan dapat meningkatkan sumber daya manusia dan peningkatan pelayanan masyarakat selain pembebasan lahan potensi air bersih sebagai aset daerah dan PDAM sendiri.     Sedangkan pandangan mengenai raperda retribusi perikanan disetujui dengan implikasi bahwa peraturan tersebut memang dibutuhkan bagi pengembangan potensi wilayah Purwakarta yang besar dalam bidang perikanan. Diharapkan, dengan perda ini juga kemudian dapat dimanfaatkan untuk menggali dan mengembangkan potensi sumber daya ikan dan air. "Tentunya dengan lahirnya perda ini pemantapan terhadap pengendalian bidang perikanan dan peraian perlu dilakukan dengan pengawasan yang ketat agar pelaksanan dilapangan berjalan sebagai mana mestinya," kata Dian. Selain itu, pengesahan mengenai raperda pengelolaan limbah padat Fraksi Golkar menyampaikan pandangannya dengan asumsi pembangunan industri yang dinamis bisa berampak pada penambahan hasil limbah yang mempengaruhi lingkungan hidup, maka diperlukan peningkatan dalam pengelolaan limbah padat tersebut dengan tujuan bisa dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fraksi Golkar memandang seiring disetujuinya raperda ini pemerintah perlu membentuk tenaga pengamat lingkungan hidup yang berkompeten dibidangnya lantaran hingga saat ini dinas terkait belum memiliki badan pengawas lingkungan. "Implementasi perda ini sehingga bisa maksimal,"  ujar Dian dalam pembacaan pandangannya. Sementara dalam pandangan mengenai Raperda Pelayanan Kesehatan Fraksi Golkar menyadari perda ini tentunya dapat meningatkan pelayanan pemerintah akan pelayanan kesehatan kepada masyarakat " Kedepan kami harap bisa berlaku gratis dalam pelayanan ini," katanya.   Berbeda dengan pandangan Fraksi Demokrat. Lewat juru bicaranya, M Alwi Dhani menyatakan kinerja pemerintah daerah dalam rangka visi kurun 5 tahun masih tersisa 50 persen. Seperti dicontohkan pendidikan SMA gratis yang belum berjalan, pemberian buku gratis disetiap tingkat jenjang sekolah belum memadai. Fraksi ini pun menyoroti tentang pelayanan kartu kependudukan seperti kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan kartu kelahiran yang masih belum jelas dengan berbagai alasan klasik. Pasalnya, pada kenyataannya masyarakat masih harus terbebani dengan biaya yang masih ditanggung sendiri.  Oleh karena itu, Fraksi Demokrat memandang hal ini perlu menjadi priortas pemerintah untuk meningkatkan atau melengkapi sarana prasarana dan SDM aparatur pemerintah dari tingkat desa hingga kabupaten dengan sistem yang bersih tanpa banyak omongan miring dan kebocoran dalam pemberian dan penggunaan anggaran.   Alwi yang menyampaikan pandangan fraksinya ini pun menyinggung pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan hotmik, pemasangan listrik gratis, dan tata bangunan yang menjadi identitas Purwakarta yang sebagiannya juga diserap dari alokasi dana desa (ADD). Pihak fraksinya memandang bila alokasi ini, sesuai masukan dari banyak kalangan masyarakat sependapat bila pembangunan bisa lebih penting dialokasikan untuk kebutuhan pokok kearah lain yang lebih layak untuk dikembangkan bagi kepentingan masyarakat. Selain itu, kader Demokrat ini pun menyampaikan program pengembangan air irigasi ditingkat desa secara menyeluruh yang masih jauh dari harapan perlu segera diselesaikan pemerintah, salah satu contoh pengembangan program di Kecamatan Maniis yang hingga kini belum berfungsi sebagai mestinya. "Khusus untuk program optimalisasi air ini harus dikejar, minimal sudah harus berfungsi sebelum musim kemarau tahun ini tiba," tegas Dani seraya mengatakan dalam hal ini sosok pemerintah mestinya mulai melakukan revitalisasi agar pencapaian pembangunan diakhir periode berjalan maksimal dan tidak menjadi keberhasilan tertunda. Ditambahkan fraksinya, padangan dilanjutkan tentang keberadaan integritas Purwakarta yang masih diwarnai dengan keberadaan lokalisasi dimuka gerbang masuk Cikopo Kecamatan Bungursari dan Sawit Kecamatan Darangdan. "Ini perlu ditertibkan, karena adalah salah jika muka gerbang Purwakarta berkarakter masih diwarnai semerbak kupu kupu malam yang menari dan menggoda," kata Dani sedikit berfilosofi yang diikuti sorak tepuk tangan hadirin.   