Radar Purwakarta

PURWAKARTA, RAKA - Pemerintah Kabupaten Purwakarta memproyeksikan asumsi pertumbuhan ekonomi menjadi 4, 0 persen pada 2010. Angka tersebut optimis dapat dicapai asalkan sepanjang tahun ini angka inflasi di Kabupaten Purwakarta dapat ditekan dan kemampuan investasi mengingkat. Demikian disampaikan Kabag Ekonomi Setda Pemkab Purwakarta, Abad Hasyim, kepada Radar Purwakarta Rabu (3/3) kemarin. Menurutnya, untuk ketercapaian angka proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut salah satu yang menjadi syarat adalah meningkatkan pertumbuhan investasi selain menekan angka inflasi. Sampai tahun 2008, lanjutnya, Purwakarta sudah berhasil meningkatkan laju pertumuhan ekonomi sebesar 0,70 atau menjadi 3, 85 persen (2008) dari 3,15 persen (2009).  "Kita optimis angka 4,0 persen untuk pertumbuhan ekonomi 2010 bisa tercapai," kata Abad Hasyim. Abad menjelaskan, analisis yang diambil dalam mengukur pertumbuhan ekonomi tersebut dipengaruhi beberapa sektor, terdiri sektor industri pengolahan, sektor pertanian-peternakan-kehutanan-perikanan, dan sektor jasa. "Sektor-sektor tersebut yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, seperti pada 2007-2008 saja tercatat kontribusi dari sektor industri pengolahan sebesar 7,67 persen, sektor pertanian- peternakan-kehutanan-perikanan sebesar 1,10 persen, sektor jasa sebesar 1,81 persen dan sektor lainnya mencapai dibawah 1,0 persen," jelasnya. Abad Hasyim menambahkan dari peningkatan laju pertumbuhan ekonomi tersebut kemudian mempengaruhi indeks pembangunan manusia (IPM) di Purwakarta, sehingga diyakini kemampuan masyarakat untuk mendapatkan akses pendapatan, pendidikan, dan kesehatan bermuara pada meningkatnya kualitas sumber daya masyarakat SDM.  "Dari pertumbuhan ekonomi tersebut kemudian berpengaruh pada angka IPM di Purwakarta," katanya. Sebagai catatan, IPM sendiri menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat di suatu daerah. IPM juga digunakan sebagai indikator kinerja daerah khususnya dalam hal evaluasi proses pembangunan SDM. Namun begitu, faktor fluktuasi harga pada sejumlah komoditi hasil pertanian,peternakan-kehutananperikanan tetap bisa berimbas kepada penurunan pertumbuhan ekonomi. (rif)

---

Menambah banyak teman sangatlah mudah dan cepat.
Undang teman dari Hotmail, Gmail ke Yahoo! Messenger sekarang!

