Kamis, 10 Desember 2009



Hari Anti Korupsi, Mahasiswa Desak Hak Angket Mamin

PURWAKARTA, RAKA - Sekitar 200 mahasiswa yang tergabung dalam lintas organisasi kemahasiswaan di Purwakarta melakukan aksi unjuk rasa ke Kantor DPRD Purwakarta Rabu (9/12) siang.

Aksi unjuk rasa yang bertepatan dengan peringatan hari anti Korupsi sedunia itu, untuk mendesak agar isu bergulirnya hak angket  kasus dugaan Jamuan Makan Minum sebesar 12.86 MIlyar bisa segera direalisasikan. Mereka juga menyatakan perang terhadap tindak pidana korupsi dalam bentuk apapun.

Ratusan mahasiswa ini sebelumnya melakukan aksinya di bunderan BTN Purwakarta dan menggelar orasi dan teaktrikal. Kemudian, mereka bergerak melakukan konvoi kendaraan menuju kantor DPRD Purwakarta.

Kedatangan Mereka lalu disambut sedikitnya 200 petugas kepolisian Polres Purwakarta yang diterjunkan untuk melakukan pengawalan. Menyusul, sebelumnya sempat menyebar kabar akan adanya aksi besar-besaran bertepatan dengan peringatan hari anti korupsi sedunia ini.

Selain mendesak hak angket Mamin, para mahasiswa juga menuntut agar DPRD Purwakarta ikut mendesak KPK agar turun tangan dalam penuntasan kasus Bank Century yang kini telah menjadi isu hangat bangsa ini. Aksi ini dilakukan sekitar pukul 10.00 WIB.

Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMI) Cabang Purwakarta Dendri Miftah Agustian yang ditemui disela-sela aksi mengatakan, peringatan hari anti korupsi sedunia yang hampir dilakukan di seluruh wilayah di Indonesia merupakan peringatan penting untuk mengatakan tidak terhadap tindak pidana korupsi.

Menurutnya, bergulirnya hak angket mamin yang kini terus bergulir di DPRD Purwakarta di desak segera direalisasikan. "Diharapkan adanya hak penyelidikan,sedikit banyak bisa membuat terang benderang kemana saja aliran dana itu digunakan,"ujarnya kepada RAKA, kemarin.

Apalagi, mahasiswa juga menyatakan akan terus memberikan dorongan moral terhadap hak penyelidikan kasus korupsi mamin yang kini menjadi sorotan ribuan mata masyarakat di Purwakarta.

"Dari dulu musuh HMI adalah korupsi. Maka kami juga akan terus melakukan pengawalan dan terus memberikan dorongan moral,"tandasnya.

Sementara itu, sejumlah anggota DPRD Purwakarta yang menemui para pengunjukrasa menyatakan bahwa hak angket mamin akan terus bergulir hingga pembentukan pansus mamin bisa diilaksanakan. Namun mereka mengaku sebelumnya harus melewati beberapa mekanisme yang harus ditempuh.

"Kita terus menggulirkan hak angket mamin. Bahkan kami pun saat ini terus mengumpulkan data-data untuk merealisasikan usulan hak angket tersebut,"kata Alwi Dani salah satu inisiator hak angket mamin. (ton)


Pemerintahan yang jujur & bersih? Mungkin nggak ya?
Temukan jawabannya di Yahoo! Answers!


0 komentar:

pengunjung