Sementara, dalam rapat paripurna penyampaian pendapat fraksi terhadap raperda 2010 terhadap penyertaan modal. Fraksi Demokrat memandang mendukung penyertaan modal agar dapat mengembangkan pelayanan kepada masyarakat akan keperluan air minum sesuai dengan pengembangan yang sudah ditetapkan BUMN dengan berdasarkan transparansi pengelolaan dan koreksi diri berkesinambungan melalui terobosan-terobosan yang profesional. "Pembinaan dan atas kinerja PDAM menjadi pokok utama agar pelayanan bisa terasa disetiap wilayah baik kota dan pedesaan, karenanya dalam pengelolaan PDAM kedepan diperlukan manajemen yag lebih terarah dengan dukungan semua pihak," paparnya sembari menyebut perlu diupayakan sistem produksi resmi pemerintah yang mewakili masyarakat Purwakarta.   Pandangan mengejutkan disampaikan Fraksi PPP melalui jubirnya. Dalam awal pandangannya, fraksi ini mengaku prihatin dengan banyak hal yang menyita negeri ini pada pertangahan tahun, semisal kasus markus, video porno, bencana alam, yang sedikit banyak dinilai dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat hingga terjadi penurunan dekandensi moral. Karenanya, fraksi ini memandang sebagai penyelenggara pemerintah ditingkat daerah, pemkab memeerlukan fokus kinerja yang tidak melulu berpaku pada sistem penyelanggaran dan keberhasilan program, namun juga perlu diselipkan pembelajaran moral melalui lembaga pendidikan dan lainnya. Fraksi ini juga melihat bahwa kebersamaan adalah segalanya dalam rumusan pembangunan. Artinya berbeda tapi sama termasuk perlunya kebersamaan antara bupati dan wakil bupati. Berbicara maslah penyertaan modal, Fraksi PPP melihat agar selanjutnya bisa digunakan sesuai perencanaan dengan tujuan pengembangan jaringan bagi pemenuhan kebutuhan ketersedian air bersih selain peningkatan mutu pelayanan masyarakat. Sedangkan mengenai raperda retribusi perikanan, lanjut Gandiryawan dalam pandangan fraksinya, diharapkan akan menumumbuhkan ekonomi kerakyatan yang disanding pemerintah selaku pelindung ekonomi terutama bagi pelaku usaha bermodal kecil. Sedangkan mengenai raperda pengelolaan limbah padat hampir diusulkan senada dengan fraksi lainnya, dimana diharapkan implementasinya tidak menimbulkan ekses negatif bagi lingkungan namun melahirkan nilai ekonomis yang menguntungkan untuk kesejahteraan secara masyakat luas.  Dan mengenai raperda pelayanan kesehatan, PPP melihat pelayanan kedepan perlu berlaku tanpa biaya. Hal tidak berbeda disampaikan Fraksi PAN. Dadang Sudirman dalam laporan pandangannya menyatakan pemerintah daerah harus konsisiten untuk melaksanakan 5 perda ini sebagai cermin untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Dimana, kontrol dan pengawasan pelaksanaanya pun perlu berjalan maksimal secara berkelanjutan. Seperti dalam pandangan raperda retribusi perikanan yang disampaikan sebagai wujud implementasi perbaikan tata lingkungan selain peningkatan pendapatan asli dareah. Sedangkan mengenai penyertaan modal diharapakan bisa memberikan kontribusi positif bagi daerah untuk pelayanan prima. "Pemerintah harus tahu pengelolaannya bukan hanya perencanaan program saja, karenanya dibutuhkan pengelolaan konsisten dan kesinambungan