CAP. SITE PLAN PASAR SIMPANG :  Site Plan Pasar Simpang Purwakarta. Pasar tersebut akan dibangun dengan gaya pasar Tradisional namun modern dengan harga jauh dibawah standar pasar modern lainnya. (*) PURWAKARTA, RAKA - Meski mendapat penolakan relokasi dari para pedagang Pasar Rebo, PT Surya Handa Perkasa (PT SHP) Purwakarta tetap akan melangsungkan pekerjaan pembangunan Pasar Simpang Purwakarta hingga rampung.  Pasalnya, PT SHP sudah mengantongi perjanjian kerja sama (PKS) dengan Pemkab Purwakarta yang juga diperkuat oleh DPRD Purwakarta,  selain itu ijin lokasi dan IMB sudah dikantonginya. Pembangunan Simpang dipastikan akan rampung dalam waktu 12 bulan. Demikian disampaikan Direktur PT SHP Surya Handa didampingi Asda I Pemkab Purwakarta, H. Mulyana E. Gunawan kepada sejumlah wartawan, Kamis (4/3) kemarin menanggapi ramainya rencana pembangunan Pasar Simpang di kantor pemasaran PT SHP di Jalan RE. Martadinata, Purwakarta, Kamis (4/3). Menurut Surya, beberapa keuntungan yang akan diperoleh pedagang setelah berdirinya pasar, seperti disampaikan pedagang memiliki sertifikat HGB (hak guna bangunan) selama 25 tahun, harga tawar yang lebih rendah dibanding pasar modern lain, memiliki nilai investasi tinggi yang terus berkembang, dan letak strategis yang dilengkapi sub terminal dengan gaya bangunan arsitektur modern dan kontruksi kokoh. "Nantinya ini akan menjadi pasar termegah se Jawa Barat, dengan demikian dapat memacu perekonomian pedagang dan masyarakat Purwakarta pada umumnya," kata Surya Handa. Direktur PT SHP juga mengatakan setelah program pembangunan pasar ini berjalan, maka lokasi pasar lama seperti Pasar Simpang dan Pasar Rebo berstatus tempat penampungan pedagang sementara (TPPS). Disampaikan, pembangunan Pasar Simpang yang dilakukan bekerja sama dengan pemerintah daerah tersebut dimaksudkan antara lain sebagai bentuk penataan kota sekitar Pasar Rebo yang selama ini dilanda kesemrawutan lalu lintas, selain itu kondisi bangunan Pasar Rebo yang kurang layak dimana usia bangunan kurang lebih sudah 25 tahun. Hal senada diungkapkan Asda I yang mengatakan berkenaan dengan hal tersebut, maka pemerintah daerah sudah tidak mengeluarkan lagi surat ijin pemilikan kios (SIPK). Diakuinya, peruntukan kios di Pasar Simpang itu diprioritaskan untuk para pedagang lama, kalaupun nantinya ada pedagang baru yang memesan kios tidak menjadi masalah lantaran tujuan didirikannya Pasar Simpang selain untuk meningkatkan perekonomian pedagang dan masyarakat juga diharapkan dapat meningkatkan laju perkembangan pembangunan daerah sekitar Purwakarta, seperti halnya Subang, Karawang dan Bekasi. "Secara sistematis kemudian pembangunan pasar ini akan berdamak positif bagi Kab Purwakarta dalam jangka panjang," kata Mulyana E Gunawan. Menjawab pertanyaan, Asda I Pemkab Purwakarta, H. Mulyana E. Gunawan mengatakan tidak mungkin pembangunan Pasar Simpang itu dibiayai APBD. Pasalnya, selain sudah terikat perjanjian kerjasama dengan pengembang, pemerintah daerah pun tidak memiliki anggaran sebesar kurang lebih Rp 50 miliar untuk melaksanakan pembangunan Pasar Simpang. "Kalaupun ada usulan pemerintah daerah bekerjasama dengan pihak ketiga dan nantinya kepada pihak ketiga dibayar oleh Pemkab Purwakarta melalui ABPD itu tidak mungkin karena sudah terikat kepada perjanjian dan menelan anggaran yang sangat besar," jelasnya seraya mengatakan konsep seperti ini sebenarnya akan dikembangkan Pemkab Purwakarta kedepan. Sebelumnya diberitakan harian ini, peresmian Pembangunan Pasar Simpang, Purwakarta sempat diwarnai aksi unjuk keprihatinan para pedagang Pasar Rebo, Purwakarta yang membentang spanduk berisi tanda tangan penolakan relokasi para pedagang Pasar Rebo ke Pasar Simpang, Minggu (28/2) kemarin. Namun demikian, unjuk rasa para pedagang yang dimotori Persatuan Para Pedagang Pasar Rebo (P3RP) berlangsung aman dan tertib. Seperti diketahui pemancangan tiang pertama pembangunan Pasar Simpang, Purwakarta sudah dilangsungkan pada Minggu (28/2) bulan lalu. Selanjutnya, pihak PT SHP aka melanjutkan pekerjaan kontruksi bangunan.(rif)

---

Mencari semua teman di Yahoo! Messenger?
Undang teman dari Hotmail, Gmail ke Yahoo! Messenger dengan mudah sekarang!

