Radar Purwakarta

PURWAKARTA,RAKA -Sebanyak tiga unit mobil dinas Pemerintah Kabupaten Purwakarta dilaporkan masih dalam penguasaan tiga mantan pejabat. Tiga unit randis tersebut dilaporkan bermerk Toyota Kijang dan Suzuki Phanter.

Toyota Kijang kapsul dikabarkan diduga masih disimpan oleh mantan Kadis Disdukcatpil Purwakarta Bambang Sutrisno. Ia diganti oleh Agus Suherlan saat mutasi jabatan akhir 2008 lalu. Selanjutnya, mantan Kepala Bawsada Kokon Furkonul Hakim juga disebut-sebut tidak mengembalikan mobil dinas jenis Phanter. Ia tidak mengembalikan mobil Dinas tersebut sejak diganti oleh Kainspektorat sekarang Hamim Mulyana. Sementara, satu mobdin lainnya jenis phanter di pegang ditangan mantan Kadis Cipta Karya Eeng M Rafei.

Kepala Bagian Perlengkapan Pemkab Purwakarta Abad Hasim saat hendak dikonfimasi belum bisa ditemui dengan alasan sedang sibuk. "Bapak sedang sibuk gak bisa diganggu, nanti aja lagi," kata salah seorang Staf Perlengkapan yang namanya tak mau disebutkan, kepada RAKA, Kamis (14/5).

Sepanjang hari kemarin belum ada penjelasan resmi terkait kabar beberapa pejabat yang belum mengembalikan randis tersebut. "Itu bukan bidang saya langsung saja ke bagian perlengkapan. Jadi saya tidak bisa memberi komentar," kata salah seorang pegawai Humas Pemkab Jaya Pranolo disela-sela acara Pengenalan Asean di Aula Wikara I Pemkab.

Salah seorang Kepala Dinas yang namanya juga enggan disebutkan saat dikonfirmasi RAKA juga enggan memberi komentar. Malah ia meminta agar pihak perlengkapan menjelaskan permasalahan ini.
"Ini kan bidangnya perlengkapan, kalau memang begitu disana saja yang berkomentar. Saya tidak bisa bicara tentang itu," katanya.

Pemerhati pemerintah Edi Mulyadi mengatakan, persoalan randis yang belum dikembalikan sudah cukup lama di bahas sejumlah kalangan. Namun masalah itu ternyata sulit terselesaikan, ini berarti, manajemen birokrasi sangat lemah.
"Manajemen lemah, buktinya masalah begini tidak bisa diatasi dengan baik. Kalau perlu dari provinsi harus mengevaluasi mereka," kata Edi.

Ia menilai, persoalan seperti ini tidak boleh dipandang sebelah mata, karena menyangkut fasilitas negara. Ini cukup genting, sehingga pihak provinsi harus turun tangan. "Harus ada pejabat khusus yang menangani masalah ini. Sebab, manajemen yang ada sangat lemah," tandasnya. (rif)