untuk menjaga amanah yang diasalkan dari uang rakyat ini. Artinya dana ini harus dikelola sebaik-baiknya oleh setiap instansi atau lembaga manapun dengan kaidah yang baik lagi memiliki mutu secara jujur dan aman," katanya. Tentang limbah padat, Fraksi PAN menyampaikan hal umum seperti fraksi lainnya. Seperti pengelolaan limbah padat yang diperuntukan bagi seluruh warga masyarakat Purwakarta dengan mengedepankan pembinaan pengawasan yang tolak ukurnya tidak hanya dilakukan pemerintah namun juga masyarakat  dengan mengusulkan pembuktian secara administrasi oleh produsen secara rutin untuk evaluasi terhadap dampak pencemaran. Selanjutnya, mengenai pelayanan kesehatan sejatinya akses diperuntukan bagi pelayanan publik yang disesuaikan kembali dengan kemampuan ekonomi masyakat. "Pelayanan kesehatan saat ini masih jauh dari memadai, masih banyak terdengar keluhan masyarakat yang tidak mendapat pelayanan kesehatan karena pemda kehabisan dana. Kami berharap bahwa dari perda ini hendaknya kemudian dapat dirasakan seluruh masyakat Kabupaten Purwakarta dengan harapan tanpa dipungut biaya atau gratis," jelas Dadang. Sementara pandangan Fraksi PKB yang disampaikan lewat Asep Saepul Milah menjelaskan pandangannya mengenai 5 raperda tersebut lebih menyoroti   perlunya pengembangan karakter bebasis religi di setiap wilayah agar bisa terwujud dengan baik bagi modal berharga untuk pemahaman ajaran Islami dengan sistem yang komprehensif. Namun secara umum dari 5 raperda tersebut fraksi PKB senada mengungkapkan kesetujuan mengenai raperda penyertaan modal yang perlu dikembangkan dengan sistem pelayanan ketersedian air bersih bagi masyarakat selain penanaman aset daerah. "ini pun implementasi dari kewajiban pemda bagi masyarakat dalam penyediaan air bersih. Pemda sebagai pemilik modal dan penanggungjawab perlu menyertakan modal sehingga PDAM dapat mengembangkan potensi dan aset yang dimiliki Purwakarta," kata Asep sambil mengatakan dalam pelaksanaannya pun PKB meminta pemerintah membentuk komite investigasi untuk mengawasi pengeloaan di PDAM selain perbaikan infrastruktur di wilayah Kecamatan Plered. Lalu, dari pandangan fraksi PKB terhadap raperda retribusi perikanan diungkapkan sebagai ungkapan dari jawaban persoalan yang terjadi saat ini bagi mewakili keberlangsungan para petani dan pembudiaya lokal khususnya petani pribumi. Mengenai limbah raperda limbah padat, disampaikan bila itu diupayakan bagi antisipasi akan pencemaran terhadap lingkungan efek dari keberlangsungan industrialisasi. Asep yang mewakili Fraksi PKB juga menyampaikan permohon maaf kepada masyarakat lantaran belum bisa mewakili hal pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara masksimal. "Kita tetap upayakan dan perjuangkan agar kedepan hal dalam pelayanan kesehatan bisa berlaku tanpa biaya," jelasnya. Fraski Gabungan DPRD Purwakarta terdiri Hanura, PKS dan Gerindra, (Pembaharuan Gerakan Nurani Sejahtera) yang disampaikan Sri Puji Utami menyatakan bila ke 5 raperda tersebut seyogyanya bisa meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Purwakarta kedepan dengan proporsional.   Terkait itu, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi dalam penyampaian pandangannya mengungkapkan apresiatif terhadap pandangan dan kegundahan fraksi-fraksi DPRD Purwakarta. Pemerintah, kata bupati, tetap terus menyesuaikan langkah-langkah pencapaian dalam pembangunan Purwakarta dengan mengendepankan nilai-nilai sosial ekonomi secara arif dan bijaksana. Selain itu, pemerintah juga terus melakukan upaya terhadap sinergitas pembangunan yang dibangun dengan menggali potensi-potensi wilayah yang ada dengan regulasi yang lebih bersih dan sehat. (rif)