PURWAKARTA, RAKA - Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta mengimbau masyarakat mewaspadai wabah penyakit Chikungunya dan DBD pada musim hujan yang ekstrim pada bulan ini. Dinkes mengisyaratkan, bulan Februari ini memasuki puncak penyebaran dua penyakit yang ditularkan oleh nyamuk. " Untuk itu, kami mengimbau masyarakat agar lebih meningkatkan kewaspadaan terutama pada puncak, bulan ini. Upaya pencegahan salah satunya dengan mengalakan PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk)," kata dr. Agung Darwis, Kasie Penanggulangan Penyakit Dinas Kesehatan Purwakarta, Kamis (4/3) kemarin. Disebutkan, pada dua bulan terakhir terhitung Januari-Februari 2010, tercatat ada 47 kasus cikungunya dan 92 kasus DBD. Tiga kecamatan rawan penyebaran penyakit ini adalah Jatiluhur, Maniis dan Kiarapedes. Pemicu mewabahnya penyakit tersebut akibat faktor cuaca seperti hujan. "Bersamaan siklus cuaca yang tak menentu, kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan ditempat tinggalnya rendah, sehingga rentan terkena penyakit ini," ungkapnya. Padahal, kata Agung, selain kebersihan itu penting untuk kesehatan keluarga, masyarakat juga harus patuh terhadap ketentuan perundang- undangan tentang lingkungan hidup, seperti UU 4 tahun 1984. " Amanat UU lingkungan hidup itu sudah jelas masyarakat harus taat dan mematuhi dengan menjaga kebersihan lingkungannya. Tetapi karena keawaman dan ketidaktahuan mereka mengabaikan. Padahal sesuai UU tersebut, mereka melanggar dapat dikenai sangsi," jelas Agung. Dikatakannya, selama bulan Januari 2009, 26 warga di Kabupaten Purwakarta dinyatakan sebagai suspect Demam Berdarah Dengue (DBD), dari jumlah itu 18 di antaranya dirawat di rumah sakit umum daerah (RSUD) Bayu Asih Purwakarta. Ada tiga kecamatan dimana penderita suspect DBD-nya paling tinggi yaitu Kecamatan Sukatani, Tegalwaru dan Plered. Menurutnya, demam berdarah dengue atau DBD merupakan demam dengue dengan derajat yang lebih berat. Perbedaan yang paling utama adalah pada demam dengue tidak ditemukan manifestasi perdarahan pada pasien. Pada kulit pasien dengan demam dengue hanya tampak ruam kemerahan saja sementara pada pasien demam berdarah dengue akan tampak bintik bintik perdarahan. Selain perdarahan pada kulit, penderita demam berdarah dengue juga dapat mengalami perdarahan dari gusi, hidung, usus dan lain lain. Bila tidak ditangani segera, demam berdarah dengue dapat menyebabkan kematian. Dijelaskan, virus dengue ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti yang sebelumnya sudah menggigit orang yang terinfeksi dengue. Populasi nyamuk ini akan meningkat pesat saat musim hujan namun nyamuk Aedes aegypti juga dapat hidup dan berkembang biak pada bak bak penampungan air sepanjang tahun. Satu gigitan nyamuk yang telah terinfeksi sudah mampu untuk menimbulkan penyakit dengue pada  orang yang sehat. "Penularan demam dengue tidak bisa langsung dari manusia ke manusia tetapi harus melalui perantara nyamuk sehingga kita tidak perlu khawatir kontak langsung dengan penderita demam dengue," katanya. Diakuinya, adanya penemuan sejumlah warga yang diindikasikan suspect DBD belum dapat dikatakan wabah. Pasalnya, pada tahun sebelumnya jumlah warga yang terindikasi DBD pun ditemukan walaupun dalam jumlah yang tidak jauh berbeda. "Jika pada tahun sebelumnya tidak ada suspect DBD maka adanya penemuan 26 warga sekarang dapat dikatakan sebagai suatu wabah," jelasnya. Ia mengatakan, sampai saat ini belum ada vaksi yang pas untuk DBD sehingga hanya pencegahan terpadulah yang bisa dilakukan seperti prilaku hidup sehat. Misalnya, dengan melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) seperti 3 M (menguras, menutup dan menimbun temat-tempat yang disukai nyamuk untuk berkembang biak. Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Masyarakat RSUD Bayu Asih, Agus Djamaludin mengatakan, jumlah kunjungan pasien menderita DBD dan Cikungunya relatif menurun.  (rif)

