Selasa, 11 Oktober 2011
"Silahkan Orang Mendaulat Seperti itu "
SEBAGAI seorang bupati, H. Dedi Mulyadi, SH Bupati Purwakarta tidak luput dari berbagai kontroversi. Dia yang resmi menjabat bupati pada tahun 2008 lalu, belakangan ini menjadi bahan pembicaraan sejumlah kalangan, baik politisi, budayawan, masyarakat hingga akademisi karena sikap dan kebijakannya mengundang kontroversi.
Terakhir, terkait kebijakan pembangunan patung wayang di sejumlah titik taman kota sebagai warisan budaya sekaligus sebagai identitas keberadaan Kabupaten Purwakarta. Namun, dibalik sikap serta kebijakan yang mengundang kontroversi, perlu di akui atau tidak, namanya justru kini makin dikenal melalui buah karya-karyanya dalam membangun Purwakarta. Malahan dimungkinkan melegenda di Tanah Air. Selain itu, terlepas dari hal yang kontroversi, ternyata sejumlah kebijakan terutama dalam program pembangunan yang sudah berjalan ini cukup diapresiasi oleh masyarakatnya. Termasuk kebijakan penataan kota yang di lakukan secara berkesinambungan. Roda kepemimpinan yang berjalan hingga kini dibuktikan dengan perubahan wajah Kab Purwakarta.
Lalu bagaimana Bupati menyikapi soal ini, berikut petikan wawancara wartawan Radar Karawang dengan Bupati Purwakarta H. Dedi Mulyadi, SH di Gedung Kembar Purwakarta, Sabtu (1/10) kemarin.
Bagaimana pendapat bapak, ada yang menjuluki Bapak sebagai Bupati kontroversi, karena dari setiap kebijakan selama ini?
"Silahkan orang mendaulat saya seperti itu. Bahkan sah-sah saja, tapi bagi saya, sebagai Bupati saya akan tetap bekerja demi membangun Purwakarta. Silahkan anda bertanya, apakah kebijakan yang selama ini dilakukan itu, telah penilaiannya bagaimana oleh masyarakat. Itu yang menjadi ukuran. Sebuah gagasan yang di usung menimbulkan reaksi perdebatan di masyarakat nah itu bagus".
"Saya cerita begini, masyarakat ini sering di berikan wacana untuk mereka agar satu sama lain memberikan pandangan pada sebuah objek. Jangan terus-terusan, dia dibikin monoton. Saya memberikan contoh, masyarakat yang monoton itu ketika terjadi perubahan kelihatannya sock. Kita mengalami 32 tahun tanpa ada gejolak apapun, tapi ketika ada perubahan, gejolaknya berdarah. Berdampak pada ekonomi stabilitas pasar. Setelah reformasi ini kita ini sering ada letupan. Tapi dari letupan itu kita menjadi terbiasa. tidak terkejut lagi. Akibatnya, letupan yang terjadi hari ini tidak mempengaruhi stabilitas, pasar, ekonomi. Jadi masyarakat sudah biasa. Banyak orang demo biasa. dan dengar=dengar suara itu, orang biasa. tapi orang yang belum terbiasa panik. Masyarakat harus terbiasa dengan wacana. Nanti ada yang disebut dengan kedewasaan. Nanti dari segala sesuatu perbedaan itu akan diselesaikan dengan tata nilai. Dengan diskusi seminar, simposium dengan berbagai pertemuan yang intelek. yang lebih menguji kepada kebenaran akademis. Berujung kepada kebenaran spirit. nanti masyarakat terbiasa pada wacana ini. Nah dari sedemikian rupa pembangunan yang sudah dilaksanakan, kalau hanya satu yang mengundang kontroversi itu tidak jadi masalah. Item pembangunan itu kan banyak, jalan listrik jalan, pasar, puskesmas. ya Wajar kalau ada satu yang menjadi kontroversi. Tidak masalah".
Bukankah alangkah baik kalau sebuah letupan (kebijakan kontroversi) itu perlu diantisipasi sejak dini. Bagaimana menurut bapak?
"Jadi begini kalau kita membuat sesuatu itu terbalik, dan sesuatu itu dibuat lebih panjang justru itu tidak akan jadi-jadi. Saya punya pengalaman menjadi wakil bupati, pernah menjadi komisi E. Saya tahu betul. Jadi saya mengalami betul kepemimpinan-kepemimpinan dahulu. Jadi sesuatu yang di "wacanakan" itu akan ribut dulu.
Gak jadi membangunnya. Anda di rumah, berencana ingin membeli A, kemudian mendiskusikan kepada istri anda. Ketika istri anda mempunyai pendapat B dan anak anda memiliki pendapat C, maka itu tidak akan terjadi yang sudah anda rencanakan. Karena masing-masing tarik menarik kepentingan. Lain prinsipnya dengan "prok..prek prak".