| 0 komentar

Selasa, 22 Juni 2010

Melihat Aktifitas SMA PGRI III Purwakarta Terapkan Edukasi Berdemokrasi dan Wawasan Keorganisasian Melalui Class Meeting

CAP. Siswa PGRI III tngah melangsungkan kegiatan Clas Meeting di halaman sekolah dan ruang kelas. Kegiatan ini merupakan prakarsa  dari kesepakatan siswa dari masing-masing kelas melalui OSIS . Class Meeting atau pertemuan antar kelas merupakan bagian dari rangkaian kegiatan belajar mengajar di sekolah setelah tahapan ujian sekolah rampung dilakukan. Lalu, apa saja dan bagaimana kegiatan yang dilakukan sekolah dalam class meeting tersebut? RIVA ARIFIN     Pelaksanaan kegiatan class meeting biasanya dilakukan dengan berbagai cara dan sistem oleh pihak sekolah, seperti melalui pentas seni, diskusi terbuka, hingga pekan olahraga antar kelas. Namun demikian, sistem pelaksanaannya bisa jadi tidak diberlakukan sama dimasing-masing sekolah. Ada juga yang diprakarsai pihak sekolah melalui bidang kesiswaan, dan ada yang menyerahkan langsung kepada siswa melalui organisasi siswa intra sekolah (OSIS). Tujuannya sama, yakni bagi pengembangan potensi siswa selain memberikan binaan tambahan usai tahapan ujian sekolah.     Seperti yang dilakukan di SMA PGRI III Purwakarta. Usai ujian akhir sekolah tahun ajaran ini, pihak sekolah memberikan keleluasaan terhadap siswa untuk melaksanakan kegiataan class meeting/pertemuan antar kelas. Dimana, melalui perwakilan masing-masing kelas, mereka (siswa, red) diperbolehkan menentukan dan memberikan suara untuk menentukan kegiatan apa saja yang bakal dilangsungkan untuk mengisi masa tenggang usai ujian sekolah tersebut, dengan catatan, tidak menyimpang dari sistem kurikulum yang sudah distandarkan. "Semua kegiatannya kami serahkan kepada siswa, ini juga sebagai pembelajaran yang tidak mengikat untuk pengembangan wawasan keorganisasian dan upaya pembelajaran terhadap siswa dalam mengaplikasikan demokrasi untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari," kata Jamil, PKS Humas SMA PGRI III Purwakarta, disela-sela pembinaan class meeting siswa.     Disebut pengembangan wawasan keorganisasian, tambah Jamil, lantaran proses tahapan dalam pelaksanaan pertemuan antar kelas atau class meeting itu langsung digarap oleh masing-masing siswa perwakilan kelas yang dipandu oleh OSIS. Sedangkan pengembangan aplikasi demokrasi diterapkan dari tahapan penentuan kegiatan disekolah yang disetujui atas dasar kesepakatan dan suara terbanyak sesuai kebutuhan dan potensi yang ada disetiap masing-masing kelas. "Dengan demikian, selain kegiatannya tepat sasaran dan sesuai kebutuhan siswa, ini juga menjadi hal yang menarik bagi mereka untuk mengeksplor kemampuan dan bakat yang dimiliki. Apalagi, meski tidak secara langsung, didalamnya itu terselip pembelajaran mengenai wawasan keorganisasian dan sistem demokrasi yang juga kini diterapkan dalam era kebangsaan kita," kata Jamil.     Unik memang yang diberlakukan satu SMA swasta di Purwakarta ini. Disatu sisi pihak sekolah memberikan edukasi secara tidak langsung mengenai kebebasan menentukan pilihan, disisi lainnya juga memberikan edukasi dalam wawasan keorganisasian secara mandiri yang dijabarkan dari konteks pembelajaran langsung dalam mengisi waktu senggang usai ujian sekolah berakhir.     Kepala Sekolah SMA PGRI III Purwakarta, Drs. Oma Karsoma, mengatakan, selain mengupayakan pembelajaran mandiri terhadap siswa, pihak sekolah pun tidak lepas memberikan pengayaan dan remedial selama masa senggang usai ujian sekolah tersebut berlangsung. "Tahapan pelaksanaannya selama 1 minggu, kita fokuskan kegiatan untuk mengembangkan potensi siswa dari segi kognitif, afektif, dan psikomotornya," jelas Oma Karsoma.     Kedepan, lanjut Oma, pihak sekolah akan terus memacu upaya pembelajaran (dalam masa senggang usai ujian sekolah,red) tersebut dengan memberikan stimulus melalui pemberian piala bergilir masa class meeting. "Tidak menutup kemungkinan agar pengadaan dan pengayaan ini berlanjut penuh hasil, kita bakal adakan semacam piala bergilir dalam pelaksanaan pertemuan kelas ini. Sehingga, setiap siswa pun akan termotivasi untuk melakukannya secara mandiri dan tanggungjawab," tutur Oma Karsoma.(*)