---

Yahoo! Mail Kini Lebih Cepat dan Lebih Bersih. Rasakan bedanya sekarang!

PURWAKARTA, RAKA - Program keluarga berencana (KB) sudah lama dicanangkan oleh pemerintah. Tujuannya untuk menciptakan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. Berbagai pilihan alat kontrasepsi ditawarkan kepada masyarakat. Dari mulai pil, suntik, hingga spiral (IUD). Ada jenis kontrasepsi lain, yaitu vasektomi untuk pria dan tubektomi untuk wanita. Bekerjasama dengan BKKBN provinsi Jawa Barat, Badan Keluarga Berencana Perlindungan Ibu dan Anak (BKB-PIA) Purwakarta, Kamis (4/3) kemarin melangsungkan kegiatan pelayanan terpusat kontrasepsi mantap (vasektomi dan tubektomi) di Rumah Sakit Gunung Putri Purwakarta. Sebanyak 123 peserta terdaftar seluruh kab Purwakarta ditindak oleh tim medis untuk melangsungkan vasektomi dan tubektomi. "Dari kegiatan ini 75 orang ditindak vasektomi dan 5 orang ditindak vasektomi dari seluruh peserta terdaftar awal sebanyak 123 peserta dengan rata-rata usia peserta antara 35 s/d 45 tahun," kata Kepala Bidang KB BKB-PIA Purwakarta, Asep Kusmayadi, kepada RAKA disela-sela kegiatan. Pelayanan tindakan BPK-PIA tersebut dilangsungkan secara cuma-cuma lantaran dibiayai oleh APBN. Sampai kemarin, tambah Asep, pihaknya mencatat sebanyak 1.848 warga Purwakarta telah mengikuti kontrasepsi jenis vasektomi atau sekitar 2, 2 persen dari keseluruhan penduduk di kab Purwakarta. Sementara, untuk kontrasepsi tubektomi masih diinventarisir. Asep juga menyampiakan, BKB-PIA akan terus menggalakan pergerakan KB sesuai program pemerintah pusat dengan pola penteladanan yang dikoordinasikan melalui petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) dan Pos KB desa. Ketua Paguyuban Vasektomi Kab Purwakarta, Suherman, menjelaskan program pencanangan KB sedianya dilangsungkan untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera selain menekan angka pertumbuhan penduduk seperti yang diprogramkan pemerintah secara nasioanal. "Selama ini yang diketahui bahwa  yang berhubungan dengan KB adalah perempuan. Tapi terkadang kaum perempuan berhalangan dalam menggunakan alat kontrasepsi. Maka dengan vasektomi merupakan altrnatif teraman dan nyaman dalam pelayanan KB. Sebab, dengan vasektomi merupakan kepesertaan pria dalam mendukung program KB agar terwujut kesehatan, dan kesejahteraan di tengah-tengah keluarga," sebutnya seraya mengatakan vasektomi tidak menjadikan pria loyo, atau rendah diri, justru semakin menambah keperkasaan, dan menjadikan keluarga harmonis. Sebagai catatan, tubektomi diketahui sebagai pengikatan / pemotongan tuba falopii kiri dan kanan pada wanita untuk mencegah transport ovum dari ovarium melalui tuba ke arah uterus. Sedangkan vasektomi adalah pengikatan / pemotongan vas deferens kiri dan kanan pad pria untuk mencegah transport spermatozoa dari testis melalui vasa ke arah uretra. Dilakukan dengan cara operasi, dapat dengan operasi kecil (minor surgery). Dilakukan dengan cara operasi (laparotomi / laparoskopi), dengan berbagai metode. (rif)

---

Yahoo! Mail Kini Lebih Cepat dan Lebih Bersih. Rasakan bedanya sekarang!

