Radar Purwakarta

PURWAKARTA, RAKA - Rencana Pemkab Purwakarta membagikan baju bagi para petugas RT, RW se-kabupaten Purwakarta, tampaknya mulai menuai soal. Salah satu LSM di Purwakarta mempersoalkan pemampangan logo Bupati di dalam baju tersebut. Apalagi, pengadaan baju itu, jelas-jelas dianggarkan melalui dana APBD 2009, bukan merupakan uang pribadi.

Direktur LSM TOPAN RI Purwakarta Wawan Ridwan menyesalkan adanya pemampangan logo Bupati Purwakarta.

"Seharusnya, gambar itu Logo pemkab Purwakarta saja. Apalagi, pembagian baju itu kan menggunakan uang negara, bukan uang pribadi,"kata Wawan kepada RAKA Senin (13/4).

Wawan mengaku, pemampangan logo bergambar Bupati. Diketahui, setelah pihaknya melihat pola atas rencana pembuatan baju RT, RW. Menurutnya, Baju itu, bermodel baju kampret warna hitam, berlengan panjang dan bergambar Bupati Purwakarta dan logo no 9, sebagai program Bupati yaitu menuju 9 langkah digjaya Purwakarta.

"Ini kan aneh! Kenapa, hanya gambar Bupati saja. Tetapi jika memang harus dipaksakan, seharusnya gambar wakil Bupati pun harus disertakan juga,"Sergah Wawan.

Pihaknya, lanjut dia pada dasarnya sangat setuju dengan adanya pembagian baju seragam itu. Ia melihat hal itu akan memudahkan keseragaman serta memperlihatkan kekompakan antara para RT-RW itu sendiri. Apalagi, unsur pemerintah yang paling bawah ini, justru sering terabaikan.

"Kami sebenarnya mendukung pembagian baju itu. Tetapi, jika pembagian itu untuk lebih mempopulerkan nama Bupati, tak semestinya harus dilakukan,"ujarnya.


Dikatakan Wawan, pengadaan baju bagi RT-RW tercantum dalam APBD 2009 dengan anggaran sebesar 348 juta. Rencananya, baju itu akan di bagikan ke 4497 RT-RW se-Kabupaten Purwakarta.

"Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah karena Bupati menjadi penguasa, sehingga bisa lebih kuasa menggunakan anggaran APBD, demi kepentingan pribadi,"tanyanya.

Sementara itu, Kabag Pemdes Pemkab Purwakarta, Nana Mulyana sebelumnya memebenarkan akan adanya rencana pembagian baju bagi RT-RW se- Purwakarta. Bahkan dipastikan, pembagian itu akan dilakukan usai pemilihan umum legislatif ini. Selain itu, alasan pembagian baju itu juga, merupakan reward bagi ribuan petugas lembaga masyarakat Rt dan Rw se Purwakarta sebagai bentuk penghargaan atas andil mereka dalam membantu kelancaran petugas pemkab dilapangan.

"Selama ini urusan pemerintahan tidak jarang melibatkan tenaga mereka, dari menjaga keamanan sampai hal pendataan penduduk bahkan terkadang lebih. Timbal baliknya, kami beri mereka penghargaan berupa setelan pakaian,"kata Kabag Pemdes.

Hal senada juga sempat dilontarkan oleh Sekcam Kecamatan Purwakarta, Endang Abdulah. Pihaknya membenarkan akan adanya rencana pembagian itu. Pihaknya pun telah melakukan pendataan kepada seluruh petugas RT dan Rw yang ada diwilayah tugasnya. Dan hasil pendataan sudah dilayangkan kembali ke pemkab. (ton)

KPUD Batasi Waktu Penghitungan

PURWAKARTA, RAKA - Komisi Pemilihan Umum Daerah kabupaten Purwakarta membatasi waktu penyerahan hasil suara dari tingkat PPK. Pasalnya, pembatasan ini menyusul 15 April, mulai akan dilakukannya sidang rekapitulasi hasil penghitungan dari tiap kecamatan. Sehingga dipastikan pada tanggal tersebut, panitia penyelenggara pesta demokrasi ini, baru bisa menerima data penghitungan secara keseluruhan.

Ketua KPUD Purwakarta, Dadan K Ramdhan mengatakan pembatasan waktu itu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hanya, dari jeda waktu yang relatif singkat itu, ia memastikan seluruh PPK akan bisa menyerahkan data perhitungannya, walaupun hingga saat ini, penghitungan suara ditingkat PPK masih terus dilakukan.

"Sebenarnya, sudah hampir semua PPK telah selesai melaksanakan sidang pleno rekapitulasi penghitungan suara. Tetapi data itu belum semuanya diserahkan ke KPUD,"kata Dadan kepada RAKA Senin (13/4), di kantor PPK Sukatani.

Dengan demikian, kata Dadan hingga saat ini pun pihaknya belum bisa memastikan perolehan sementara suara para calon legilsatif. Apalagi, pihaknya hanya akan menyediakan tabulasi nasional untuk perolehan suara DPR RI tanpa suara keseluruhan, ini katanya sesuai tabulasi yang dibuat KPU Pusat. "Tabulasi itu juga diakses melalui internet," katanya.

Pihaknya pun menegaskan, untuk penghitungan PPK Purwakarta dimungkinkan akan memakan waktu lama di banding dengan penghitungan yang dilakukan PPK lainnya. Sebab kata dia, untuk PPK itu, sekitar 20 persennya, jumlah TPS terkonstrasi di Kecamatan itu.

"Kami sendiri tak mengalami kendala dalam merekap perolehan suara. Sebab di 16 kecamatan, sebagian PPK telah menerima surat suara dari tiap TPS. terkecuali untuk PPK Purwakarta. Sekitar 20 persennya, jumlah TPS terkonstrasi di Kecamatan Purwakarta,"katanya.

Akan tetapi, diakuinya saat ini sudah ada sebagian PPK yang telah menyerahkan data rekapan penghitungannya. Bahkan pihaknya juga telah melakukan penarikan sebagian logistik di PPK itu. Meski Dadan kembali menegaskan, tidak akan mengadakan tabulasi perolehan suara tersebut, tetapi Pihaknya hanya menyediakan tabulasi nasional untuk perolehan suara DPR RI, sesuai tabulasi yang dibuat KPU Pusat.

Pertanyakan Keamanan Kotak Suara

Sementara itu, sejumlah saksi mempertanyakan keamanan penyimpanan kotak suara. Sepertihalnya, yang terungkap saat salah seorang saksi dari salah satu parpol mempertanyakan hal itu. Menurutnya, keamanan kotak suara, diragukan. Menyusul, dari kabar yang diterimanya, para petugas PPK Sukatani telah menyimpan kotak suara di luar kantor PPK dengan alasan keamanan.

"Ini yang saat ini menjadi perbicangan para saksi. Sebab secara ketentuan, kotak suara tetap di simpan kantor PPK,"tandas Andri saat bertemu di kantor PPK Sukatani. (ton)