| 1 komentar

Rabu, 02 Juni 2010

Partisipasi Perempuan Minim dalam Musrenbang

PURWAKARTA, RAKA - Partisipasi perempuan dalam perencenaan Musrenbang (Musyawarah Perencaan Pembangunan) di tingkat desa dinilai minim atau kurang.         Seperti disampaikan, Ketua Karang Taruna Kecamatan Maniis, Deni Yusuf. Menurutnya, kurangnya partisipasi perempuan         dalam proses perencanaan pengambilan kebijakan pubik seperti musrenbang menyebabkan aspirasi perempuan terbaikan.         Hal demikian, jelas dia dapat dilihat dari beberapa proses pelaksanaan musrenbang di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten.         Adapun temuan dari survei yakni penjadwalan pelaksanaan rapat musrenbang digelar pagi hari, sehingga perempuan tak bisa mengikuti secara penuh lantaran kesibukan domestik yang harus dijalankannya seperti merawat anak, melayani suami dan lainnya. Selain itu, kurangnya pengetahuan tentang musrenbang juga menjadi penyebab lain dari minimnya keterlibatan perempuan, sehingga mereka tidak bisa menyampaikan aspirasinya.         Menurut dia, guna menyikapi hal itu organasi perempuan di tingkat desa maupun kota seperti PKK, harus terus mendorong peningkatan pengetahuan dari para perempuan di wilayahnya masing-masing supaya ketika  musrenbang digelar         mampu menyuarakan aspirasnya.         "Kedepan kader perempuan disetiap wilayah perlu menyuarakan hal ini lebih baik supaya aspirasi-aspirasi kaum perempuan juga tidak terabaikan. Dan yang terpenting, pihak penyelenggara pun dalam hal ini perlu melakukan koordinasi yang lebih terarah, "papar Deni.         Deni juga menegaskan dalam urusan pemberdayaan tidak boleh ada diskriminasi. Pelaksanaan Musrenbang atau apapun adalah aspirasi masyarakat tanpa membandingkan gender. "Perempuan juga jangan mengisolasi diri karena tidak ada istilah aspirasi pemberdayaan perempuan atau pria, semanya punya hak yang sama," jelasnya seraya menyebut justru dalam momen ini sudah sebaiknya dimanfaatkan kaum perempuan untuk ikut tampil.         Sementara Ketua Komisi IV DPRD Purwakarta, Neng Supartini, menyambut baik peran serta perempuan dalam pelaksanaan Musrenbang perlu digalakan. "Sepakat. Kalau perlu dalam pelaksanaan musrenbang juga diundang LSM perempuan selain PKK dan Dharma Wanita agar kepentingan dan program perempuan  ikut disuarakan,"tukasnya.         Satu Kepala Desa di Desa Neglasari, Kecamatan Darangdan, Temang Sulaeman, menyampaikan dalam setiap pelaksanaan Musrenbang jumlah rata-rata perwakilan undangan perempuan berjumlah 50 orang dari peserta undangan keseluruhan 200 orang. (rif)