40 Hektar Lahan Diajukan Jadi Hutan Tetap PURWAKARTA, RAKA - Sebanyak 40 hektar lahan di Kab Purwakarta diajukan akan dijadikan hutan tetap. Pengajuan rencana itu telah disampaikan Perum Perhutani KPH Purwakarta bersama Pemkab Purwakarta ke Mentri Kehutanan Zulkifli Hasan. Meski demikian hingga kini belum ada persetujuan akan rencana tersebut. Demikian ungkap KSS Perencanaan dan tanaman Perum Perhutani KPH Purwakarta Eka Cuhaya saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin. "Perencanaan itu sudah kami ajukan ke mentri Kehutanan,"kata Eka. Namun imbuh dia, hingga kini persetujuan akan rencana lahan itu belum bisa dipastikan. Istilah Hutan Tetap, kata Eka merupakan areal lahan hutan yang sebelumnya tidak dmanfaatkan dan dibiarkan akan dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan hutan itu sendiri. Pengadaan 40 hektar lahan itu akan dipusatkan di wilayah Cikolotok, Purwakarta. "Pengajuan itu sudah diajukan Perum Perhutani dengan pemkab Purwakarta. Sayangnya, hingga kini belum menerima persetujuannya. Dan waktunya, itu pun tergantung pusat,"tandasnya. Perum Perhutani KPH Purwakarta saat ini tengah giat-giatnya melaksanakan reboisasi dalam rangka menghapus tanah kosong mencapai Perhutani hijau 2010. Diantara program tersebut, yakni pembuatan tanaman tahun I/2009 seluas 2.920,53 ha, sedangkan pembuatan tanaman tahun I/2008 seluas 6.910,55 ha yang mana berdasarkan hail evaluasi pada bulan Mei 2009 mencapai nilai baik dengan persentasi tubuh 97,62%. Untuk menyukseskan pembuatan tanaman itu, beberapa waktu lalu KPH Purwakarta telah mengadakan acara komando tabur benih di petak 56 RPH Cijangkar BKPH Cipendeuy kph Purwakarta pada bulan  Juli 2009. Saat ini Luas Kawasan Hutan KPH Purwakarta seluas 60.464,63 Ha , yang berdasarkan fungsinya, Hutan Produksi seluas 28.482,30 Ha, Hutan Produksi Terbatas seluas  16.175,88 Ha, Hutan Lindung seluas 15.806,45 Ha. Sedangkan menurut Kelas Perusahaan KPH Purwakarta terbagi atas Kelas Perusahaan Jati 18.525,22 Ha, Kelas Perusahaan Mahoni seluas 22.065,84 Ha, Kelas Perusahaan Pinus seluas 4.177,92 Ha,  Kelas Perusahaan Payau seluas 15.806,45 Ha. Kendatidemikian, saat ditanya antispasi kerusakan hutan dan pencurian hasil hutan. Eka, menyatakan KPH Perhutani tentunya akan melakukan kerjasama dengan semua pihak termasuk masyarakat. "kita pun telah melakukan kerjasama dengan semua pihak, termasuk melibatkan masyarakat,"jelasnya. (ton)

---

Coba Yahoo! Mail baru yang LEBIH CEPAT. Rasakan bedanya sekarang!