Dibalik kebijakan yang kontroversi, tapi mayoritas masyarakat justru ada yang juga menilai bahwa dari kebijakan yang di gulirkan selama ini justru telah banyak melakukan perubahan, khususnya dalam pembangunan Infrastruktur di Kab Purwakarta. Bagaimana Bapak menanggapi hal ini?
"Apakah pembangunan purwakarta saat ini banyak yang berubah atau tidak, dari mulai sisi pelayanan publik pendidikan, sistem sosial, Kesehatan serta infrastruktur. Adanya perubahan atau tidak, saya kembalikan kepada masyarakat untuk menilainya. Artinya, lebih baik apakah dari 1 ke 3, 3 ke 7 dan 7 ke 9 itu yang menjadi ukurannya. Nah kalau hari ini prestasi pemerintah dari 1 ke angka 7, menurut saya sudah tinggi. Dan, kalau masyarakat mendambakan angka 9, kita sudah punya 7. Artinya apa yang diinginkan masyarakat sudah semakin dekat kita wujudkan".
Dari kebijakan pembangunan yang di gulirkan selama ini, apakah ada yang di tonjolkan?
"Yang pertama pembangunan tidak boleh menonjolkan sesuatu. Dan pemerintah tidak cenderung mengarahkan ke arah itu. Sebab yang dilakukan hari ini, semuanya berjalan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dasar publik. Jadi tidak ada istilahnya pembanguna A meninggalkan pembangunan B. Kita lihat saja contohnya, pada pembangunan infrastruktur jalan orang beranggapan fokus saya hanya kerah situ, ternyata tidak. Tapi ada juga pelayanan pelayanan publik kependudukan, kesehatan dan itu berlaku menyeluruh. Artinya pelayanan kependudukan seimbang dengan infrastruktur. Dalam pelayanan kesehatan, kita juga telah membangun puskesmas rawat inap. Dan saat ini pun pelayanan rumah sakit daerah kondisinya jauh lebih baik. Pola pendidikan kita melihat hari ini pun lebih baik, kendati masih ada beberapa ruang kelas yang pembangunanya perlu saya dorong untuk diselesaikan".
Seberapa pentingkah sebuah pembangunan infraskturtur bagi bapak?
"Pemerintah daerah itu intinya memang membangun infrastruktur jalan, sekolah kesehatan, pendidikan seperti contoh kenapa Kec Sukasari di sebut sebagai wilayah tertinggal. Kenapa Dokter, guru atau bidan tidak mau di tempat di Sukasari. Karena akses infrastrukturnya sulit di akses.
Apakah ada jaminan infrastruktur yang baik akan memberikan kesejateraan masyarakat?
Tentu saja, sebuah infrastruktur yang baik akan memberikan jaminan pelayanan untuk masyarakat. Di sini saya berbicara bukan jaminan kesejateraan. Sebab sejahtera belum tentu bisa raih oleh orang sukasari. Tapi pelayanan pemerintah melalui infrastruktur untuk memudahkan pemerintah memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Sejahtera belum tentu karena kebutuhan orang berbeda dari setiap wilayah.
Lalu, bagaimana menanggapi suara sumbang yang menyebutkan kebijakan pemerintah belum menyentuh kepada sasaran masyarakat secara utuh?
"Kalau pembangunan harus menyentuh seluruh sasaran masyarakat, itu artinya bukan kewajiban bupati saja. Ada gubernur, Presiden, para mentri. Kita tanya kapasitas keuangan daerah berapa?. Sangat kecil. Sehingga pertanyaannya adalah yang mana menurut masyarakat yang belum tersentuh. Kewajibannya apakah menjadi kewajiban Bupati, Gubernur para mentri atau presiden. Tapi dari aspek kewajiban dasar pemerintah, pemerintah memiliki kewajiban memberikan standarisasi pelayanan kepada masyarakat. kalau di tanya tentang kepuasan publik secara utuh. Tidak akan pernah ada. Karena kepuasan itu tidak pernah ada. Sekali lagi, sekarang purwakarta lebih baik atau tidak dari pada dulu"
Kalau setelah semua program teraplikasi, selanjutnya Purwakarta kedepan akan bagaimana lagi pak?
"Tentunya, Kedepan kita akan meningkatkan kualitas, potensi daerah, infrastruktur, pelayanan pemerintah semuanya harus lebih bagus. Tapi hari ini, kalau ibarat makan, yang penting bisa makan dulu belum bicara penyajian. Intinya, bisa kenyang dulu. Namun, setelah program mencapai kualitas yang lebih baik, itu semua akan mengarah kepada kualitas estetika yang disebut peradaban. Ya itu tadi, semuanya bermuara pada tata nilai"
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
pengunjung
0 komentar:
Posting Komentar