Radar Purwakarta

"Regulasi penunjukan pekerjaan pada pemenang lelang dengan penawaran terendah dari jumlah pagu yang ditawarkan berpotensi menyudutkan peran pelaksana pekerjaan. Belum lagi hasil pekerjaan,".

Demikian disampaikan sekertaris komisi I DPRD Purwakarta Hari Kristiawan kepada Radar Karawang dilingkungan gedung DPRD Purwakarta baru-baru ini.

Menurut Hari, dari regulasi yang digunakan seperti diketahui mengacu pada Kepres 8O tahun 2003 itu malahan bisa melahirkan persaingan yang kurang sehat untuk kalangan pengusaha. Hal lain, tambah Hari, melalui regulasi itu juga tidak menutup kemungkinan berdampak pada hasil pekerjaan lantaran cost yang harus dikeluarkan pelaksana tidak seimbang dengan pengeluaran.

"Ketika penawaran dibuka regulasi ini memaksa pengusaha untuk saling ngotot memberikan penawaran. Al hasil, tidak sedikit dari semua pemenang lelang tersebut tercatat memiliki penawaran dibawah 15 persen bahkan lebih dari jumlah pagu. Padahal pemenang sendiri dihadapkan   berbagai hal seperti beban pajak, ongkos pelaksanaan, sampai biaya tak terduga," kata Hari.

Karenanya, lanjut dia, dari penerapan regulasi ini tidak heran banyak gambaran seperti dikabarkan melalui media cetak maupun elektronik kalau beberapa pekerjaan pemenang lelang minta dikaji kembali oleh beberapa unsur terkait. Padahal belum tentu juga kalau ketidakselarasan proses pekerjaan itu bersumber dari pelaksana. " Dengan regulasi ini sebetulnya tidak melulu bila terjadi kondisi yang tak diinginkan kemudian menyudutkan pelaksana.  Jika saja caranya dirubah hal seperti ini dapat dihindari," ucap Hari.

Menjawab pertanyaan, Hari menyimpulkan, minimal untuk mempersempit potensi yang menyudutkan pengusaha khususnya pemenang lelang diperlukan adanya standarisasi nilai tawar terendah dalam menentukan pemenang lelang. Selanjutnya verifikasi bisa dititikberatkan pada penawar dengan kategori perencanaan terbaik. "Nantinya hal ini yang kemudian perlu dikaji kembali secara bersama,"tutup Hari.(rif)