APBD 2010 DPKAD Akui Ada Tambahan Anggaran PURWAKARTA, RAKA - Adanya tambahan anggaran sebesar Rp135 Milyar dalam penyempurnaan APBD 2010 secara tiba-tiba dinilai DPKAD Kab Purwakarta tidak bermasalah. Sebab tambahan anggaran tersebut telah melalui persetujuan pimpinan DPRD Purwakarta. Dengan demkian, tidak ada masalah dengan penyusunan APBD 2010 Purwakarta yang diduga bermasalah. "Soal APBD 2010 memang ada anggaran tambahan sebesar 135 MIlyar. Dimana, dari hasil evaluasi Gubernur sebelumnya memang tercantum 791 Milyar. Kemudian setelah di tetapkan menjadi 979 Milyar,"kata Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab Purwakarta Muhamad Irsyad yang ditemui Radar Purwakarta, kemarin. Tambahan anggaran sebesar Rp135 Milyar itu, sebut Irsyad merupakan anggaran tunjangan fungsional dan sertifikasi guru dari dana alokasi khusus (DAK) pemerintah pusat. Dana bantuan ini tidak terencanakan, sehingga pada tahap evaluasi Gubernur pembahasan RAPBD 2010 Purwakarta, pihaknya kemudian melayangkan surat ke Pimpinan DPRD. Pelayangan surat, dilakukan tanggal 29 Desember 2009 atau dua hari sebelum ditetapkannya APBD 2010. "Dan DPRD pun menyetujui. Sehingga pada saat APBD 2010 ditetapkan 31 Desember 2009  tentunya anggaran APBD Purwakarta berubah menjadi 979 Milyar,"jelasnya. Dengan demikian, Irsyad menyatakan tidak ada pelanggaran apalagi dugaan kesalahan penyusunan pada APBD TA 2010. "Semuanya sudah sesuai prosedur. Bahkan penambahan itu sebenarnya bisa dilakukan baik sebelum maupun sesudah APBD ditetapkan. Namun tetap berdasarkan persetujuan pimpinan dewan,"katanya. "Dan adanya anggota DPRD yang mengakui tidak tahu akan persetujuan itu. Kemungkinan saat melakukan pendatanganan tidak teliti. Buktinya, tanda tangan para pimpinan DPRD pun tercantum dalam persetujuan itu,"tukasnya. Sebelumnya, penyempurnaan perubahan APBD TA 2010 Purwakarta menuai tanda tanya besar sejumlah kalangan. Baik Mahasiswa, anggota DPRD maupun unsur partai politik. Mereka menduga APBD Purwakarta bermasalah dan penetapannya pun secara tiba-tiba. Salah satunya, yang diungkapkan kelompok mahasiswa mengatasnamakan Protokol Gerakan Bersama Mahasiswa Purwakarta (PGMB). Berdasarkan kajiannya, kelompok mahasiswa ini menduga telah terjadi kejanggalan dalam penyempurnaan APBD 2010, karena prosesnya yang dinilai secara tiba-tiba. Penyerahan draf RAPBD ke Gubernur dengan Nomor surat 903/3652.A/DPKAD tanggal 24 November telah tercantum bahwa anggaran itu sebesar 791 Milyar. Lalu, hasil evaluasi Gubernur Nomor 903/4820/keu yang diterima pada tanggal 28 Desember masih menggunakann nominal angka yang sama. Akan tetapi, dengan selisih waktu tiga hari penyempurnaan APBD Purwakarta mengalami perubahan anggaran sebesar Rp 979 Milyar yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2009. Sementara itu, Wakil ketua DPRD Purwakarta Hasanudin yang dihubungi Kamis (4/3) dengan kebesaran hatinya mengakui jika pihaknya ikut serta menandatangani penambahan anggaran dalam penyempurnaan APBD 2010. Namun, diakuinya pihak eksekutif sebelumnya tidak transparan terhadap anggaran tambahan dari Dana alokasi Khusus (DAK) tersebut. Secara ketentuan penambahan anggaran itu telah sesuai dengan peraturan pemerintah. "Memang ada PP yang menjelaskan, penambahan anggaran bisa dilakukan berdasarkan persetujuan pimpinan DPRD.  Sehingga mau tidak mau harus diakui,"sesalnya. Bahkan ia juga menyanyangkan besaran anggaran belanja langsung dan tidak langsung yang dinilai kurang proporsional.  "Sebesar Rp 332 miliar untuk belanja langsung dan 646 milyar belanja tidak langsung. Selisih anggaran ini memang jauh untuk kepentingan masyarakat. Tapi, saat ini ada beberapa nomenkaltur yang perlu dikaji. Dan kami telah meminta eksekutif untuk berkonsultasi meminta persetujuan BPK,"jelas Hasanudin. (ton)

