Radar Purwakarta

PURWAKARTA,RAKA- Purwakarta bebas minyak tanah (minah) bersubsidi. Pasalnya, PT Pertamina sudah menarik minah bersubsidi menyusul tuntasnya program konversi di seluruh wilayah kecamatan Purwakarta. Saat ini, konsumen yang masih membutuhkan minyak tanah harus membeli dengan harga keekonomian.

Kabag Ekonomi Pemkab Purwakarta E.Mulyana mengemukakan, hal tersebut dilakukan sesuai dengan program konversi minyak tanah ke elpiji setelah pendistribusian paket kompor dan tabung elpiji kemasan 3 kilogram di wilayah Purwakarta selesai.

”Saat ini di Purwakarta sudah tidak ada lagi minah subsidi, sudah nol quoto. Itu menyusul program konversi sudah rampung,” kata E.Mulyana.

Sampai awal Maret 2008, sudah ratusan keluarga menerima paket kompor dan tabung. Program konversi di Purwakarta sendiri berakhir setelah pembagian paket tabung dan kompor usai dilaksanakan di Kecamatan Bojong dan Kecamatan Sukatani akhir Maret lalu.

"Minah bersubsidi di tarik sekitar akhir Maret, setelah progran konversi di Kecamatan Sukatani dan Bojong beres,"katanya.

Setelah penarikan dilakukan, kata E. Mulyana, minyak tanah tetap akan ada untuk masyarakat yang masih membutuhkan, tetapi dijual dengan harga keekonomian. Selain di beberapa pangkalan, minyak tanah harga nonsubsidi juga dipasarkan dalam kemasan 5 liter. ”Kalaupun ada minah iu adalah non subsidi, artinya harga yang harus dibeli sesuai dengan harga keekonomian,” papar Wahyudin.

Penarikan minah subsidi diharapkan Pemkab Purwakarta dibarengi dengan segera tuntasnya pendirian SPBE. Itu, diminta agar stok, pasokan gas, dan harga gas bisa terakomodir sesuai dengan kebutuhan masyarakat selain terjaga dan terkendali.

"Sementara ini pasokannya gas masih dari SPPBE diluar Kabupaten Purwakarta (Karawang dan Subang). Karenanya, kepada pihak PT. Pertanina Gas Domestik kami harap proses permohönan pendirian atau pembangunan SPPBE di Purwakarta bisa diselesaikan segera,"paparnya.

Kebijakan pemerintah meniadakan minah bersubsidi di Purwakarta akhir Maret itu, ditanggapi beragam oleh warga. Sebagian menolak dan sebagiannya lagi menyatakan tak terpengaruh.

Di kecamatan Purwakarta terdapat sedikitnya puluhan pangkalan minyak tanah dan ratusan pengecer dengan menggunakan deriken. Jika minah bersubsidi ditiadakan, sudah tentu berimbas pada pemilik pangkalan dan pengecer yang terancam kehilangan sumber pendapatan.

Dampak lain ditiadakannya minah bersubsidi adalah daya beli masyarakat miskin makin rendah karena warga tidak lagi mampu membeli barang-barang kebutuhan pokok yang harganya kini selangit. Warung-warung makan murah di pinggir jalan dipastikan bakal kesulitan modal.(rif)