| 0 komentar

Tanggapi Respon Petani, Kecamatan Akan Terjunkan PPL

FOTO Ahmad Korib   PURWAKARTA, RAKA - Keluhan sejumlah petani di Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta awal masa tanam sekarang ini yang mengkhawatirkan ancaman hama direspon pemerintah kecamatan setempat. Saat ini, petani di wilayah tersebut diminta untuk tidak terlalu khawatir karena pihak pemerintah kecamatan akan segera memberikan penyuluhan berkoordinasi dengan pihak Dinas Pertanian melalui Petugas Penyuluh Lapangan (PPL). Demikian disampaikan Sekertaris Camat Kecamatan Pasawahan, Ahmad Korib, kepada RAKA Selasa (1/6) kemarin. Menurutnya, untuk menekan kekhawatiran akan ancaman hama ditingkat petani pihak kecamatan sebenarnya sudah jauh-jauh hari melakukan antisipasi diantaranya dengan melakukan koordinasi aktif dengan pihak PPL setempat. **Petani diwilayah kami jangan terlalu khawatir dengan hal ini, secepatnya PPL akan kami terjunkan untuk memberikan penyuluhan,** katanya. Ditambahkan, untuk mengantisipasi ancaman hama seperti keong, tikus, dan semacamnya, para petani juga diminta untuk turut serta aktif melakukan antisipasi dini dengan bergerak menyisir lokasi-lokasi yang diduga dijadikan tempat berkembangbiaknya hama tersebut. Lebih baik lagi, sambung Ahmad, laporan perkembangannya bisa terus diinformasikan berkala baik melalui pemerintah desa/kecamatan maupun PPL. **Kami respon semua masukannya, untuk kemudian ditindaklanjuti secara bersama-sama,**ucap Ahmad Korib. Pemerintah Kecamatan Pasawahan, tambahnya, akan mengakomodir kebutuhan warga termasuk petani sehingga diharapkan kesejahteraan dan kebutuhan warga terutama di wilayah Pasawahan turut diperhatikan. **Harapan kami ancaman hama itu tidak terjadi, sehingga hasil produksi pun tidak terkendala,**harap Ahmad. Diberitakan sebelumnya, sejumlah petani di Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta mengkhawatirkan serangan hama keong menjelang pertengahan musim tanam tahun ini. Pasalnya, jika serangan hama itu datang hasil tanam dan panen petani bisa tidak optimal sesuai harapan.(rif)

| 0 komentar

Program KNPI Harus Di Reorientasi dan Reaktualisasi

FOTO :  Aef Durrohman   PURWAKARTA, RAKA -  Salam hangat bagi pengurus KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) Kabupaten Purwakarta terpilih periode 2010-2013 rupanya masih terus bergulir dari sejumlah organisasi kepemudaan. Buktinya, usai perhelatan panas tampuk tertinggi organisasi kepemudaan (OKP) yang digelar Minggu (29/5), kini kalangan kepemudaan di kabupaten tersebut berharap pengurus terpilih mampu me-Reorientasi dan me_Reaktualisasi program KNPI kedepan. Ketua FKPPI Kabupaten Purwakarta, Aef Durrohman, menyampaikan KNPI melalui ketua terpilih dan pengurus didalamnya harus mampu me-Reorientasi dan me-Reaktualisasi program kepemudaan secara umum dengan menyusun visi dan misi yang dibangun untuk kepentingan pemuda secara menyeluruh. "KNPI terpilih harus mampu mereview dan menganalisa program KNPI untuk kemudian disesuaikan dengan konteks yang dibutuhkan saat ini. Melalui KNPI,  kepentingan pemuda perlu bisa diakomodir," kata Aef Durrohman via ponselnya, Rabu (2/6). FKPPI, sambung Aef, siap mendukung dan menjadi mitra dalam pelaksanaan program-program KNPI yang telah di Reaorientasi dan Reaktualisai pengurus. Namun, bagi langkah yang bisa dilakukan secara harmonis bersama OKP lainnya tersebut, maka hal yang perlu dibayar oleh pengurus saat ini, yakni menggamblangkan dan mengaplikasikan program kepemudaan secara umum. jelas, terukur, spesifik. "Selanjutnya program harus dilaksanakan secara bersama tanpa melihat kubu A atau B hanya karena perhelatan kemarin. Saat ini, bagi kepemudaan di Kabupaten Purwakarta kebersamaan akan lebih berharga dan bermanfaat," tandas Aef. Selain itu, tambah Aef lagi, KNPI pun harus bisa menjalin kemiteraan dengan Pemerintah Daerah Purwakarta tanpa mengurangi karakterisitik pemuda untuk kritis terhadap kebijakan pemerintah. "Potensi yang saat ini ada di tubuh KNPI Kabupaten Purwakarta sangat besar. Ini juga sekaligus membuka kesempatan kepada pengurus untuk tidak terlalu berpaku pada pemerintah seperti dalam aspek anggaran misalnya," paparnya. Sementara, ketua terpilih KNPI Kabupaten Purwakarta periode 2010-2013, Hendra Gunawan, ketika hendak dimintai komentarnya sedang tidak ada ditempat kerjanya. Begitupun ketika dikonfirmasi melalui ponselnya belum ada jawaban. (rif)

| 0 komentar