---

Berselancar lebih cepat.
Internet Explorer 8 yang dioptimalkan untuk Yahoo! otomatis membuka 2 halaman favorit Anda setiap kali Anda membuka browser.Dapatkan IE8 di sini! (Gratis)

Pembacaan Tuntutan Entin Ditunda PURWAKARTA, RAKA - Pembacaan tuntutan kasus dugaan korupsi jamuan Makan Minum (mamin) Sebesar 12,4 M dengan terdakwa Entin Kartini Kamis (4/3) kemarin di tunda. Penyebabnya berkas tuntutan yang akan disampaikan Jaksa penuntut Umum (JPU) belum selesai disusun. "Kami belum siap saja dengan berkas tuntutan,"Kata salah seorang Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ari Ferdiana SH kepada Radar Purwakarta usai sidang di PN Purwakarta, kemarin. Menurutnya, berkas tuntutan banyak yang belum selesai karena perlu mempertimbangkan banyak hal. Termasuk penyusunan berkas tuntutan terdakwa Entin Kartini yang dinilainya cukup banyak. "Banyak catatan-catan sidang yang perlu disusun,"tukasnya. Sehingga agenda pembacaan tuntutan terdakwa Entin Kartini yang berlangsung kemarin harus ditunda. Sementara itu, ketua Hakim PN Purwakrta yang diketuai Saptono SH beranggotakan Adeng Abdul Kohar, SH dan Narendra, SH, Soejatna menyatakan penundaan ini akan dilanjutkan pada Kamis (11/2) pekan depan. "Karena berkas belum siap. Maka sidang pembacaan tuntutan di Tunda hingga kamis pekan depan,"kata Saptono. Dibagian lain, seperti biasa, penuh sesak masyarakat Purwakarta yang mengatasnamakan anti korupsi, memadati ruang persidangan. Mereka menyatakan kecewa atas penundaan pembacaan tuntutan sidang tersebut. "Dari penundaan ini kami menduga JPU memang tidak serius. Sehingga, pembacaan pun menjadi tertunda," Kata ketua Gerakan Moral Masyarakat Purwakarta (GMPP) Hikmat Ibnu Aril. Kendati demikian, dia berharap dalam pembacaan tuntutan nanti. JPU bisa mencantumkan sejumlah fakta -fakta persidangan yang sudah di gelar beberapa waktu lalu. Selama ini, dinilainya proses pengungkapan kasus tersebut masih terkesan ada tebang pilih. "Maka kami harap JPU mau mencantumkan sejumlah fakta persidangan sebelumnya. Keinginan ini agar hukum bisa objektif terhadap kasus ini,"harapnya. Entin kartini, mantan bendahara di Pemkab Purwakarta didakwa melakukan tindakan dugaan korupsi jamuan makan minum (mamin) di setda Pemkab Purwakarta sebesar 12,4 Milyar. Terdakwa dianggap telah bersama-sama penyedia ketering Yulia catering, pada bulan Januari s/d September 2006 membuat surat perintah pembayaran (SPP) yang seolah-olah dana tersebut telah dipergunakan sesuai dengan peruntukannya. Terungkapnya Kasus ini berawal dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Purwakarta tahun 2006. BPK menemukan dana sekitar Rp 20 miliar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, sebagian anggaran adalah untuk makan minum senilai Rp 12,4 miliar.  Penyidik yang menangani kasus tersebut juga telah menetapkan Entin kartini sebagai pemegang kas setda Pemkab Purwakarta dan Yulia Rohadi, pengusaha katering atau CV rekanan. (ton)

---

Lebih Bersih, Lebih Baik, Lebih Cepat - Rasakan Yahoo! Mail baru yang Lebih Cepat hari ini!